LensaDaily - Kritikan tertuju pada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, atas pernyataannya yang mengklaim berbagai pembangunan dalam video profil Kota Medan merupakan hasil kerjanya saat menjabat Wali Kota Medan menuai kritik pedas. Polemik yang bermula dari pernyataan tersebut kini berkembang menjadi perdebatan mengenai ukuran keberhasilan pembangunan dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola proyek publik.Dalam pembukaan Rakernas APEKSI di Medan, Bobby menyampaikan secara berseloroh bahwa Wali Kota Medan Rico Waas 'menang' karena dapat menampilkan berbagai hasil pembangunan Kota Medan dalam video profil. Namun, ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan hasil kerja pemerintahannya saat memimpin Kota Medan."Kalau boleh sombong, Alhamdulillah saya yang bangun itu," ujar Bobby.Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan klaim tersebut dengan menyoroti sejumlah proyek strategis yang dinilai belum selesai atau belum berfungsi optimal, seperti revitalisasi Lapangan Merdeka dan pembangunan Islamic Center Medan. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap pembangunan yang telah berjalan serta berharap pemerintahan saat ini dapat menuntaskan proyek-proyek yang masih berlangsung.Menanggapi polemik tersebut, pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda menilai seorang kepala daerah memang berhak mengklaim pembangunan yang direncanakan maupun dimulai pada masa kepemimpinannya. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari siapa yang memulai atau meresmikan proyek."Klaim itu sah secara administrasi. Tetapi dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan harus dibuktikan dengan proyek yang selesai tepat waktu, berfungsi sesuai tujuan, bebas dari persoalan hukum, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya menjawab wartawan, Jumat 3 Juli 2026.Elfenda menegaskan legitimasi keberhasilan pembangunan harus bertumpu pada akuntabilitas dan capaian kinerja yang terukur, bukan sekadar seremoni atau narasi politik. Menurutnya, paradigma pembangunan saat ini seharusnya tidak lagi berhenti pada indikator input dan output, melainkan berorientasi pada outcome dan impact. Artinya, keberhasilan baru dapat diakui apabila proyek selesai sesuai target, dimanfaatkan masyarakat, memberikan dampak sosial maupun ekonomi, serta tidak menjadi beban keuangan daerah akibat mangkrak atau membutuhkan perbaikan berulang."Kalau sebuah proyek strategis masih belum selesai atau belum berfungsi optimal, maka secara objektif capaian pembangunannya belum bisa disebut tuntas," tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian proyek strategis sering kali melibatkan lebih dari satu periode pemerintahan. Karena itu, keberlanjutan pembangunan harus menjadi prioritas agar pergantian kepemimpinan tidak menghambat proyek yang telah direncanakan.Hematnya, kritik netizen atas pernyataan Bobby Nasution yang berkembang di media sosial, justru menunjukkan masyarakat semakin kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran publik."Respons masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi. Pemerintah tidak perlu terjebak pada pencitraan, tetapi fokus membuktikan hasil pembangunan melalui transparansi, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Analis FITRA Sumut ini. Senada dengan itu, Founder Ethics of Care, Dr Farid Wajdi, menilai polemik tersebut sesungguhnya bukan sekadar persoalan siapa yang membangun, melainkan menyangkut integritas akuntabilitas pemerintahan dalam negara demokrasi.Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memulai proyek atau banyaknya proyek yang diumumkan kepada publik, melainkan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat."Yang sedang diuji publik adalah integritas akuntabilitas pemerintahan. Ketika sebuah proyek masih menyisakan pekerjaan, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, atau kualitasnya masih dipersoalkan, klaim keberhasilan akan selalu berhadapan dengan satu pertanyaan sederhana tetapi sangat menentukan: berhasil menurut ukuran siapa?" ujarnya.Farid menilai pembangunan publik lahir untuk memenuhi kebutuhan warga, bukan kebutuhan simbolik seorang pemimpin. Karena itu, klaim keberhasilan menjadi problematis apabila realitas di lapangan memperlihatkan proyek belum selesai atau belum memberikan pelayanan kepada masyarakat."Anggaran telah terserap bukan berarti manfaat telah hadir. Bangunan telah berdiri bukan berarti pelayanan telah berjalan. Pembangunan baru memperoleh legitimasi ketika masyarakat menikmati hasilnya, bukan ketika pejabat menceritakan prosesnya," katanya.Ia juga menyoroti kecenderungan pembangunan dipersonalisasi sebagai prestasi individu, padahal proyek strategis merupakan hasil kerja institusi