LensaDaily - Percepatan pembebasan lahan di kawasan Sungai Kera (Sei Kera) Hilir dilakukan Pemko Medan sebagai langkah krusial mendukung penanganan banjir lintas wilayah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proyek normalisasi yang didanai internasional dapat segera berjalan, sekaligus menjaga iklim investasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Langkah percepatan ini dibahas dalam pertemuan Pemko Medan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II) dan PT Kawasan Industri Medan (KIM) yang dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Rabu 6 Mei 2026.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) John Ester Lase, Direktur Utama PT KIM Dedy Mulyana, serta Kabid Keterpaduan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Sumatera II Robby Ginting beserta jajaran.Sungai Kera, yang juga dikenal sebagai Sungai Sulang-Saling, memegang peran vital sebagai drainase primer bagi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Namun, sedimentasi tinggi dan perubahan tata guna lahan telah memicu banjir rutin yang berdampak luas.Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa normalisasi ini akan memberikan manfaat besar bagi sub-tangkapan air seluas 1.800 hektare. “Dampaknya tidak hanya kepada KIM saja, tetapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya di Medan bagian utara dan Mabar,” ujar Rico.Untuk mempercepat progres, Pemko Medan memutuskan mengambil alih proses pembebasan lahan. Diketahui, negosiasi sebelumnya mengalami kebuntuan akibat perbedaan harga.Mengatasi ini, Pemko Medan menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna menetapkan harga lahan yang objektif dan adil.Kedua, melakukan sosialisasi kepada pemilik empat persil lahan yang tersisa dengan melibatkan BPN serta aparat kewilayahan. Ketiga, menyiapkan opsi konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan jika kesepakatan tidak tercapai, sesuai prosedur hukum demi kepentingan umum.Proyek penanganan banjir ini bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFREP) yang didanai World Bank (Bank Dunia). Pihak donor mensyaratkan seluruh lahan harus berstatus clean and clear agar anggaran dapat dikucurkan.Rico Waas pun menginstruksikan jajaran Dinas Perkimcikataru untuk bekerja cepat mengingat batas waktu hingga Juni 2026 agar proyek dapat segera diusulkan ke pemerintah pusat.“Kita ingin proses ini selesai, kita kasih clean and clear. Jadi tahapan beres dan tidak ada masalah lagi, tinggal jalan,” tegasnya.

LensaDaily - Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait dana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Ia membantah bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengelola dana batuan tersebut. Rico menjelaskan bahwa realisasi dana bantuan tersebut, mengelola adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, Pemko Medan hanya menerima manfaat dari dana bantuan itu."Bahwasanya itu, tidak benar. Tidak ada anggaran Rp 1.5 triliun itu dikelola oleh Pemerintah Kota Medan. Tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Medan. Karena dana tersebut adalah dana world bank yang pengelolaannya itu diberikan kepada BWS. Karena untuk menangani infrastruktur sungai itu adalah kewenangan pemerintah pusat yang di mana di situ ada BWS di sana. Itu BBWS II," kata Rico kepada wartawan, di Kota Medan, Rabu 3 November 2025.Rico menjelaskan perencanaan pengendalian banjir di Medan ini, sudah dilakukan sejak tahun 2025. Dengan melakukan normalisasi sungai hingga membangun kolam retensi di Kota Medan."Jadi itu kan perencanaan pada tahun 2022, ada sekitar 6 titik. Sungai Babura, Sungai Badera. Lalu kolam retensi. Tapi kalau tidak salah saya itu ada tiga yang tidak jadi. Tapi yang on progres itu, sampai saat ini Sungai Badera, lalu pembuatan kolam retensi Sungai Selayang, dan juga Sungai kera yang ada," jelas Rico."Nah ini, yang masih on progres sampai sekarang. Pemerintah Kota medan ini adalah bagian dari penerima manfaatnya. Kami yang menjalankan administratif dan juga bagaimana berkomunikasi dengan warga. Karena seluruh pengerjaan tersebut itu dikerjakan oleh BWS," sebut Rico.Rico menekankan bahwa dana bantuan Rp 1,5 triliun dari Bank Dunia tidak ada sepeser pun, masuk dalam rekening daerah milik Pemko Medan. Sehingga tidak benar bahwa Pemko Medan mengelola dana tersebut. "Saya tekankan sekali lagi bahwa tidak ada uang Rp 1.5 triliun masuk ke rekening Pemkot Medan. Dana tersebut tidak dikelola oleh pemerintah Kota Medan. Dana tersebut dikelola oleh BWS, tutur Rico. Rico juga berharap dengan dana bantuan itu, dapat mengendalikan banjir di Kota Medan. Termasuk, menurunkan debit air dengan cepat, usai turun hujan di Kota Medan ini."Kita selalu berkoordinasi dengan BWS untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan banjir ini. Memang beberapa waktu lalu, kita ada peninjauan ke kolam retensi selayang. Itulah