LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengakselerasi penanggulangan Tuberkulosis (TB) sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyakit menular di Indonesia.Hal tersebut dikatakannya dihadapan Wakil Mentri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, saat meninjau pelaksanaan Skrining Tuberkulosis (TB) terintegrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lokus tracing TB Wilayah kerja Kecamatan Medan Petisah di Gedung PKK Medan, Selasa 21 Juli 2026.Selain meninjau, Wamenkes dan Wamendagri juga melakukan dialog dan koordinasi dengan jajaran aparatur Pemko Medan yakni Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Puskesmas guna mengakselerasi program pemberantasan TB yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan deteksi dini, peningkatan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), pemanfaatan teknologi kesehatan, serta penambahan anggaran penanganan TBC secara bertahap.Rico Waas menilai penanggulangan TB harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengobati pasien yang terdiagnosis, tetapi juga memeriksa anggota keluarga dan kontak erat untuk memutus rantai penularan."Kita tidak boleh hanya fokus pada pasien yang sakit. Keluarga dan orang yang kontak erat juga harus diperiksa dan diberikan edukasi agar penularan dapat dihentikan," ujar Rico Waas yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman.Dalam mempercepat deteksi dini, Dijelaskan Rico Waas, atas bantuan Kemenkes, Pemko Medan kini telah memiliki fasilitas X-ray portable yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan tanpa harus membawa masyarakat ke rumah sakit.Perangkat tersebut dinilai Rico Waas menjadi terobosan penting karena ringan, mudah dibawa, dan mampu menghasilkan gambar radiologi secara instan. Hasil pemeriksaan bahkan dapat dianalisis menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk memberikan gambaran awal kondisi paru-paru pasien sebelum ditindaklanjuti oleh dokter spesialis."Teknologi ini sangat membantu proses skrining. Hasil foto bisa langsung dianalisis sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat," ungkap Rico Waas Selain itu, menurut Rico Waas, Pemko Medan terus meningkatkan alokasi anggaran penanganan TB. Diharapkan upaya tersebut semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sehingga target eliminasi TB dapat tercapai."Kita harus bekerja bersama agar masyarakat memahami bahwa TBC adalah penyakit menular yang bisa dicegah dan disembuhkan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat mendukung target Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas TB di Indonesia," pungkas Rico Waas.Sebelumnya Wamenkes dr Benjamin Paulus Octavianus, mendorong penguatan penanganan Tuberkulosis (TB) di Sumatera Utara melalui penelusuran aktif (tracing) terhadap keluarga atau kontak erat pasien, bukan hanya menunggu pasien datang berobat (screening)."Kalau screening itu ibarat mancing ikan di laut. Tapi tracing fokus pada orang-orang yang serumah dengan penderita TBC agar semuanya diperiksa," ujar Wamenkes.Untuk mempercepat penemuan kasus, Kementerian Kesehatan menargetkan 66.100 warga Kota Medan yang pernah berkontak dengan pasien TBC menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 661 lokasi hingga akhir November. Di tingkat Sumut, CKG ditargetkan berlangsung di 3.640 lokasi.Kemenkes juga akan menambah ketersediaan X-ray portable dari 34 unit menjadi sekitar 40–50 unit serta menyiapkan dua kader TBC di setiap desa dan kelurahan untuk membantu penelusuran kasus.Wamenkes menegaskan keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kemenkes menyiapkan anggaran, data, dan layanan pemeriksaan, sementara pemerintah daerah bertugas menggerakkan masyarakat agar mengikuti CKG.Selain Medan, Wamenkes juga akan mengunjungi Deli Serdang dan Simalungun guna memperkuat percepatan penanganan TBC. Pemerintah optimistis capaian CKG di Sumatra Utara dapat mendekati 90 persen hingga akhir tahun.Sementara itu Wamendagri, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa perannya hadir untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan TBC selaras dengan perencanaan di tingkat daerah. Dirinya juga mengapresiasi komitmen Pemko Medan yang telah memasukkan penanganan TBC ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah."Kehadiran Pak Wamenkes di sini lebih memperkuat dan memperdetail teknisnya. Saya minta kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan apa yang sudah berjalan, tingkatkan, dan harapan kita tentunya rakyat di Kota Medan ini terbebas dari tuberkulosis," tuturnya.***