yang melibatkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga penyelesaian yang kerap berlangsung lintas periode pemerintahan.Menurut Farid, kritik publik di era digital juga tidak layak dipandang sebagai gangguan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari pengawasan terhadap penggunaan uang negara."Yang dibutuhkan publik bukan pembelaan retoris, melainkan data progres, target penyelesaian, kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, serta kepastian manfaat. Akuntabilitas lahir dari keterbukaan, bukan dari klaim," ujarnya.Baik Elfenda maupun Farid sepakat bahwa polemik tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar tidak menjadikan pembangunan sebagai komoditas politik atau ajang saling mengklaim prestasi. Mereka menilai keberhasilan pemerintah pada akhirnya akan diukur oleh masyarakat melalui kualitas pelayanan dan manfaat nyata yang dirasakan, bukan oleh narasi yang dibangun para pejabat."Jabatan publik tidak memberikan hak untuk memonopoli prestasi, tetapi menghadirkan kewajiban mempertanggungjawabkan hasil. Dalam demokrasi yang sehat, pengakuan paling bernilai bukan lahir dari ucapan seorang pemimpin mengenai dirinya sendiri, melainkan tumbuh secara alamiah dari masyarakat yang merasakan kualitas pembangunan secara nyata," pungkas Farid. ***

LensaDaily - Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII melahirkan lima poin rekomendasi krusial yang akan diserahkan langsung kepada pengurus APEKSI Pusat. Para Kadis Kominfo se-Indonesia didorong untuk mempererat kekompakan dan mengusung prinsip kerja saling membantu demi mempercepat digitalisasi di tingkat daerah.Hal ini dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane, resmi menutup gelaran Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Kamis 2 Juli 2026.Acara penutupan ini turut dihadiri, Kepala BBLSDM Komdigi Medan, Christiany Juditha, Akademisi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Josep J. Darmawan, para Kadis Kominfo dari seluruh Pemerintah Kota, diantaranya Kadis Kominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, dan Kadis Kominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem."Kami menginginkan kita semua lebih kompak, lebih akrab, saling support, dan saling dukung. Kominfo adalah corong dari masing-masing kota. Lewat kebersamaan ini, kita bisa saling berbagi solusi," ujar Arrahmaan Pane di hadapan para delegasi.Menjawab keluhan klasik terkait keterbatasan anggaran di daerah, Arrahmaan Pane menawarkan solusi konkret berupa sinergi antarkota. Dirinya mencontohkan, daerah yang membutuhkan aplikasi pelayanan publik tidak perlu lagi membangunnya dari nol dengan biaya besar, melainkan bisa mereplikasi sistem yang sudah sukses diterapkan di kota lain."Kalau Makassar punya aplikasi bagus, kita bisa sharing dan buat MoU. Begitu juga kalau kita mau belajar regulasi penurunan kabel udara ke tanah, kita bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Kota Bandung. Konsep ini yang ingin kita bangun," jelasnya.Arrahmaan Pane juga mengusulkan pembentukan Forum Kominfo Kota khusus APEKSI yang rutin menggelar pertemuan daring (Zoom meeting) setiap bulan sebagai wadah pertemuan untuk berbagi kendala digitalisasi di daerah.Berdasarkan jaringan aspirasi yang dihimpun melalui Google Form selama dua hari berjalannya forum, Arrahmaan Pane membeberkan lima poin rekomendasi krusial yang akan diserahkan langsung kepada pengurus APEKSI Pusat, yang pertama yakni Regulasi Tata Kelola Komunikasi Publik Nasional dengan Mendorong diterbitkannya aturan yang komprehensif. Kedua Panduan Anggaran Advokasi Media dengan Memperkuat tata kelola anggaran terkait kemitraan media di daerah. Ketiga Regulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kominfo dengan Menyusun tolak ukur kinerja yang jelas bagi dinas Kominfo."Selanjutnya standardisasi Teknis Pemanfaatan AI dengan Merumuskan panduan resmi penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pelayanan publik dan Analisis Media Sosial & Infrastruktur Pemerintah Digital dengan Penguatan sistem monitoring isu publik serta infrastruktur digital yang merata di daerah," ujar Kadis Kominfo Medan.Menutup arahannya, Arrahmaan Pane menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah jauh-jauh hadir ke Kota Medan dan berharap kolaborasi erat ini akan berlanjut pada gelaran APEKSI tahun depan yang direncanakan berlangsung di Kota Bandung."Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami selama dua hari ini. Bawa pulang kenangan yang baik ke daerah masing-masing, dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai," pungkasnya.Sebagai ungkapan terima kasih atas partisipasi dalam Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane didampingi Sekretaris Kominfo Budi Hariono menyerahkan cenderamata kepada Kadis Kominfo Bandung dan Kadis Kominfo Makasar serta dua pemateri kegiatan workshop.***

