LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemko Medan dalam menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang sehat, profesional, serta berpihak pada kesejahteraan pekerja.Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri jamuan makan siang dalam rangka penguatan sinergi antara Pemko Medan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan-perusahaan strategis di Kota Medan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di D'Heritage Balai Kota Medan, Rabu 8 Juli 2026.Rico Waas mengatakan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya gedung, jalan, maupun investasi. Menurutnya, pembangunan baru benar-benar bermakna apabila mampu menghadirkan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini berada di sektor informal dan belum menikmati jaminan sosial ketenagakerjaan.Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, serta para pimpinan perusahaan, BUMN, dan BUMD.Wali Kota menjelaskan, pekerja di sektor formal umumnya telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih banyak pekerja sektor informal seperti pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, hingga pelaku UMKM yang belum memperoleh perlindungan serupa. Padahal, kelompok pekerja tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan mendukung aktivitas dunia usaha Medan."Setiap perusahaan yang kita bangun harus memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya kepada pekerja di perusahaan itu sendiri. Kita semua saling terhubung. Ada pegawai yang berangkat kerja menggunakan ojek online, ada masyarakat yang mengonsumsi hasil tangkapan nelayan. Karena itu, pekerja formal dan informal harus berjalan beriringan," ujar Rico Waas.Untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico Waas mengajak perusahaan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu mendaftarkan pekerja sektor informal sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar membantu pemerintah, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian tanpa perlindungan.“Manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Medan. Misalnya santunan bagi peserta yang meninggal dunia maupun mengalami kecelakaan kerja, termasuk jaminan pendidikan bagi anak peserta. Karena itu, saya berharap manfaat tersebut juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang selama ini belum terlindungi,” ungkapnya.Rico Waas menambahkan, Pemko Medan saat ini telah mengalokasikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja rentan melalui APBD. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari keseluruhan pekerja yang membutuhkan perlindungan, sehingga kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kota Medan."Mari kita bangun Kota Medan dengan profesionalisme. Pemerintah akan terus mendorong iklim usaha yang baik, sementara perusahaan juga diharapkan ikut mengambil peran dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pekerja," tutupnya.Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, mengatakan Pemko Medan tengah menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait Universal Coverage Jamsostek dengan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Medan.Ia menyebutkan, pada 2026 Kota Medan menargetkan sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, masuk dalam cakupan UCJ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah dibiayai melalui APBD."Selebihnya kami mendorong kolaborasi dengan dunia usaha. Hari ini kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan kategori Platinum agar dapat berpartisipasi melalui program CSR untuk melindungi pekerja di ekosistem usahanya maupun masyarakat di sekitar perusahaan," ujar Ramaddan.Selain melibatkan perusahaan, Disnaker Medan juga mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu pekerja informal di lingkungan masing-masing memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.Menurut Ramaddan, pekerja yang didaftarkan akan memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sasaran program ini meliputi pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, serta berbagai pekerja informal lainnya yang belum memiliki penghasilan tetap dan belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.***

LensaDaily - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2025 disetujui  DPRD Kota Medan. Persetujuan bersama ini disahkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa 7 Juli 2026.​Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD, sekaligus penandatanganan keputusan bersama antara pimpinan DPRD dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, khususnya Badan Anggaran yang telah membedah dokumen pertanggungjawaban tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah terkait."Pembahasan yang konstruktif ini merupakan wujud kemitraan dan kerja sama yang semakin kokoh antara hubungan legislatif dengan eksekutif. Kita melihat seluruh siklus APBD dari tahap perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan optimal demi pembangunan kota yang transparan dan akuntabel," kata Rico Waas. Meski berjalan optimal, namun Rico Waas mencatat dua poin krusial dari pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Medan untuk menjadi bahan evaluasi ke depan.Pertama, peningkatan tata kelola keuangan yang semakin baik. Ia meminta agar seluruh stakeholder dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.Sedangkan kedua, Rico Waas berpandangan bahwa realisasi keuangan sepanjang tahun 2025 dinilai sudah optimal. Namun ia juga mengakui masih ada target yang belum tercapai sepenuhnya.