LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang jejaring pengampuan mata dengan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan mata.Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu 3 Juni 2026.Gubernur Bobby Nasution mengatakan, kerja sama tersebut sejalan dengan program prioritas Pemprov Sumut di bidang kesehatan. Setelah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Pemprov Sumut kini fokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.“Pemprov Sumut, hari ini salah satu program prioritas di bidang kesehatan yang pertama kali kami capai adalah bagaimana masyarakat Sumut bisa mengakses layanan kesehatan, sudah kami coba di awal masa jabatan kami. Hari ini setelah masyarakat mendapat layanan kesehatan, kami coba meningkatkan kualitas layanannya,” kata Bobby.Menurut Bobby, peningkatan kualitas layanan kesehatan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pembenahan fasilitas kesehatan hingga penguatan kapasitas layanan rumah sakit.“Kami coba memperbaiki baik fasilitas kesehatan itu sendiri seperti rumah sakit, Puskesmas, RSUD. Hari ini (nota kesepahaman) bagian dari pengoptimalan layanan rumah sakit, khususnya rumah sakit mata yang dimiliki Provinsi Sumut,” ujarnya.Sebagai informasi, Rumah Sakit Mata Cicendo merupakan Pusat Mata Nasional yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan mata di Indonesia.Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Antonia Kartika menjelaskan, program jejaring pengampuan mata difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dokter dan perawat mata di Sumut.“Dan kita akan memulai, sebenarnya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu untuk tahap satu, yaitu kita melakukan peningkatan dari basic science atau teori melalui zoom meeting. Dan besok kita akan melakukan workshop kepada dokter mata dari sekitar 49 rumah sakit di Sumatera Utara, dan juga perawat mata, dan sehari setelahnya kita akan melakukan pendampingan operasi katarak,” kata Kartika.Selain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, program pengampuan juga diarahkan untuk menekan angka kebutaan di Indonesia yang hingga saat ini masih tergolong tinggi.Menurut Kartika, prevalensi kebutaan di Indonesia mencapai sekitar 3%. Karena itu, program pengampuan diharapkan mampu meningkatkan penanganan berbagai penyakit penyebab kebutaan.“Kami melakukan pengampuan untuk menurunkan angka tersebut, terutama pada penyakit penyebab kebutaan seperti katarak, diabetik retinopati, glukoma dan lainnya,” kata Kartika.

LensaDaily - Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan bantuan jaminan kesehatan kepada warga Medan korban pembegalan. Hal ini sebagai bentuk penanganan cepat dan kepedulian nyata kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Melalui implementasi Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 26 Tahun 2026, Pemko Medan memberikan bantuan jaminan kesehatan kepada seorang korban pembegalan yang tengah menjalani perawatan di RS Universitas Sumatera Utara (USU). ​Suami korban, Risman Simangunsong, mengungkapkan rasa lega dan syukurnya atas proses administrasi bantuan yang berjalan sangat lancar tanpa kendala berarti. ​"Sampai sekarang enggak ada (kendala), lancar semuanya. Enggak ada yang dipersulit," ujar Risman saat diwawancarai di rumah sakit, Senin 25 Mei 2026. ​Risman menjelaskan bahwa pihak dari Pemko Medan langsung bergerak cepat turun ke lapangan untuk memproses seluruh bantuan begitu mengetahui musibah yang menimpa istrinya. Respons cepat ini membuat keluarga korban merasa sangat terbantu di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. ​Saat ditanyakan mengenai perkembangan kesehatan sang istri, Risman menyampaikan kabar baik. Berkat perawatan medis yang cepat dan dijamin oleh pemerintah daerah, kondisi korban saat ini sudah menunjukkan progres yang positif. ​"Bisa dibilang, berangsur membaik," tuturnya dengan nada optimis. ​Di akhir wawancara, Risman mewakili pihak keluarga besar korban menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran Pemko Medan, khususnya kepada Wali Kota Medan Rico Waas yang telah menginisiasi kebijakan pro-rakyat tersebut. ​"Kami dari pihak keluarga korban sangat berterima kasih kepada Pemko Medan, khususnya dengan Pak Wali Kota Medan," pungkas Risman. ​Kehadiran Pemko Medan melalui Perwal No. 26 Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesehatan pasca menjadi korban tindak kejahatan jalanan.

