LensaDaily - Penyelesaian permasalahan banjir rob di Belawan diperlukan langkah konkret lintas sektor terkait guna mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan yang telah berlangsung lama tersebut. Hal ini sangat penting karena banyak pihak memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi geografis dan tata ruang wilayah tersebut.Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap dihadapan Komisi V DPR RI yang dipimpin Musa Rajekshah saat kunjungan ke Belawan Kamis 9 April 2026. Dalam keterangannya, Zakiyuddin menilai penanganan banjir rob di Belawan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan semata.“Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Sebab, di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina,” ujarnya.Ia menjelaskan, kondisi di lapangan menunjukkan keterbatasan kewenangan Pemko Medan, terutama terkait kepemilikan lahan. Sebagian wilayah bahkan berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat banyak yang tinggal dengan status sewa.“Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Sementara masyarakat juga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini menjadi kendala ketika ingin melakukan penataan maupun normalisasi,” jelasnya.Selain itu, Zakiyuddin mengungkapkan banyak rumah-rumah berdiri di bantaran sungai, baik di lahan PT KAI maupun wilayah lainnya.Ia juga menyoroti kondisi sungai yang melintasi Kota Medan hingga ke wilayah Deliserdang dan mengalami penyempitan bahkan penutupan.“Kalau hanya Medan yang melakukan normalisasi, maka upaya kita akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk. Karena itu, perlu penanganan terpadu lintas daerah,” tegasnya.Zakiyuddin turut mengusulkan relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Namun, ia menyadari langkah tersebut membutuhkan pendekatan sosial yang matang.Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyampaikan bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya dapat dilakukan. Namun, kompleksitas persoalan terletak pada banyaknya pemangku kepentingan di kawasan tersebut.“Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya.Ia menambahkan, bahwa harus ada permasalahan yang jelas, sehingga penanganannya juga terarah.Dukungan terhadap upaya penanganan banjir rob juga datang dari Anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah (Ijeck). Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja.“Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit maupun tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob.“Kalau sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai. Selain itu, kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.Menurut Ijeck, diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang komprehensif menjadi kunci utama agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.“Kita tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. Menurutnya, pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat dapat memahami urgensi penataan kawasan. “Kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” ucapnya.Hadir dalam kunjungan tersebut anggota DPR RI dari Komisi V lainnya yakni Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Drs Hamka, Sriyanto Saputro dan Mori Hanafi.

LensaDaily - Pemko Medan bersama Prananda Surya Paloh (PSP) Foundation bersiap menghadapi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada 1 hingga 9 Desember 2025. Kesiapsiagaan menghadapi banjir rob ini, PSP Foundation mengerahkan dua perahu karet yang vital untuk mitigasi bencana di kawasan pesisir.Bantuan ini diterima langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di Posko Penanganan Banjir Kota Medan, Gedung PKK, hari Senin, 1 Desember 2025. Sekretaris PSP Foundation, Rudiansyah, memimpin penyerahan bantuan, didampingi Ketua Garda Pemuda NasDem (GPND) Sumut, Defri Noval Pasaribu, Sekretaris GPND Rony Reynaldo Situmorang, dan Ketua GPND Kota Medan Habiburahman Sinuraya.Dukungan Kesiapsiagaan Menghadapi Peringatan BMKGSekretaris PSP Foundation, Rudiansyah, menegaskan bahwa bantuan perahu karet ini adalah wujud nyata kepedulian yayasan terhadap keselamatan warga Kota Medan, khususnya dalam menghadapi potensi banjir rob sesuai peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)."Bantuan ini adalah dukungan mitigasi bencana untuk membantu Pemko Medan dalam kesiapan menghadapi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada 1-9 Desember 2025," ujar Rudiansyah.Ia menambahkan, perahu karet tersebut akan menjadi alat bantu krusial untuk mempercepat proses evakuasi warga dan mobilisasi tim penyelamat, terutama saat banjir mendadak atau rob melanda wilayah berisiko tinggi. "Bantuan ini bisa mempercepat proses evakuasi warga jika banjir terjadi. Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang," pungkasnya.Bencana Tanggung Jawab BersamaWali Kota Rico Waas menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian PSP Foundation dan partisipasi berbagai pihak dalam upaya penanganan banjir. Ia menekankan bahwa mitigasi bencana memerlukan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat dan lembaga, tidak hanya pemerintah."Setiap hari banyak masyarakat dan lembaga yang berpartisipasi. Inilah bentuk kebersamaan kita dalam menanggulangi banjir," kata Rico Waas.Secara internal, Pemko Medan telah mengambil langkah antisipatif dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh OPD, camat, dan unsur wilayah, terutama Kecamatan Medan Utara yang diidentifikasi sebagai kawasan paling rentan terdampak rob."Kami sudah menyiapkan lokasi evakuasi, dapur umum, dan mengirim logistik lebih dulu agar dapat langsung digunakan apabila terjadi rob," jelas Rico Waas mengenai kesiapan Pemko.