LensaDaily - Pemko Medan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, khususnya di bidang kearsipan dengan meluncurkan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Peluncuran diresmikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas di Gedung PKK Kota Medan, Rabu 3 Juni 2026.Peluncuran sekaligus bimbingan teknis (bimtek) tersebut dilakukan Rico Waas ditandai dengan menempelkan telapak tangan di icon telapak tangan layar monitor yang disaksikan perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Muhammad Sholihin, dan sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah di antaranya Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Benny Sinomba Siregar, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane dan Camat se-Kota Medan.Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa arsip dan dokumen pemerintah merupakan aset penting yang harus dijaga dengan baik karena sewaktu-waktu dapat menjadi referensi maupun alat bukti yang sangat berharga."Sering kali kita menganggap sebuah surat atau dokumen tidak penting. Padahal, di masa mendatang dokumen tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dan dicari-cari, baik untuk kepentingan hukum, ahli waris, maupun negara," ujar Rico Waas.Menurut Rico Waas, tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip selama ini adalah proses pencarian dokumen lama yang membutuhkan waktu dan tenaga besar. Ia mencontohkan bagaimana sulitnya mencari arsip pertanahan puluhan tahun lalu jika masih tersimpan secara manual."Kalau kita ingin mencari arsip tahun 1976 misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Belum tentu arsipnya masih utuh, bisa saja rusak, hilang, atau tidak terbaca lagi. Padahal saat ini waktu menjadi faktor yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan," katanya.Karena itu, Rico Waas menilai digitalisasi arsip melalui Aplikasi SRIKANDI menjadi solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan pemerintahan modern. Dengan sistem digital, dokumen dapat tersimpan lebih aman, mudah ditelusuri, serta dapat diakses secara cepat ketika dibutuhkan."Di era digital saat ini, seluruh arsip dan dokumen harus terdigitalisasi agar bisa dipertanggungjawabkan dan mudah dicari di masa mendatang. Dengan sistem pencarian yang terintegrasi, data dapat ditemukan lebih cepat sebagai alat bukti maupun referensi dalam pengambilan kebijakan," ungkapnya.Dijelaskan  Rico Waas, keberadaan arsip digital juga dapat membantu pemerintah menghindari pekerjaan yang berulang. Berbagai hasil kajian, penelitian, maupun kebijakan yang pernah dibuat dapat dengan mudah ditelusuri kembali sehingga menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan berikutnya."Kota ini tidak dibangun dalam dua atau lima tahun saja. Kita perlu melihat dokumen-dokumen masa lalu untuk mengetahui apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah diteliti, dan apa yang perlu dilanjutkan. Dengan arsip yang tertata, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien," jelas Rico Waas.Selain fungsi penyimpanan arsip, Rico Waas juga mengapresiasi fitur surat-menyurat digital dan disposisi elektronik yang terdapat dalam aplikasi SRIKANDI. Namun demikian, ia berharap sistem yang digunakan secara nasional tersebut dapat terus didukung dengan kualitas jaringan yang baik agar penggunaannya berjalan optimal."Kami berharap sistemnya jangan sampai sering mengalami gangguan. Jangan sampai ketika hendak menandatangani dokumen secara digital justru terkendala jaringan dan akhirnya kembali ke sistem manual. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi," katanya.Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga meminta seluruh peserta bimtek untuk memanfaatkan pelatihan secara maksimal agar implementasi aplikasi SRIKANDI dapat berjalan efektif di seluruh perangkat daerah. Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan preservasi arsip, terutama dokumen-dokumen lama yang memiliki nilai historis tinggi."Dokumen yang hari ini mungkin dianggap biasa saja, bisa jadi nilainya tidak terhingga di masa depan. Karena itu arsip harus kita jaga, bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Apa yang kita kerjakan hari ini harus bisa direkam dan dilihat kembali puluhan tahun ke depan," tegasnya.Melalui penerapan Aplikasi SRIKANDI, Pemko Medan berharap mampu mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh jejak pembangunan Kota Medan terdokumentasi dengan baik untuk masa depan.Sebelumnya perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Muhammad Sholihin menyampaikan pentingnya akselerasi transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Sholihin menjelaskan bahwa aplikasi SRIKANDI merupakan wujud nyata kolaborasi nasional antara Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi, Kemendagri, Bappenas, BSSN, dan ANRI. Penerapan sistem kearsipan digital ini terbukti mampu menciptakan birokrasi yang lincah (agile), integrasi antar-instansi, keamanan arsip yang berlapis, serta efisiensi anggaran."Aplikasi SRIKANDI diterapkan secara menyeluruh dari tingkat kementerian, pemerintah daerah, OPD, hingga ke level UPT, sekolah, dan pemerintahan desa," ungkap Sholihin.Menghadapi target transformasi SPBE menjadi 'Pemerintah Digital' pada periode 2026–2027, ANRI berharap peluncuran ini memicu komitmen Pemkot Medan untuk segera mengadopsi SRIKANDI. