LensaDaily - Percepatan pembebasan lahan di kawasan Sungai Kera (Sei Kera) Hilir dilakukan Pemko Medan sebagai langkah krusial mendukung penanganan banjir lintas wilayah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proyek normalisasi yang didanai internasional dapat segera berjalan, sekaligus menjaga iklim investasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Langkah percepatan ini dibahas dalam pertemuan Pemko Medan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II) dan PT Kawasan Industri Medan (KIM) yang dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Rabu 6 Mei 2026.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase, Direktur Utama PT KIM Dedy Mulyana, serta Kabid Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Sumatera II Robby Ginting beserta jajaran.Sungai Kera, yang juga dikenal sebagai Sungai Sulang-Saling, memegang peran vital sebagai drainase primer bagi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Namun, sedimentasi tinggi dan perubahan tata guna lahan telah memicu banjir rutin yang berdampak luas.Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa normalisasi ini akan memberikan manfaat besar bagi sub-tangkapan air seluas 1.800 hektare. “Dampaknya tidak hanya kepada KIM saja, tetapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya di Medan bagian utara dan Mabar,” ujar Rico.Untuk mempercepat progres, Pemko Medan memutuskan mengambil alih proses pembebasan lahan. Diketahui, negosiasi sebelumnya mengalami kebuntuan akibat perbedaan harga.Mengatasi ini, Pemko Medan menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna menetapkan harga lahan yang objektif dan adil.Kedua, melakukan sosialisasi kepada pemilik empat persil lahan yang tersisa dengan melibatkan BPN serta aparat kewilayahan. Ketiga, menyiapkan opsi konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan jika kesepakatan tidak tercapai, sesuai prosedur hukum demi kepentingan umum.Proyek penanganan banjir ini bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFREP) yang didanai World Bank (Bank Dunia). Pihak donor mensyaratkan seluruh lahan harus berstatus clean and clear agar anggaran dapat dikucurkan.Rico Waas pun menginstruksikan jajaran Dinas Perkimcikataru untuk bekerja cepat mengingat batas waktu hingga Juni 2026 agar proyek dapat segera diusulkan ke pemerintah pusat.“Kita ingin proses ini selesai, kita kasih clean and clear. Jadi tahapan beres dan tidak ada masalah lagi, tinggal jalan,” tegasnya.

LensaDaily - Upaya memperkuat perencanaan kota dalam menghadapi risiko banjir dan perubahan iklim dilakukan Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Program Studi Teknik Lingkungan menggelar workshop Local Adaptation Planning Tools for Urban Flood Resilience yang digelar di Gedung Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU), Senin 27 April 2026. Tujuan workshop ini sebagai upaya memperkuat kapasitas perencanaan kota dalam menghadapi risiko banjir dan perubahan iklim.Wakil Rektor Bidang Penelitian, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, S.T., M.T., menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bentuk komitmen USU sebagai kampus berdampak dalam memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan, khususnya banjir yang tidak hanya menjadi persoalan daerah, tetapi juga nasional.“Kami berharap hasil dari workshop ini dapat menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada kajian akademik dan melibatkan berbagai pihak, sehingga mampu mendukung penanganan banjir di Kota Medan secara lebih efektif,” ujarnya.Direktur Asian Institute of Technology (AIT) Thailand RRC.AP, Dr. Guilberto Borongan, menekankan pentingnya pemanfaatan data dan teknologi adaptasi dalam mendukung perencanaan pembangunan kota. Ia menyebutkan bahwa penggunaan alat berbasis data dapat membantu pemerintah daerah dalam memodelkan risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.“Melalui penggunaan tools adaptasi ini, kota dapat lebih siap dalam memprediksi, merencanakan, dan memitigasi risiko banjir secara terukur,” katanya.Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferri Ichsan, S.T., M.Sc., M.Eng., menegaskan bahwa Kota Medan menghadapi tantangan besar akibat peningkatan urbanisasi, perubahan tata guna lahan, serta dampak perubahan iklim yang memperparah risiko banjir.“Perencanaan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis data menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, Taiki Kohno, secara virtual turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan kapasitas lokal dalam menghadapi perubahan iklim melalui kolaborasi lintas sektor.“Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional menjadi kunci dalam membangun ketahanan kota yang berkelanjutan,” jelasnya.Head of Climate Change AIT RRC.AP, Huno Solomon, dalam sesi wawancara menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan memperkenalkan alat adaptasi yang telah digunakan di berbagai kota di Asia Tenggara.“Alat ini membantu kota dalam memodelkan risiko banjir, menganalisis data, serta mempersiapkan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah dan perwakilan dari beberapa universitas seperti UISU, UNIMED, UMSU, POLMED, serta sivitas akademika USU. Melalui workshop ini, USU menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung pembangunan kota yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