​Maka dari itu, guna menyikapi target yang belum sepenuhnya tercapai, orang nomor satu di lingkungan Pemko Medan itu memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah Kota Medan untuk tidak berpuas diri.​"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan integritas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Kita harus bekerja lebih fokus dan lebih keras lagi guna mewujudkan visi-misi pembangunan kota yang sudah ditetapkan bersama," tegasnya.​Di akhir pidatonya, Rico Waas kembali menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menindaklanjuti seluruh catatan strategis dari DPRD. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak lepas dari peran aktif seluruh stakeholder serta kolaborasi yang erat antara eksekutif, legislatif, yudikatif, profesional, pers, dan seluruh lapisan masyarakat yang mencintai kotanya. "Kita percaya, melalui langkah strategis dan terintegrasi, kita dapat meningkatkan kualotas pelayanan umum, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan," pungkasnya.Dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan tersebut, turut pula hadir Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan Perangkat Daerah serta para Camat.***

LensaDaily - Program inovasi Monitoring Aman Terpadu Medan Deli (Mata Deli), yang merupakan sistem pemantauan keamanan berbasis kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di titik-titik rawan kriminalitas di wilayah Kecamatan Medan Deli didorong menjadi percontohan.Hal tersebut dikatakan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat meluncurkan Mata Deli di halaman Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, Minggu 5 Juli 2026. Program ini merupakan kolaborasi antara Kecamatan Medan Deli dengan berbagai stakeholder dan masyarakat. Pada tahap awal, sebanyak 200 unit CCTV telah dipasang di gang-gang serta sejumlah lokasi yang dinilai rawan tindak kriminal. Dalam peluncuran yang turut dihadiri antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane serta Camat Medan Deli Aidiel Putra Pratama, Rico Waas mengapresiasi inovasi yang digagas Kecamatan Medan Deli tersebut. Menurutnya, kehadiran Mata Deli akan memperkuat sistem pemantauan keamanan hingga ke kawasan permukiman yang selama ini belum terjangkau. "Launching program Mata Deli, Monitoring Aman Terpadu Medan Deli, merupakan gerakan bersama stakeholder untuk menghadirkan CCTV di daerah-daerah yang dianggap rawan. Ada sekitar 200 titik di Medan Deli, masuk sampai ke gang-gang, pos kamling maupun kawasan rawan," kata Rico Waas. Menurutnya, keberadaan CCTV tersebut akan menjadi bagian dari sistem pemantauan kecamatan sekaligus mendukung upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman. "Nah tentu ini bisa menjadi bagian dari pemantauan kecamatan. Kami menargetkan program ini diterapkan di kecamatan-kecamatan lain agar nantinya pemantauan kita lebih baik, lebih komprehensif, dan lebih lengkap," ujarnya. Terkait pendanaan, Rico Waas menjelaskan bahwa pengadaan CCTV dalam program Mata Deli sepenuhnya dilakukan secara swadaya masyarakat dan para stakeholder, bukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Untuk sampai saat ini adalah swadaya. Kita ingin mendorong gerakan swadaya seperti ini ke kecamatan-kecamatan lain. Tetapi program CCTV yang menggunakan APBD untuk ruas-ruas jalan tetap kita jalankan," jelasnya. Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat sangat penting karena masih banyak titik di kawasan permukiman yang membutuhkan pengawasan dan belum seluruhnya dapat dijangkau melalui program pemerintah. "Artinya kita sama-sama membangun keamanan ini bareng-bareng," ucapnya. Di tempat sama Camat Medan Deli, Aidiel Putra Pratama, mengatakan, Mata Deli merupakan program pemasangan CCTV hasil gotong royong berbagai stakeholder di wilayah tersebut. "Program CCTV ini kami laksanakan dengan dukungan stakeholder yang ada di Kecamatan Medan Deli," kata Aidiel. Ia menjelaskan, kamera pengawas dipasang di rumah-rumah warga dengan memanfaatkan jaringan WiFi milik masyarakat sehingga seluruh operasionalnya dilakukan secara swadaya tanpa menggunakan anggaran Pemko Medan. Sebanyak 200 CCTV telah dipasang di lokasi-lokasi yang belum terjangkau pos kamling. Menurut Aidiel, langkah tersebut bertujuan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat melintas di kawasan yang sepi pada malam hari atau di titik-titik yang rawan tindak kriminal. "Saat ini kita memiliki 105 pos kamling. CCTV ditempatkan di titik-titik yang tidak terjangkau pos kamling sehingga masyarakat merasa lebih aman," ujarnya. Aidiel menyebutkan kebutuhan ideal CCTV di Kecamatan Medan Deli mencapai sekitar 400 titik. Karena itu, pihaknya akan terus menggalang dukungan dari para stakeholder untuk menambah sekitar 200 titik lagi.***