LensaDaily - Penanganan Tuberkulosis (TB) dengan memaksimalkan strategi tracing (pelacakan) dilakukan pemerintah termasuk di Medan dengan pencarian pada 661 titik pelacakan. Langkah ini dilakukan guna memutus mata rantai penularan dan mendukung program prioritas penekanan angka TB nasional.Hal ini dikatakan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, saat peninjauan pelaksanaan layanan TB, di RS Adam Malik, Selasa 21 Juli 2026. Benjamin Paulus mengatakan, bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjalankan program prioritas nasional, khususnya dalam menekan kasus TB serta meninjau kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.​"Pemerintah sangat peduli pada penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sumber daya alam yang melimpah harus diimbangi dengan SDM yang sehat dan bergizi baik," jelas dr. Benjamin.Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Akhmad Wiyagus, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Maka dari itu, dr. Benjamin mengatakan Pemerintah akan memperkuat tracing untuk mencegah penyebaran TB."Salah satu upaya yang kita lakukan dengan memperkuat tracing, khusus terhadap masyarakat yang kontak erat dengan penderita," ujar dr. Benjamin seraya mengatakan untuk Kota Medan tracing akan dilakukan di 661 titik pelacakan.​Sebagai bagian dari penguatan fasilitas pendukung, dr. Benjamin juga mengatakan pemerintah secara bertahap akan membangun dan merenovasi rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk RSUD Dr. Pirngadi Medan.Sedangkan Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa penanganan TB tidak bisa lagi dilakukan secara pasif dengan hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan harus menyasar hingga ke kontak erat atau suspect di sekitar penderita."Artinya kita harus jemput bola. Selain tindakan medis, pemahaman masyarakat tentang bahaya TB juga harus ditingkatkan secara menyeluruh agar warga tidak ragu melaporkan potensi kasus di lingkungan masing-masing," kata Rico Waas.Sebagai langkah konkret, Rico Waas siap melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk untuk melakukan tracing di 661 titik pelacakan.***

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang jejaring pengampuan mata dengan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan mata.Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu 3 Juni 2026.Gubernur Bobby Nasution mengatakan, kerja sama tersebut sejalan dengan program prioritas Pemprov Sumut di bidang kesehatan. Setelah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Pemprov Sumut kini fokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.“Pemprov Sumut, hari ini salah satu program prioritas di bidang kesehatan yang pertama kali kami capai adalah bagaimana masyarakat Sumut bisa mengakses layanan kesehatan, sudah kami coba di awal masa jabatan kami. Hari ini setelah masyarakat mendapat layanan kesehatan, kami coba meningkatkan kualitas layanannya,” kata Bobby.Menurut Bobby, peningkatan kualitas layanan kesehatan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pembenahan fasilitas kesehatan hingga penguatan kapasitas layanan rumah sakit.“Kami coba memperbaiki baik fasilitas kesehatan itu sendiri seperti rumah sakit, Puskesmas, RSUD. Hari ini (nota kesepahaman) bagian dari pengoptimalan layanan rumah sakit, khususnya rumah sakit mata yang dimiliki Provinsi Sumut,” ujarnya.Sebagai informasi, Rumah Sakit Mata Cicendo merupakan Pusat Mata Nasional yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan mata di Indonesia.Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Antonia Kartika menjelaskan, program jejaring pengampuan mata difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dokter dan perawat mata di Sumut.“Dan kita akan memulai, sebenarnya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu untuk tahap satu, yaitu kita melakukan peningkatan dari basic science atau teori melalui zoom meeting. Dan besok kita akan melakukan workshop kepada dokter mata dari sekitar 49 rumah sakit di Sumatera Utara, dan juga perawat mata, dan sehari setelahnya kita akan melakukan pendampingan operasi katarak,” kata Kartika.Selain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, program pengampuan juga diarahkan untuk menekan angka kebutaan di Indonesia yang hingga saat ini masih tergolong tinggi.Menurut Kartika, prevalensi kebutaan di Indonesia mencapai sekitar 3%. Karena itu, program pengampuan diharapkan mampu meningkatkan penanganan berbagai penyakit penyebab kebutaan.“Kami melakukan pengampuan untuk menurunkan angka tersebut, terutama pada penyakit penyebab kebutaan seperti katarak, diabetik retinopati, glukoma dan lainnya,” kata Kartika.