LensaDaily - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sebagai momentum melahirkan langkah nyata dalam memperkuat pembangunan kota, bukan sekadar menghasilkan rekomendasi di atas kertas. Rakernas XVIII APEKSI secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Grand City Hall Medan, Rabu 1 Juli 2026 malam.Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menyampaikan sambutannya kepada seluruh peserta mengaku bangga dan merasa terhormat karena Medan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan para wali kota se-Indonesia."Selamat datang di Kota Medan. Kami, Pemerintah Kota Medan, benar-benar merasa terhormat Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di Kota Medan. Kami ingin menjamu Bapak dan Ibu sebagai tuan rumah yang baik," ujarnya.Pembukaan Rakernas turut dihadiri antara lain oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, para wali kota dari seluruh Indonesia, jajaran Dewan Pengurus APEKSI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, serta para tamu undangan. Pembukaan ditandai dengan penabuhan Gordang Sambilan oleh Bima Arya didampingi Rico Waas,  Eri Cahyadi, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam.Rico Waas mengatakan rangkaian Rakernas XVIII APEKSI telah dimulai sejak 28 Juni dan akan berlangsung hingga 4 Juli 2026. Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari Youth City Changers (YCC), Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, Forum Bappeda, Forum Investasi, Ladies Program, hingga Indonesia City Expo.Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", Rico Waas berharap seluruh forum yang berlangsung selama Rakernas mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan perkotaan, mulai dari ketahanan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.Ia menegaskan hasil diskusi tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau rekomendasi semata."Kami berharap jangan sampai forum ini berakhir di atas kertas atau hanya menjadi wacana. Komitmen yang dibangun harus menjadi aksi nyata dan diimplementasikan di kota masing-masing agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.Rico Waas juga berharap rekomendasi Rakernas dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, baik kementerian, kementerian koordinator, maupun DPR RI, sehingga berbagai kebutuhan daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional.Dalam kesempatan itu, Rico Waas memperkenalkan inovasi digitalisasi perpajakan restoran QRESTO yang dikembangkan Pemerintah Kota Medan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut. Melalui sistem tersebut, pembayaran pelanggan di restoran akan langsung terbagi secara otomatis sehingga pajak restoran sebesar 10 persen langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Menurutnya, inovasi tersebut akan meningkatkan transparansi sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan setiap kepala daerah memiliki ujian yang berbeda pada masa kepemimpinannya, mulai dari pandemi, bencana, penyesuaian fiskal, hingga dinamika media sosial.Menurutnya, kepala daerah saat ini menghadapi sedikitnya empat tantangan utama, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan kebijakan strategis nasional, pemenuhan janji kampanye, serta perkembangan algoritma media sosial yang turut memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah."Solusi atas berbagai tantangan itu sesungguhnya ada di daerah. Praktik-praktik terbaik ada di lingkungan kawan-kawan kita sendiri," ujar Bima.Ia mendorong pemerintah kota terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, memanfaatkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta membangun city branding yang kuat sebagai identitas daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing.Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi berbagai inovasi yang lahir dari kota-kota anggota APEKSI, termasuk keberhasilan sejumlah daerah meningkatkan PAD melalui berbagai terobosan.Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi Pemko Medan yang menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI. Ia berharap forum tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.Bobby juga mengapresiasi peran APEKSI yang selama ini menjadi motor penggerak lahirnya berbagai solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah kota. Namun, ia memberikan masukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat."Saya perhatikan rekomendasi APEKSI hampir selalu ditujukan kepada Pemerintah Pusat atau kementerian terkait. Karena saya sekarang di provinsi, saya menyarankan agar ke depan APEKSI juga melayangkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi melalui Komisariat Wilayah (Komwil) masing-masing," ujar Bobby.Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat tidak semua kota memiliki kemampuan fiskal dan tantangan yang sama. Pemerintah provinsi dapat menjadi mitra strategis dalam menjembatani kebutuhan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat.Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menegaskan Rakernas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah memperkuat sinergi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari pengurangan transfer daerah, beban belanja pegawai, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga penguatan PAD.Wali Kota Surabaya ini mengajak seluruh anggota APEKSI saling berbagi pengalaman dan inovasi sehingga tidak ada kota yang tertinggal."Tidak ada kota yang tertinggal dan tidak ada kota yang paling baik di antara kita. Ketika ada kelebihan di satu kota, kelebihan itu diberikan untuk membantu kota yang lain. Itulah semangat APEKSI," ujar Eri.***

LensaDaily - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam mempercepat transformasi digital yang efisien, aman, dan berdampak nyata bagi masyarakat.Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Komdigi yang merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke-XVIII di Hotel Aryaduta, Medan, Rabu 1 Juli 2026.Forum Komdigi APEKSI 2026 ini dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Adlan S.Pd. hadir Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, Kadis Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane dan sejumlah Kadis Kominfo dari sejumlah Pemerintah Kota yang tergabung dalam APEKSI.Mengusung tema "Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat”, Aris memaparkan sejumlah strategi prioritas, mulai dari penataan ulang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, hingga transformasi komunikasi publik berbasis data.Dalam paparannya, Aris mengingatkan bahwa selama ini konsentrasi pengembangan digital di daerah kerap terjebak pada pembuatan aplikasi semata, sementara aspek tata kelola dan manajemen sering kali terlupakan"Selama ini kita selalu konsentrasi kepada layanan dan aplikasi. Di lima tahun ke depan, fokus kami adalah memberikan pendampingan melalui program Klinik Pemerintah Digital agar dimensi tata kelola dan manajemen di pemerintah daerah bisa ditingkatkan bersama," ujar Aris.Aris juga menekankan prinsip "minim aplikasi kaya fungsi" melalui pemisahan lapisan (layer) data dan aplikasi. Langkah ini diambil untuk menjaga kesatuan data (single source of truth) sekaligus menghindari ketergantungan pada vendor tertentu (vendor lock-in).Menyikapi keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah, Aris menyampaikan Kemenkomdigi mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) yang lebih efisien dengan prinsip pembayaran sesuai pemakaian (pay-as-you-use).Selain itu, lanjut Aris, skema Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) kini dibuka secara kolaboratif. Pemerintah kota yang memiliki infrastruktur pusat data yang memenuhi syarat diundang untuk bergabung dan berbagi pakai sumber daya.Sebagai wujud konkret pemanfaatan teknologi digital, Kemenkomdigi tengah membangun tiga kunci Digital Public Infrastructure, yakni: Single Sign-On (SSO): Satu pintu masuk untuk memudahkan akses publik. Kemudian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP):Untuk mendorong interoperabilitas data lintas instansi.Saat ini, jelas Aris, infrastruktur PDN telah diuji coba untuk mendukung program percepatan Bantuan Sosial (Bansos) melalui piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten/kota. Program ini mengintegrasikan data real-time dari berbagai instansi vertikal—seperti Kemendagri, BKN, ATR/BPN, BPJS, PLN, hingga Korlantas Polri—agar penyaluran bansos tepat sasaran dan memotong waktu birokrasi secara signifikan. Targetnya, program ini akan digulirkan secara nasional pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.Menghadapi tantangan era disrupsi digital dan maraknya hoaks (infodemic), Aris mengajak Dinas Kominfo di seluruh daerah untuk mengubah strategi komunikasi konvensional yang searah menjadi manajemen reputasi yang berbasis data.Kemenkomdigi kini mulai mengadopsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) untuk menganalisis tren media sosial dan mempercepat respons terhadap krisis komunikasi.Usai menjadi pembicara, Aris menyebutkan bahwa Forum Komdigi menjadi wadah krusial bagi pemerintah kota untuk saling berbagi best practice dan belajar dari kesalahan satu sama lain agar bisa "naik kelas" bersama. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kolaborasi lintas sektor—mulai dari antarpemerintah kota, kementerian, swasta, hingga akademisi—adalah solusi terbaik.Lebih lanjut, Kemenkomdigi kini tengah berfokus pada integrasi dan validitas data daerah. Menurutnya, teknologi mutakhir seperti Artificial Intejlligence (AI) tidak akan berjalan optimal tanpa input data yang valid dan interoperabilitas sistem aplikasi yang baik.Dengan keterbukaan dan tata kelola data yang matang, para pimpinan daerah diharapkan dapat memperoleh insight yang akurat guna mengambil keputusan secara cepat dan merespons setiap permasalahan masyarakat secara real-time.***