salah satu bagian yang direncanakan untuk pembangunan," jelas Rico. Rico menjelaskan di akhir tahun 2025 hingga tahun 2026 mendatang. Yang sudah dipastikan dalam pengendalian banjir di Kota Medan, dengan melakukan pembangunan kolam retensi Selayang, normalisasi Sungai Badera, dan  normalisasi Sungai Kera."Sekarang dalam proses mungkin pengerjaan tahun ini. Pembebasan lahannya sudah. Ada beberapa titik yang kita pakai dari Dinas Perkim untuk melakukan pembebasan lahan tersebut. Itu lah bagian dari Pemko Medan untuk membantu proyek ini bisa terjadi, penanggulangan banjir ini bisa terjadi. Bagaimana peran Pemko Medan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat bahwa ini ada pengerjaan untuk normalisasi sungai-sungai tersebut," kata Rico.(Medan)

LensaDaily - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan realisasi dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Malah bantuan tersebut saat ini dalam proses pemanfaatan dan menjadi sumber pendanaan penting mempercepat penanganan banjir.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferri Ichsan, menegaskan bantuan itu merupakan bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Bank Dunia yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.“Seluruh alokasi dana Bank Dunia itu disalurkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) II. Pemko Medan fokus pada tugas pengadaan tanah atau pembebasan lahan sesuai kesepakatan pemerintah pusat dan Bank Dunia,” ujarnya Selasa 2 Desember 2025.Ferri menjelaskan, sejak 2022 telah ditetapkan enam paket pengerjaan pengendalian banjir, termasuk normalisasi beberapa sungai besar yang melintasi Kota Medan serta pembangunan kolam retensi sebagai daerah tampungan air, yaitu Normalisasi Sungai Deli, Normalisasi Sungai Babura, Normalisasi Sungai Badera, Normalisasi Sungai Selayang, Kolam retensi di kawasan USU, Kolam retensi di Kawasan Industri Medan (KIM)Namun setelah dilakukan kajian teknis dan estimasi biaya pembebasan lahan, dua sungai utama yakni Sungai Deli dan Sungai Babura serta kolam retensi Universitas Sumatera Utara (USU) terpaksa dikeluarkan dari program yang didukung Bank Dunia, karena biaya pengadaan yang cukup tinggi.“Untuk normalisasi Sungai Deli dan Babura, kebutuhan pembebasan lahannya sangat besar masing-masing mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Nilai ini baru kami peroleh setelah dilakukan kajian mendalam sejak program dilaunching pada 2022,” ungkap Ferri.Karena keterbatasan kemampuan pengadaan tanah, akhirnya ketiga proyek tersebut tidak dimasukkan ke dalam pendanaan Bank Dunia. “Jadi ini karena sudah dikerjakan Pemko maka tidak lagi dimasukkan ke dalam program NUFReP,” sebutnya.Fokus Sungai Badera, Selayang, dan KIMSaat ini program yang didukung Bank Dunia difokuskan pada tiga titik prioritas, yaitu Normalisasi Sungai Badera, Normalisasi Sungai Selayang dan pengendalian banjir di Kawasan Industri MedanUntuk proyek kolam retensi Sungai Selayang, Ferri menyebut proses pembebasan lahan sudah hampir tuntas.“Pengadaan tanah oleh Dinas Perkim sudah hampir selesai. Tinggal dua persil lahan lagi yang masih dalam penyelesaian dan diharapkan segera rampung dalam waktu dekat,” katanya.Sementara untuk KIM, proses ganti rugi dilakukan langsung oleh PT Kawasan Industri Medan sesuai komitmen perusahaan tersebut. “Sudah selesai penunjukan adviser pengadaan tanah. Tahap berikutnya sosialisasi dan mediasi dengan pemilik tanah,” tambahnya.Pemko Respon Soal Tudingan Pemanfaatan Dana Bank DuniaMenanggapi komentar anggota DPRD Medan yang menyebut Pemko Medan tidak mau memanfaatkan dana Bank Dunia, Ferri menyatakan tudingan itu tidak benar dan jauh dari fakta di lapangan.“Sekarang prosesnya sudah berjalan. Tidak benar kalau dibilang kita tidak mau menggunakan dana tersebut. Justru Pemko Medan sangat mengharapkan itu agar segera terealisasi,” tegasnya.Ferri menekankan bahwa lambatnya realisasi program lebih disebabkan persoalan teknis, terutama terkait pembebasan lahan yang secara regulasi memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.“Awal tahun depan diharapkan sudah mulai proses lelang pada Januari, dan konstruksi ditargetkan bisa dimulai pada bulan Maret 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum c/q. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II. Kalau tidak ada permasalahan lahan, pengerjaan teknis pasti lebih cepat. Tapi karena ini menyangkut tanah dan warga, tentu prosesnya lebih panjang,” ujar Ferri.Komitmen Pemko MedanPemko Medan memastikan seluruh prosedur dan koordinasi terus ditempuh bersama Kementerian PUPR dan BWS Sumatera II untuk memastikan bantuan Bank Dunia tersebut memberikan manfaat maksimal bagi warga.“Kami tetap berkomitmen kuat menyelesaikan persoalan banjir di Medan secara bertahap dan menyeluruh. Dana ini sangat penting bagi kota, dan kami pastikan digunakan sebagaimana tujuannya,” tutup Ferri.