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas administrasi, mengoptimalkan pelayanan publik, dan menjamin ketersediaan data arsip yang valid.Sementara itu Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Benny Sinomba Siregar, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menyasar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Ada empat target besar yang ingin dicapai melalui implementasi aplikasi berskala nasional yakni Peningkatan Kompetensi, Tertib Arsip, Akselerasi Digital dan Mutu Pelayanan Publik."Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan aplikasi Srikandi secara optimal, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah semakin kuat," ujar Benny.Menurut Benny Sinomba, Sinergi ini tidak lepas dari dukungan penuh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang hadir langsung sebagai narasumber untuk memberikan bimbingan teknis kepada para peserta.

LensaDaily - Penerapan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai tepat untuk menjawab keluhan yang kerap muncul di tengah masyarakat terkait ketidakadilan penerimaan. Kondisi tersebut terjadi akibat data yang belum valid dan masih rentan dipengaruhi subjektivitas di lapangan.Hal ini dikatakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos dalam rangka digitalisasi bansos Kota Medan di Ruang Kuala Deli Bank Indonesia, Senin 25 Mei 2026.“Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan,” ujarnya.Menurutnya, satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui digitalisasi. Dengan sistem berbasis data yang terintegrasi, pemerintah dapat menghadirkan informasi yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.Rico Waas juga menegaskan bahwa Kota Medan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem pendataan yang lebih profesional.“Ke depan tidak boleh lagi ada data ‘like or dislike’. Bukan karena suka atau tidak suka seseorang lalu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi,” tegasnyadalam kegiatan yang diikuti sejumlah pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pendataan dan pendampingan sosial di Kota Medan.Dalam kesempatan itu, Rico Waas turut menyoroti pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi utama digitalisasi. Ia bahkan secara langsung mengecek kesiapan para lurah yang hadir terkait kepemilikan IKD, dan meminta yang belum memiliki agar segera mengaktifkannya. Lebih lanjut, Rico Waas mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai unsur, termasuk PKK dan perangkat kelurahan. Para agen ini ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan.Ia menetapkan target ambisius, yakni setiap agen mendata minimal 5 KK per hari. Dengan skema tersebut, seluruh data kependudukan ditargetkan dapat tervalidasi dalam waktu satu bulan.Rico Waas juga mengingatkan bahwa proses validasi data bisa menghadirkan “realitas pahit”, seperti meningkatnya jumlah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan data yang tidak akurat.“Kalau memang ternyata yang membutuhkan lebih banyak, itu harus kita hadapi dengan jujur. Dengan data yang valid, kita bisa mencari solusi yang tepat,” katanya.Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyampaikan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.Ia menjelaskan, melalui sistem ini, seluruh proses mulai dari registrasi, verifikasi berbasis biometrik, hingga penentuan kelayakan penerima bansos akan dilakukan secara transparan dan real-time.“Kota Medan menjadi salah satu lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos secara nasional, karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik,” ujarnya.Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, menyebut digitalisasi bansos akan memperkuat akurasi data sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat.Ia menambahkan, aplikasi portal yang digunakan nantinya akan mempermudah proses registrasi, verifikasi, serta memastikan data penerima manfaat selalu diperbarui.“Kami berharap digitalisasi ini membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif,” katanya.