LensaDaily - Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 diperkirakan mampu mendorong perputaran ekonomi di Kota Medan hingga sekitar Rp72,3 miliar. Hal itu diproyeksikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat konferensi pers Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan, Selasa 30 Juni 2026. Selain menjadi ajang konsolidasi pemerintah kota se-Indonesia, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi sektor perhotelan, pariwisata, UMKM, hingga pelaku usaha lokal.Turut mendampingi Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Eva Dwiana, Wakil Ketua Bidang Inklusi dan Hak Asasi Manusia Muhammad Tauhid Soleman, Wakil Ketua Bidang Akselerasi Kota Cerdas Respati Ardianto, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, serta insan pers.Rico Waas menjelaskan, sekitar Rp17 miliar dari total proyeksi tersebut merupakan belanja langsung peserta dan panitia kepada pelaku usaha lokal."Rp17 miliar itu merupakan belanja langsung kepada pelaku usaha lokal. Sementara total proyeksi perputaran ekonomi yang telah dihitung Bappeda mencapai kurang lebih Rp72,3 miliar. Mudah-mudahan target ini dapat tercapai karena setiap kota membawa rombongan yang cukup banyak, ditambah berbagai aktivitas formal maupun informal selama pelaksanaan Rakernas," ujarnya.Menurut Rico Waas, kontribusi terbesar terhadap perputaran ekonomi berasal dari sektor jasa penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, sektor hotel dan akomodasi diproyeksikan menyumbang 37,30 persen, sedangkan sektor makanan, minuman, dan UMKM sebesar 11,27 persen.Untuk memperkuat dampak ekonomi tersebut, Pemko Medan melibatkan 294 pelaku UMKM yang tersebar di Mal Pelayanan Publik, Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, dan Lapangan Benteng.Selain menggerakkan perekonomian, Rakernas APEKSI juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Kota Medan kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia."Kami ingin menunjukkan apa yang dimiliki Kota Medan, mulai dari kebudayaan, kuliner, karakter masyarakat, hingga berbagai potensi kerja sama yang bisa dikembangkan bersama daerah lain," kata Rico Waas.Ia menjelaskan, rangkaian Rakernas telah dimulai sejak 28 Juni melalui kegiatan Youth City Changers (YCC). Selanjutnya, pada 1 Juli yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-436 Kota Medan akan digelar upacara peringatan hari jadi, Mayors Forum, Mayors Talk, pembukaan Indonesia City Expo (ICE), serta sejumlah agenda lainnya.Pada 2 Juli akan berlangsung kegiatan olahraga bersama, penanaman pohon, peresmian Tugu Kota Tangguh, sidang pleno Rakernas, hingga Colorful Medan Carnival yang diikuti delegasi dari 73 kota. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penutupan Indonesia City Expo pada 3 Juli dan Hiburan Rakyat pada 4 Juli.Rico Waas mengatakan antusiasme mengikuti Rakernas sangat tinggi. Dari 98 kota anggota APEKSI, sebanyak 88 wali kota, empat wakil wali kota, dua sekretaris daerah, dan satu pejabat yang mewakili kepala daerah dipastikan hadir di Kota Medan.Menurutnya, Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis melalui berbagai forum, seperti Forum Pangan, Forum Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, dan Forum Komunikasi Digital (Komdigi)."Harapannya, Rakernas ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan komitmen dan aksi nyata. Kami mendorong seluruh rekomendasi dari forum-forum tersebut dapat ditindaklanjuti oleh APEKSI sehingga benar-benar memberi manfaat bagi daerah," ungkapnya.Rico Waas berharap Kota Medan dapat menjadi tuan rumah yang baik sekaligus memberikan kesan positif bagi seluruh peserta Rakernas."Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, memberikan manfaat bagi peserta, sekaligus membawa dampak positif bagi perekonomian dan citra Kota Medan," pungkasnya.Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengatakan tingginya partisipasi kepala daerah dan perangkat daerah dalam Rakernas menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi antarkota di tengah tantangan fiskal.Menurutnya, Rakernas menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, merumuskan solusi bersama, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti demi kemajuan kota-kota di Indonesia.***