LensaDaily - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan posisi keuangan daerah yang sehat ditandai dengan nihilnya beban utang jangka panjang, sekaligus membeberkan komitmen efisiensi anggaran di tengah keterbatasan sumber daya pembangunan. Hal tersebut disampaikan Rico Waas pada penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada sidang Paripurna yang digelar DPRD Kota Medan, Senin 22 Juni 2026."Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun, kita patut bersyukur bahwa indikator utama pembangunan kota, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil kita wujudkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan", kata Rico Waas di hadapan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan pimpinan juga anggota DPRD Medan yang berhadir.Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Rico menyampaikan salah satu poin krusial dalam tanggapannya adalah klarifikasi mengenai kondisi keuangan daerah.Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Pemko Medan secara tegas mengumumkan tidak memiliki kewajiban atau utang jangka panjang yang membebani APBD. Sementara itu, besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp592 Miliar."Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026, periode di mana realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas", jelas Rico Waas.Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra terkait penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rico Waas menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penyesuaian dan efisiensi anggaran. Meski terjadi penghematan, Pemko Medan tetap memprioritaskan penanganan masalah mendasar secara cepat tanggap menggunakan skala prioritas.Untuk penanganan banjir sendiri, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar lebih dari Rp255 Miliar yang tersebar di tiga program strategis. "Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap," tegas Rico Waas.Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan juga menerangkan kendala normatif seperti normalisasi fisik sungai yang sepenuhnya merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung selain untuk langkah koordinasi dan pembebasan lahan sharing daerah.Kemudian di sektor pendapatan, Rico Waas mengakui realisasi PAD tahun 2025 berada pada angka Rp3 Triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp6,3 Triliun. Guna menggenjot kemandirian fiskal dan mengantisipasi kebocoran pajak/retribusi, Pemko Medan tengah mempercepat transformasi digital secara masif."Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak", ujar Rico Waas.Disisi lain, Rico Waas juga menyampaikan langkah efisiensi cerdas juga ditunjukkan Pemko Medan dengan tidak merealisasikan anggaran kerawanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa seluruh indikator aktivitas tersebut telah terakomodasi dan ter-cover penuh oleh Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kebijakan ini sengaja diambil agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat lainnya," sebut Rico Waas  Di akhir penjelasannya, Rico Waas memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan prima, bahkan e-KTP Medan kini bisa digunakan untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar kota yang bermitra dengan BPJS." Di bidang infrastruktur estetika, Pemko menargetkan 13 titik jalan bebas kabel udara (kabel tanam) selesai pada tahun 2026 seiring dengan akselerasi Program Strategis Nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang", pungkas Rico Waas.Sidang paripurna tanggapan Kepala Daerah ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

LensaDaily - Kinerja Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap sebagai Wakil Wali Kota diapresiasi DPRD Kota Medan yang kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Apresiasi tersebut disampaikan melalui rapat Paripurna DPRD Medan, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, bertempat di Gedung DPRD Kota Medan, Senin 15 Juni 2026.Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen tersebut, dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap. Selain itu, hadir juga Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan Perangkat Daerah serta para Camat.Salah satu apresiasi datang dari Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan melalui Salomo Tabah Ronal Pardede. Fraksi tersebut melemparkan pujian atas konsistensi Pemko Medan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sehingga berhasil menyabet opini WTP ke-6 kalinya.​"Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemko Medan atas capaian Opini WTP yang berhasil dipertahankan untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut. Ini bukti komitmen kerja keras dalam pengelolaan keuangan," kata Salomo.Namun, di samping pujian tersebut, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan kritis yang membangun. Mereka menilai Pemko Medan tidak boleh cepat berpuas diri. Gerindra mendorong agar Pemko Medan semakin menguatkan kemandirian fiskal.Untuk mewujudkan kemandirian fiskal tersebut, Salomo mendesak Pemko Medan segera mengambil langkah-langkah strategis dan inovatif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)."Kami berharap Pemko Medan segera mengambil langkah strategis guna meningkatkan PAD kota Medan, khususnya dari sektor parkir, reklame, hingga pemanfaatan aset daerah,"tegas Salomo.Dalam agenda tersebut, tidak hanya Fraksi Gerindra saja, seluruh Fraksi di DPRD Kota Medan juga turut menyampaikan pandangannya. Hasil dari pandangan Fraksi tersebut kemudian diserahkan kepada Wakil Wali Kota Medan.