LensaDaily - Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta melakukan penguatan sistem layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi peran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.Hal ini hasil dari sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang dihadiri langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dengan agenda penyampaian jawaban fraksi-fraksi atas tanggapan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Kota, Senin 6 April 2026.Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Medan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan regulasi strategis di sektor kesehatan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di Kota Medan ke depan.Turut mendampingi Wali Kota dalam agenda tersebut, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, serta Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen kuat Pemko Medan dalam mengawal pembahasan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, yang membuka ruang bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan dan jawaban atas tanggapan yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak eksekutif.Dalam forum tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan berbagai catatan dan masukan terkait substansi perubahan Perda, mulai dari penguatan sistem layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi peran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah dalam jawabannya. Dijelaskan Afif Abdillah, DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) sistem kesehatan, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan terarah di lapangan.Menurut Afif, kehadiran Perwal nantinya akan menjadi solusi konkret dalam menjawab berbagai persoalan sistem kesehatan di Kota Medan. Ia menilai regulasi turunan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan.“Sebagai salah satu fraksi yang mengajukan Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan, kami menyambut baik pembahasan ini karena bertujuan memperkuat landasan hukum dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan,” Kata Afif.Selain itu Afif juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), masih ditemukan berbagai kendala yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar program UHC premium dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Medan.Sementara itu Fraksi PDIP yang disampaikan Anggota DPRD Medan Johannes Hutagalung meminta perubahan Ranperda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dibahas melalui tingkat Panitia Khusus (Pansus) dengan melibatkan stakeholder terkait. Sebab beberapa hal penting yang menjadi fokus dalam perubahan Ranperda Kesehatan tersebut harus dibahas secara lanjut agar bisa lebih efisien dan lebih sempurna.“Tujuan perubahan Ranperda untuk menjamin kesehatan masyarakat. Sejak awal Fraksi PDIP mendukung hal tersebut. Dengan pembahasan dari berbagai pihak, kita harap segala urusan di layanan kesehatan bisa terjawab dan diatasi,” jelas Johannes.Dijelaskan Johannes, ada 6 pilar yang meliputi transformasi kesehatan sesuai arahan Pemerintah Pusat, yakni Layanan Rujukan, Layanan Primer, Ketahanan Kesehatan, SDM Kesehatan, Teknologi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.“Masukan Wali Kota Medan seperti sistem informasi kesehatan yang terintegrasi melalui rekaman medis elektronik dan terhubung ke platform Satu Sehat maupun rumah sakit online serta penguatan sistem kesehatan sejalan dengan 6 pilar dari Pemerintah Pusat,” katanya.

LensaDaily - Pemko Medan komitmen untuk membenahi fasilitas dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah agar semakin optimal melayani masyarakat, termasuk bagi pasien penyakit ginjal. Saat ini Instalasi Hemodialisa RSUD dr Pirngadi telah didukung sekitar 40 mesin yang mampu melayani hingga 80 pasien per hari.Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap pada Peringatan Hari Ginjal Sedunia yang digelar di Instalasi Hemodialisa RSUD dr Pirngadi Medan, Sabtu 4 April 2026.Zakiyuddin mengaku memiliki kedekatan emosional dengan layanan cuci darah. Ia mengenang almarhum ibundanya yang pernah menjalani perawatan serupa di masa ketika jaminan kesehatan belum sebaik saat ini. “Kalau melihat ruang cuci darah ini, saya teringat almarhum ibu saya. Waktu itu belum ada BPJS, biayanya sangat besar. Sekarang kita bersyukur pemerintah hadir melalui BPJS sehingga masyarakat sangat terbantu,” ujarnya.Ia menyebutkan, saat ini Instalasi Hemodialisa RSUD dr Pirngadi telah didukung sekitar 40 mesin yang mampu melayani hingga 80 pasien per hari. Menurutnya, kapasitas tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.Zakiyuddin menilai fasilitas yang ada masih perlu ditingkatkan. Pemko Medan, katanya, telah menyiapkan rencana pengembangan RSUD dr Pirngadi secara menyeluruh, termasuk pembangunan gedung baru.