LensaDaily - Kecamatan Medan Kota dinobatkan sebagai yang terbaik dalam ajang bergengsi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 sebagai Kecamatan Terinovatif di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Gelar terbaik ini atas inovasi unggulan Kecamatan Medan Kota 'KIK MELON' (Kinerja Kepala Lingkungan Melalui Online). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk apresiasi atas terobosan luar biasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kamis 12 Februari 2026. KIK MELON karya Kecamatan Medan Kota ini merupakan sistem berbasis digital ini dirancang untuk mendobrak pola kerja konvensional menjadi lebih modern dan akuntabel.Plt Camat Medan Kota, Endang Wastiani, menjelaskan bahwa melalui KIK MELON, kinerja para Kepala Lingkungan (Kepling) dapat dipantau secara langsung (real-time)."Melalui sistem ini, seluruh laporan kegiatan hingga respons terhadap pengaduan warga terpantau secara terukur. Hal ini mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional di tingkat akar rumput," ujar Endang.Sementara itu, Juara II diraih oleh Kecamatan Medan Denai melalui inovasi GORDEN (Gotong Royong Denai) yang menitikberatkan pada penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan.Adapun Juara III diraih Kecamatan Medan Labuhan dengan inovasi SIMON PBB (Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan), sebuah terobosan digital dalam mempermudah monitoring serta optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.Wali Kota Medan berharap ajang IGA 2025 ini menjadi pemicu bagi seluruh perangkat daerah untuk tidak berhenti berkreasi. Prestasi yang diraih Kecamatan Medan Kota diharapkan menjadi standar baru bagi kecamatan lain dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.Keberhasilan ini sekaligus membuktikan bahwa kolaborasi antara jajaran kecamatan, para Kepala Lingkungan, dan dukungan masyarakat mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan di era digital.

LensaDaily - Aksi seorang pria berinisial Bambang Rionaldi alias BR (30) warga Stabat, Kabupaten  Langkat spesialis penggelapan dan pencurian sepeda motor dari aplikasi kencan berakhir usai telah memakan lima orang korban. Pelaku mencari sasaran dari aplikasi kencan lalu berkomunikasi dan menjalin hubungan sebagai pacaran, bertemu dan berjalan-jalan dengan motor korban hingga akhirnya dibawa kabur pelaku dan meninggalkan korban di jalan.Kasus tindak pidana penggelapan dari aplikasi kencan yang terus memakan korban ini, menyasar warga Medan Helvetia berinisial RAS (24). Pelaku BR melancarkan aksinya di Desa Sei Semayang Sunggal pada September 2025 lalu. Polisi telah menangkap BR dan kini mendekam di sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polsek Sunggal. "Terhadap penipuan dan penggelapan ini atas nama inisial BR. Jadi, tersangka ini melakukan tipu gelap melalui aplikasi yang bernama Tantan," ungkap Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan, SH, MH, didampingi Kanitreskrim, AKP Harles Richter Gultom di Mapolsek Sunggal, Jalan Tahi Bonar Simatupang Medan, Rabu 21 Januari 2026.Uniknya, untuk mendapatkan targetnya, pelaku merayu korban hingga terjalin hubungan asmara. Saat terjadi kesepakatan untuk berjumpa, pelaku langsung mengeksekusi barang berharga korban, hingga meninggalkan begitu saja."Kemudian, modus operandi tersangka adalah berpura-pura berpacaran, menggoda korban, kemudian mengajak berjalan-jalan. Sampai di tengah jalan, ia menyuruh korban untuk membeli sesuatu, seperti obat di apotek. Begitu korban turun dari sepeda motor, tersangka langsung melarikan sepeda motor korban," jelas Kompol Muhammad Yunus Tarigan.Polisi menyebut pelaku merupakan spesialis dalam kasus penggelapan ini. BR telah melancarkan aksinya sebanyak 5 kali. "Ini sudah dilakukan di beberapa tempat. Ada di lima tempat, tetapi LP yang kami terima baru satu. Atas pengakuan tersangka, ia sudah melakukannya lima kali," tegasnya.Dari pelaku, petugas kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 BPKB Nomor : L-11198101 jenis kendaraan sepeda motor merek Honda Type ACB2121B02 A/T Warna Hitam No.Pol BK 5781 AFG atas nama SANTINI TURNIP.Terhadap tersangka, atas perbuatannya disangkakan dengan Pasal 492 dan atau Pasal 486 UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Polsek Sunggal menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban dalam kasus penggelapan, dapat datang ke Polsek Sunggal. "Akan diperlihatkan nanti tersangka, apakah benar ia sebagai pelaku yang telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap sepeda motor Ibu-ibu sekalian," tutupnya.