LensaDaily - Pemko Medan tengah menyiapkan strategi kolaborasi bersama kereta api untuk membangun kembali jembatan penyeberangan di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan Medan Polonia, Jumat 17 April 2026. Jembatan perlintasan kereta api tersebut roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu.Hal ini dikatakan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas saat meninjau jembatan eks perlintasan kereta api milik PT. KAI yang dibangun pada era kolonial Belanda (rentang tahun 1887-1915), sudah tidak difungsikan untuk kereta api itu.Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas turut didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kadishub Medan Irsan Idris Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Camat Medan Polonia Noor Alfi Pane, Camat Medan Johor Bachtiar Rivai Nasution, Camat Medan Maimun Rizki Hari Adam Lubis, perwakilan dari PT. KAI, dan PDAM Tirtanadi.Dalam peninjauan itu, Rico Waas memastikan bahwa Pemko Medan tidak akan tinggal diam melihat terputusnya akses warga. Sebab jembatan ini merupakan urat nadi bagi mobilitas warga, terutama akses utama anak-anak menuju sekolah.Mengingat lahan tersebut merupakan kewenangan PT KAI, Pemko Medan tengah menyiapkan strategi kolaborasi untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern dan aman.​"Hari ini saya meninjau lokasi jembatan di Gang Damai yang sudah roboh sejak tahun 2024. Kami bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat," kata Rico Waas di sela-sela peninjauannya.Rico Waas berharap pembangunan kembali akses ini nantinya dapat menghubungkan kembali aktivitas antar kecamatan dan kelurahan yang selama ini terhambat.​"saya berharap nantinya ini bisa menyambungkan aktivitas masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya menjadi lebih dekat. Kita ingin mobilitas warga kembali normal, dan anak-anak sekolah bisa melintas dengan aman," harapnya

LensaDaily - Sebanyak 76 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan dilantik Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas yang berlangsung di Balai Kota, Kamis 16 April 2026. Rico Waas memberikan tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan hasil kerja nyata.Dari 76 pejabat yang dilantik diantaranya 3 Pejabat Tinggi Pratama (eselon) II, yakni Benny Sinomba Siregar sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Khairul Azmi, S.STP, sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dan Irsan Idris Nasution sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.Dalam arahannya Rico Waas menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengisian kekosongan jabatan atau kenaikan jenjang karier, melainkan sebuah amanah besar untuk pengabdian kepada masyarakat. Ia meminta seluruh pejabat untuk sadar bahwa masa depan pembangunan Kota Medan kini berada di tangan mereka."Bukan permasalahan jabatan yang terpenting, tapi tentang pengabdian kepada masyarakat adalah yang terpenting. Bagaimana membangun dan merubah kota ada di tangan saudara-saudara semuanya," kata Rico Waas.Harapan besar pun disampaikan Rico Waas pada dinas-dinas strategis, seperti Dinas Perhubungan, Dinas SDABMBK (Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi), serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Selain menekankan perlunya percepatan pembangunan yang terukur dan cepat tanggap sesuai visi-misi kepala daerah, Rico Waas juga memberikan peringatan bahwa kinerja mereka akan dipantau secara ketat. "Kami memberikan tenggat waktu apabila dalam waktu 6 bulan tidak ada perubahan dari tempat saudara-saudara ini dilantik, kami pastikan kami evaluasi," tegas Rico Waas.Disamping menuntut kecepatan, Rico Waas juga mengingatkan para pejabat agar bekerja dengan serius dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Dirinya  menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat kota Medan."Jangan salah gunakan jabatan dan kewenangan saudara-saudara. Pastikan setiap keputusan yang saudara buat adalah untuk masyarakat Kota Medan," imbuh Rico Waas.Dalam kesempatan tersebut,Rico Waas juga memberikan motivasi bagi pejabat di level menengah untuk terus menunjukkan kelayakan mereka agar bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi di masa mendatang, Namun juga akan bisa dievaluasi jika tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu BKPSDM akan terus memantau kedisiplinan dan capaian kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan.Selanjutnya kepada Pejabat Eselon II yang telah dilantik, Rico Waas  menyoroti tiga poin krusial yang harus segera dituntaskan oleh jajarannya tahun ini yakni pembenahan sistem parkir, percepatan infrastruktur, dan transformasi dunia literasi."Dinas Perhubungan saya minta untuk melakukan transformasi total pada sistem perparkiran.  