“Insyaallah dalam dua tahun ini Rumah Sakit Pirngadi akan dibangun dan akan berbeda. Akan ada gedung tujuh lantai dengan fasilitas parkir dua lantai. Kita ingin rumah sakit ini benar-benar bangkit,” katanya. Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai prioritas utama. Menurutnya, pelayanan yang humanis menjadi kunci utama dalam proses penyembuhan pasien. “Anggap pasien itu keluarga kita sendiri. Kalau kita sambut dengan baik, itu sudah separuh dari kesembuhan. Tapi kalau datang sudah disambut dengan wajah masam, itu justru menambah sakit,” tegasnya. Zakiyuddin juga menyoroti masih tingginya kebutuhan layanan kesehatan di Kota Medan. Ia mengungkapkan, permintaan kamar rawat inap masih tinggi, bahkan kerap menerima langsung permintaan bantuan dari masyarakat. Karena itu, Pemko Medan akan menambah kapasitas tempat tidur, termasuk untuk pasien BPJS. Saat ini, RSUD dr Pirngadi baru memiliki sekitar 130 tempat tidur yang diperuntukkan bagi pasien BPJS. Di sisi lain, ia memastikan Pemko Medan juga terus meningkatkan fasilitas penunjang, seperti kehadiran alat medis baru, termasuk CT Scan dan layanan laboratorium. Zakiyuddin turut mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kebersihan rumah sakit agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. “Bangunan boleh bagus, alat boleh canggih, tapi kalau pelayanan tidak baik, itu tidak ada artinya. Jadi kita benahi dulu pelayanannya,” ujarnya di hadapan Plt. Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan Mardohar Tambunan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini serta memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang memudahkan masyarakat berobat cukup dengan menggunakan KTP. “Sekarang dengan KTP saja masyarakat sudah bisa berobat. Ini harus kita syukuri. Harapan kita ke depan, layanan kesehatan bisa semakin baik dan menjangkau seluruh masyarakat,” pungkasnya.

LensaDaily - Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor kesehatan semakin nyata, dengan Pemko Medan akan melakukan pembangunan ulang dan revitalisasi terhadap puluhan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang ada di Kota Medan.Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas  usai meninjau Puskesmas Rengas Pulau di Jalan Marelan V Pasar II Barat, Kec. Medan Marelan, Kamis 26 Maret 2026.  Dalam kunjungannya itu, Rico Waas didampingi Kadis PKP2R Kota Medan, John Ester Lase, Plt Kadis Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan Budi Hariono, Kabag Prokopim Arafat Syam, Camat Medan Marelan Zulkifli S Pulungan, serta Kepala UPT Puskesmas Rengas Pulau, dr. Voidance Bakara.Saat meninjau satu persatu ruangan, Rico Waas mendapati sejumlah fasilitas yang membutuhkan perbaikan. Selain ruangan yang sempit, sebagian plafon juga sudah ada yang rusak. Untuk itu, Rico Waas memastikan Puskesmas Rengas Pulau ini menjadi salah satu prioritas utama untuk dibangun ulang. Apalagi Dirinya mengungkapkan bahwa wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga membutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni, efektif dan efisien."Kami memastikan Puskesmas Rengas Pulau ini layak untuk dibangun ulang, nanti akan kami sesuaikan dengan ukurannya. Rencananya dalam satu atau dua bulan ke depan, proses pengerjaan sudah bisa dimulai," kata Rico Waas.Tidak hanya di Medan Marelan, proyek besar yang akan merubah wajah baru dunia kesehatan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu rencananya akan dilakukan di 31 fasilitas kesehatan."Perbaikan total akan kita lakukan, tiga Puskesmas akan dibangun ulang, ada di Medan Tuntungan, Medan Marelan dan Medan Timur, sedangkan 28 lainnya akan dilakukan revitalisasi termasuk Puskesmas Pembantu,"ujar Rico Waas.Rico Waas juga menegaskan bahwa inti dari perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan ini adalah peningkatan kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri."Jangan sampai gedungnya sudah bagus, tapi pelayanannya masih minimal. Artinya pelayanan harus maksimal. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dunia kesehatan kita mau berubah menjadi lebih baik, karena ini adalah wajah kesehatan yang mengena langsung ke masyarakat," tegasnya seraya menambahkan jangan ada lagi masyarakat yang tertunda atau ditolak saat membutuhkan bantuan medis di Puskesmas.