LensaDaily - Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, meluncurkan Sistem Informasi Analisa APBD (SIMONALISA), yang merupakan terobosan strategis dalam tata kelola keuangan daerah di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Selasa 25 November 2025. Aplikasi ini merupakan inovasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Elviyanti Pohan, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD Kota Medan.Aplikasi ini diharapkan menjadi solusi atas sejumlah tantangan dalam pengelolaan APBD Kota Medan, seperti keterlambatan akses informasi, data yang masih terfragmentasi antar-OPD, minimnya fitur analitik, transparansi yang belum optimal, hingga kapasitas SDM dalam digitalisasi yang masih perlu ditingkatkan.“Saya dan Pak Wali Kota Rico Waas ucapkan terima kasih atas inovasi dan masukan ini. Sistem inilah yang diperlukan zaman sekarang,” ungkap Zakiyuddin.Wakil Wali Kota menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik akan menghindarkan pemerintah dari potensi penyimpangan. Melalui SIMONALISA, penggunaan anggaran dapat dipantau secara lebih akurat dan real-time.“Keuangan kalau bagus pengelolaannya, bagus dijaganya, mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran. Apalagi kita bisa tahu penggunaan anggaran dinas, berlebih atau belum terserap. Masalah keuangan ini rentan dengan hukum. Aplikasi ini menjaga kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.Zakiyuddin menambahkan bahwa aplikasi tersebut dapat menjadi instrumen pengawasan kinerja perangkat daerah.“Anggaran kita besar. Kami juga bisa melihat dinas ini bekerja atau tidak. Kami bersyukur banyak pegawai Pemko yang membuat aplikasi sistem keuangan. Ke depan kita berharap banyak aparat Pemko yang membuat aplikasi seperti ini,” tuturnya.Ia berharap SIMONALISA dapat diterapkan secara luas dan efektif sehingga mampu mencegah kebocoran keuangan di lingkungan Pemko Medan.Sebelumnya, Elviyanti Pohan menjelaskan bahwa SIMONALISA menyajikan dashboard analitik real-time, analisis belanja, mandatory spending, hingga rekomendasi berbasis AI untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah.Aplikasi ini dikembangkan untuk menjadi instrumen perubahan transformasional dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara bertahap, SIMONALISA akan dikembangkan melalui tiga horizon waktu mulai dari pembangunan prototipe dan uji coba terbatas, integrasi sistem, hingga pembaruan fitur berkelanjutan.Elviyanti memaparkan manfaat luas dari aplikasi yang dapat diakses melalui simonalisa.medan.go.id tersebut, di antaranya analisis keuangan yang real-time, pengawasan internal yang lebih efektif, serta memperkuat BKAD sebagai center of excellence.SIMONALISA juga meningkatkan transparansi fiskal, akuntabilitas publik, serta mempermudah pengambilan keputusan strategis. Selain itu, aplikasi ini mendorong peningkatan literasi digital, efisiensi kerja, dan budaya kerja berbasis data.“SIMONALISA menjawab permasalahan keterlambatan data, fragmentasi informasi, dan minimnya analisis fiskal. Aplikasi ini mempermudah analisis dan pengambilan keputusan strategis,” sebutnya.Kegiatan peluncuran ini turut dihadiri Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Adlan; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Mansursyah; dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, T. Robby Chairi.