LensaDaily - Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan bantuan jaminan kesehatan kepada warga Medan korban pembegalan. Hal ini sebagai bentuk penanganan cepat dan kepedulian nyata kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Melalui implementasi Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 26 Tahun 2026, Pemko Medan memberikan bantuan jaminan kesehatan kepada seorang korban pembegalan yang tengah menjalani perawatan di RS Universitas Sumatera Utara (USU). ​Suami korban, Risman Simangunsong, mengungkapkan rasa lega dan syukurnya atas proses administrasi bantuan yang berjalan sangat lancar tanpa kendala berarti. ​"Sampai sekarang enggak ada (kendala), lancar semuanya. Enggak ada yang dipersulit," ujar Risman saat diwawancarai di rumah sakit, Senin 25 Mei 2026. ​Risman menjelaskan bahwa pihak dari Pemko Medan langsung bergerak cepat turun ke lapangan untuk memproses seluruh bantuan begitu mengetahui musibah yang menimpa istrinya. Respons cepat ini membuat keluarga korban merasa sangat terbantu di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. ​Saat ditanyakan mengenai perkembangan kesehatan sang istri, Risman menyampaikan kabar baik. Berkat perawatan medis yang cepat dan dijamin oleh pemerintah daerah, kondisi korban saat ini sudah menunjukkan progres yang positif. ​"Bisa dibilang, berangsur membaik," tuturnya dengan nada optimis. ​Di akhir wawancara, Risman mewakili pihak keluarga besar korban menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran Pemko Medan, khususnya kepada Wali Kota Medan Rico Waas yang telah menginisiasi kebijakan pro-rakyat tersebut. ​"Kami dari pihak keluarga korban sangat berterima kasih kepada Pemko Medan, khususnya dengan Pak Wali Kota Medan," pungkas Risman. ​Kehadiran Pemko Medan melalui Perwal No. 26 Tahun 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesehatan pasca menjadi korban tindak kejahatan jalanan.

LensaDaily - Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta melakukan penguatan sistem layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi peran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.Hal ini hasil dari sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang dihadiri langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dengan agenda penyampaian jawaban fraksi-fraksi atas tanggapan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Kota, Senin 6 April 2026.Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Medan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan regulasi strategis di sektor kesehatan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di Kota Medan ke depan.Turut mendampingi Wali Kota dalam agenda tersebut, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, serta Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen kuat Pemko Medan dalam mengawal pembahasan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, yang membuka ruang bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan dan jawaban atas tanggapan yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak eksekutif.Dalam forum tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan berbagai catatan dan masukan terkait substansi perubahan Perda, mulai dari penguatan sistem layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi peran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah dalam jawabannya. Dijelaskan Afif Abdillah, DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) sistem kesehatan, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan terarah di lapangan.Menurut Afif, kehadiran Perwal nantinya akan menjadi solusi konkret dalam menjawab berbagai persoalan sistem kesehatan di Kota Medan. Ia menilai regulasi turunan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan.“Sebagai salah satu fraksi yang mengajukan Ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan, kami menyambut baik pembahasan ini karena bertujuan memperkuat landasan hukum dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan,” Kata Afif.Selain itu Afif juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), masih ditemukan berbagai kendala yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar program UHC premium dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Medan.Sementara itu Fraksi PDIP yang disampaikan Anggota DPRD Medan Johannes Hutagalung meminta perubahan Ranperda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan dibahas melalui tingkat Panitia Khusus (Pansus) dengan melibatkan stakeholder terkait. Sebab beberapa hal penting yang menjadi fokus dalam perubahan Ranperda Kesehatan tersebut harus dibahas secara lanjut agar bisa lebih efisien dan lebih sempurna.“Tujuan perubahan Ranperda untuk menjamin kesehatan masyarakat. Sejak awal Fraksi PDIP mendukung hal tersebut. Dengan pembahasan dari berbagai pihak, kita harap segala urusan di layanan kesehatan bisa terjawab dan diatasi,” jelas Johannes.Dijelaskan Johannes, ada 6 pilar yang meliputi transformasi kesehatan sesuai arahan Pemerintah Pusat, yakni Layanan Rujukan, Layanan Primer, Ketahanan Kesehatan, SDM Kesehatan, Teknologi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.“Masukan Wali Kota Medan seperti sistem informasi kesehatan yang terintegrasi melalui rekaman medis elektronik dan terhubung ke platform Satu Sehat maupun rumah sakit online serta penguatan sistem kesehatan sejalan dengan 6 pilar dari Pemerintah Pusat,” katanya.