LensaDaily - Penerapan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai tepat untuk menjawab keluhan yang kerap muncul di tengah masyarakat terkait ketidakadilan penerimaan. Kondisi tersebut terjadi akibat data yang belum valid dan masih rentan dipengaruhi subjektivitas di lapangan.Hal ini dikatakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos dalam rangka digitalisasi bansos Kota Medan di Ruang Kuala Deli Bank Indonesia, Senin 25 Mei 2026.“Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan,” ujarnya.Menurutnya, satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui digitalisasi. Dengan sistem berbasis data yang terintegrasi, pemerintah dapat menghadirkan informasi yang kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.Rico Waas juga menegaskan bahwa Kota Medan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem pendataan yang lebih profesional.“Ke depan tidak boleh lagi ada data ‘like or dislike’. Bukan karena suka atau tidak suka seseorang lalu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi,” tegasnyadalam kegiatan yang diikuti sejumlah pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pendataan dan pendampingan sosial di Kota Medan.Dalam kesempatan itu, Rico Waas turut menyoroti pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai fondasi utama digitalisasi. Ia bahkan secara langsung mengecek kesiapan para lurah yang hadir terkait kepemilikan IKD, dan meminta yang belum memiliki agar segera mengaktifkannya. Lebih lanjut, Rico Waas mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari berbagai unsur, termasuk PKK dan perangkat kelurahan. Para agen ini ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan.Ia menetapkan target ambisius, yakni setiap agen mendata minimal 5 KK per hari. Dengan skema tersebut, seluruh data kependudukan ditargetkan dapat tervalidasi dalam waktu satu bulan.Rico Waas juga mengingatkan bahwa proses validasi data bisa menghadirkan “realitas pahit”, seperti meningkatnya jumlah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan data yang tidak akurat.“Kalau memang ternyata yang membutuhkan lebih banyak, itu harus kita hadapi dengan jujur. Dengan data yang valid, kita bisa mencari solusi yang tepat,” katanya.Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyampaikan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.Ia menjelaskan, melalui sistem ini, seluruh proses mulai dari registrasi, verifikasi berbasis biometrik, hingga penentuan kelayakan penerima bansos akan dilakukan secara transparan dan real-time.“Kota Medan menjadi salah satu lokus penting dalam perluasan implementasi digitalisasi bansos secara nasional, karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik,” ujarnya.Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, menyebut digitalisasi bansos akan memperkuat akurasi data sekaligus memperluas akses layanan kepada masyarakat.Ia menambahkan, aplikasi portal yang digunakan nantinya akan mempermudah proses registrasi, verifikasi, serta memastikan data penerima manfaat selalu diperbarui.“Kami berharap digitalisasi ini membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif,” katanya.

LensaDaily - PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) memperluas jangkauan dengan membuka kantor cabang (KC) di Kota Medan, Sumatera Utara, yang diresmikan Senin 18 Mei 2026. Peresmian KC ini menjadi bagian Seabank dalam memperluas jangkauan layanan serta mendekatkan akses perbankan digital kepada masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya.Peresmian dilakukan di KC SeaBank Medan turut dihadiri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Wan Nuzul Fahri, Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley, Wakil Direktur Utama SeaBank Indonesia Junedy Liu, Direktur Keuangan SeaBank Indonesia Lindawati Octaviani beserta jajaran manajemen.Direktur Utama SeaBank Indonesia, Sasmaya Tuhuleley, menegaskan bahwa pembukaan KC Medan merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas inklusi keuangan di jantung ekonomi Sumatera Utara. Sasmaya berharap kehadiran kantor ini mampu meningkatkan literasi keuangan digital yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah.“Inisiatif ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam menjangkau segmen masyarakat unbanked melalui inovasi perbankan digital yang praktis dan aman. Kami memposisikan KC Medan sebagai jembatan inklusi yang akan mendorong taraf hidup serta produktivitas ekonomi masyarakat di wilayah ini,” ujar Sasmaya.KC SeaBank Medan Terbuka Untuk Melayani Berbagai Kebutuhan NasabahSementara itu, Wakil Direktur Utama SeaBank Indonesia, Junedy Liu menambahkan bahwa kehadiran kantor cabang merupakan elemen vital dalam membangun kepercayaan bagi nasabah. Meskipun berbasis digital, SeaBank tetap menghadirkan sentuhan layanan personal sebagai solusi bagi nasabah yang memerlukan interaksi langsung.Sama seperti kantor cabang SeaBank di kota lainnya, KC Medan melayani seluruh kebutuhan nasabah termasuk untuk menangani keluhan yang mungkin tidak bisa disampaikan melalui layanan chat di aplikasi SeaBank atau call center dengan customer service.Melalui KC Medan, SeaBank berkomitmen menciptakan ekosistem keuangan yang relevan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari tabungan yang fleksibel hingga akses pembiayaan yang mudah dijangkau di kawasan.“Kami optimis dapat menjadi mitra pertumbuhan bagi pelaku UMKM di Medan. Fokus kami adalah memberikan solusi finansial yang mampu membantu usaha lokal naik kelas. Kami tidak hanya sekadar hadir sebagai bank, tetapi sebagai pendamping yang siap menjawab kebutuhan finansial seluruh lapisan masyarakat,” papar Junedy.Kehadiran KC Medan menandai langkah strategis SeaBank dalam melayani nasabah secara lebih personal. Medan resmi menjadi kantor cabang ke-9 SeaBank di Indonesia, menyusul keberadaan kantor cabang di kota-kota besar dan daerah lainnya yakni:● Wilayah Jabodetabek: Jakarta, Bintaro, dan Kelapa Gading.● Wilayah Jawa: Semarang, Bandung, dan Surabaya.● Wilayah Luar Jawa: Makassar dan Banjarmasin.Jam Layanan Kantor Cabang MedanNasabah bisa datang dan mendapatkan seluruh layanan di kantor cabang Medan setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 08:00-15:30 WIB. Bagi nasabah yang ingin memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan namun tidak bisa datang langsung ke kantor cabang dapat mengakses layanan chat di aplikasi SeaBank, email melalui [email protected], telepon melalui 1500 130, atau melalui Relationship Manager masing-masing.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan harga bahan pokok tidak bergejolak menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Bobby memastikan sejumlah harga bahan pokok tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).Hal ini usai Bobby Nasution meninjau  di Pasar Sukaramai, Medan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang Idulfitri 2026. “Alhamdulillah, harga tidak bergejolak begitu tinggi. Harga-harga Alhamdulillah stabil,” kata Bobby usai peninjauan di Pasar Sukaramai, Medan, Selasa 17 Maret 2026.Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai merah berada di kisaran Rp32 ribu per kilogram, cabai rawit Rp24 ribu per kilogram, bawang merah Rp32 ribu per kilogram, daging sapi Rp135 ribu hingga Rp140 ribu per kilogram, serta Minyakita Rp16 ribu per liter.“Telur harganya tadi Rp1.800, HET (Harga Eceran Tertinggi), ayam di bawah HET, daging juga Rp135 ribu, Rp140 ribu,” ungkapnya.Menurut Bobby, perkembangan harga saat ini bukan disebabkan oleh ketersediaan stok, melainkan distribusi. Ia memastikan stok bahan pokok dalam kondisi aman, sehingga fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran distribusi.“Nah ini kita indikasikan bukan stoknya. Tiba-tiba kemarin tidak ada barangnya, hari ini tiba-tiba ada barangnya, ini bukan masalah stok, hanya masalah distribusi. Makanya tadi saya titik beratkan pantau distribusinya, yang lain aman,” kata Bobby.Selain meninjau harga, Bobby juga melihat langsung pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah di pasar tersebut. Dalam program ini, ayam ras beku dijual seharga Rp40 ribu per kilogram, beras SPHP Rp58 ribu per 5 kilogram, serta Minyakita Rp31 ribu untuk kemasan 2 liter. Pembayaran dalam program ini dilakukan menggunakan QRIS.“Bersama kita dengan BI (Bank Indonesia), dengan seluruh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), dengan Polda, semuanya, kita meluncurkan program dan kita melihat efektivitas program tersebut, memang khusus untuk hari raya ini, Alhamdulillah berdampak,” ujar Bobby.Sementara itu, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, mengatakan program Gerakan Pangan Murah berbasis QRIS bertujuan untuk meningkatkan penggunaan QRIS sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat.