tidak ada lagi tempat bagi juru parkir (jukir) liar yang meresahkan warga. Pelayanan yang lebih baik harus dilaksanakan termasuk target yang sudah dicanangkan harus berjalan tahun ini," tegas Rico Waas.Percepatan Infrastruktur di Bawah SDABMBKSektor infrastruktur menjadi perhatian serius Rico Waas berikutnya. Dinas SDABMBK diminta untuk bergerak cepat menangani perbaikan jalan, mulai dari kerusakan ringan hingga berat, pembangunan trotoar, hingga penanganan banjir yang masih menjadi momok warga Medan. "Sudah lama kita tidak punya pejabat definitif di sana, maka tahun ini kerjanya harus benar-benar cepat dan segera dikebut," tambah Rico Waas.Kemudian Rico Waas mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk keluar dari zona nyaman. Dirinya berharap dinas ini menjadi motor penggerak literasi bagi generasi muda di Medan."Transformasi dari dunia pendidikan formal ke dunia literasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem belajar yang lebih menarik bagi anak-anak," pungkasnya.Pelantikan ini turut dihadiri Sekda Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Ketua Dharmawanita Kota Medan, Ismiralda Wiriya Alrahman, Asisten, dan segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menghadiri pembukaan Sinode ke-65 Huria Kristen Indonesia (HKI) yang berlangsung di Hotel Danau Toba, Medan, Rabu 25 Maret 2026. Kegiatan ini ditandai dengan pelepasan balon gas sebagai simbol dimulainya sinode.“Mudah-mudahan silaturahmi dan kerja sama serta kolaborasi kita bisa terus berjalan berdampingan, beriringan dan saling menguatkan satu sama lain. Karena itu saya terima kasih atas undangan dari HKI, sebagaimana dukungan yang selama ini diberikan kepada kami Pemerintah Provinsi,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga menyinggung berbagai bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir, seperti banjir, banjir bandang, dan longsor di sejumlah daerah. Ia mengajak seluruh jemaat HKI untuk turut berkontribusi dalam upaya pemulihan pascabencana serta menjaga kelestarian lingkungan.“Kita tahu satu hal, ini harus bisa kita antisipasi dan selesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk berkontribusi, karena pemerintah juga tidak bisa sendiri dalam menjalankan program pembangunan. Termasuk kedepannya, kita sama-sama menjaga alam, karena itu juga menjadi tugas kita. Caranya tidak perlu berlebihan, cukup merawat pohon, melestarikan sungai, jangan menyerobot (daerah aliran sungai),” jelas Bobby Nasution.Ia juga berharap para pengurus, tokoh agama, serta pimpinan HKI dapat membantu menyampaikan pesan pemerintah terkait pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat luas.“Kalau pemerintah saja yang menyuarakan, bisa banyak bantahan. Tetapi kalau ada pesan dari tokoh Agama seperti Bapak Ephorus dan para pendeta melalui sentuhan rohani, saya yakin para jemaat ini pasti bisa lebih mendengarkan,” sebut Gubernur.Selain itu, Bobby Nasution mengapresiasi rencana pengembangan kawasan agrowisata di Danau Toba yang akan difungsikan sebagai pusat pelatihan dengan luas sekitar 8 hektare. Ia menyebutkan, pembangunan ditargetkan mencapai 50 persen pada tahun depan dan diharapkan dapat menjadi destinasi wisata sekaligus sarana edukasi.“Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa HKI adalah bagian penting dari pembanguan Sumatera Utara. Pemprov Sumut akan melibatkan HKI dalam prosesnya. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf lahir batin,” tutup Gubernur.Senada dengan itu, Ketua Panitia Sinode ke-65 HKI 2026, Martua Sinurat, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur. Ia menilai kehadiran Bobby Nasution menjadi momentum berharga bagi HKI.“Tentu kehadiran Gubernur (Bobby Nasution) menjadi momentum berharga bagi HKI. Dari saya kecil sampai besar, dan sekarang menjadi panitia, baru kali ini Gubernur hadir di acara Sinode. Makanya ini menjadi kebanggaan bagi kami, dimana panitia dibentuk sejak setahun lalu dan inilah buah karyanya,” ungkap Martua.Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyematan ulos sebagai tanda penghormatan dari HKI kepada Gubernur Bobby Nasution. Acara turut dihadiri Ephorus HKI Pdt Firman Sibarani, perwakilan Kementerian Agama RI Mangarerak Barimbing, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Manuputty, serta para undangan lainnya.