LensaDaily - Pembangunan Gedung Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut resmi dimulai, yang diharapkan menjadi titik awal penting bagi penguatan sistem keuangan daerah provinsi Sumatera Utara terutama Kota Medan.Hal ini disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas ketika melakukan Groundbreaking Pembangunan Gedung Kantor OJK Sumut di jalan Gatot Subroto, Medan Helvetia, Jumat 7 November 2025. "Gedung ini titik awal penting bagi penguatan sistem keuangan di Kota Medan. Selain itu juga jadi simbol profesional sistem keuangan yang ada di Kota ini semakin baik", kata Wali Kota Medan Rico Waas. Dikatakan Rico Waas, bangunan gedung OJK yang megah nantinya akan menjulang tinggi 6 lantai menjadikan status ibu kota provinsi Sumatera Utara ini semakin profesional dalam hal investasi dan industri jasa keuangan. "Kehadiran gedung OJK diharapkan nantinya investasi dan industri jasa keuangan di kota Medan statusnya akan semakin lebih baik lagi", ujar Rico Waas. Dihadapan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mirza Adityaswara, Deputi Komisioner OJK, Bambang Mukti Riyadi dan Darmansyah, Kepala OJK Provinsi Sumut Khoirul Muttaqien, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Suryono, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, Anggota DPRD kota Medan, Afif Abdillah dan Muhammad Afri Rizki Lubis dan Perwakilan Unsur Forkopimda, Rico Waas menceritakan sedikit kendala terkait legalitas pembangunan gedung OJK Sumut. "Dari laporan yang saya terima seharusnya ini tidak sulit. Kemudian saya kumpulkan tim dan meminta mereka berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah setelah dua minggu saya mendengar kabar kendalanya sudah selesai dan gedung dapat dibangun", ujar Rico Waas yang hadir didampingi Asisten Ekbang, Citra Effendi Capah dan Kepala DPMPTSP, Nurbaiti Harahap. Menurut Rico Waas, sejatinya pembangunan gedung yang berfungsi untuk kebutuhan masyarakat harus dapat didorong. Apalagi diketahui ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang ditambah dengan tantangan ke depannya. Jadi dalam menghadapi ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang, status OJK harus benar-benar bisa melindungi secara penuh.  "Dengan pembangunan gedung baru OJK, harapan kami adalah semangat baru dalam menjaga sistem keuangan yang ada di Kota Medan ini semakin kuat", harap Rico Waas. Dinilai Rico Waas, dalam dua tahun belakangan ini perkembangan sistem ekonomi dan perbankan kita berubah jauh dengan tantangan yang lebih tinggi. Dari sistem teknologi, saat ini tumbuh Pinjaman online, Cryptocurrency dan perbankan yang pembayarannya cashles. Semua ini tentunya butuh pengawasan yang jelas dan baik. "Sudah tepat sekali OJK membangun gedung disini untuk mengawasi sistem keuangan di Kota Medan. Kami yakini semangat baru dalam membangun industri ekonomi kita akan lebih baik khususnya di Kota Medan", sebut Rico Waas. Diakhir sambutannya Rico Waas, mengucapkan terima kasih dan apresiasi bangunan gedung OJK ini dibangun bernuansa Medan dan memiliki ruangan banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk umum. "Selamat atas Groundbreaking, Semoga gedung ini bermanfaat, dapat meningkatkan investasi dan meningkatkan PAD untuk Kota Medan serta ekonomi semakin bergeliat", pungkas Rico Waas. Selanjutnya Rico Waas bersama Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mirza Adityaswara menekan tombol sirine dan meletakkan adukan semen batu pertama sebagai tanda pembangunan gedung OJK Sumut dimulai.

LensaDaily - Laju tekanan inflasi di Sumatra Utara (Sumut) selama tahun berjalan (Januari – November) terpantau hanya sebesar 1,13%. Sehingga laju tekanan inflasi di Sumut di tahun 2024 ini menurut Pemerhati Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, berpeluang untuk  merealisasikan angka yang lebih rendah dari target paling bawah Bank Indonesia 1,5%. Dengan kondisi ini, ada peluang laju tekanan inflasi di Sumut akan finish dalam rentang 1,2% hingga 1,4%."Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini sebuah keberhasilan bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), walaupun disisipi oleh kekuatiran melemahnya daya beli masyarakat," ujar Gunawan di Medan, Kamis (12/12/2024). Di tahun depan, kata Gunawan, ada beberapa ancaman inflasi yang tidak bisa di anggap remeh. Bahkan sebagian pemicu laju tekanan inflasi kedepan justru datang dari sisi eksternal. Dan ancaman inflasi yang datang dari eksternal, tentunya diluar kemampuan TPID untuk mengendalikannya.Inflasi eksternal berpeluang datang dari beberapa kemungkinan. Pertama dari kebijakan Presiden terpilih AS Donald Trump yang berpeluang membuka kembali perang dagang yang sempat dilakukannya dahulu. Termasuk juga kebijakan defisit fiskal yang digemborkan saat kampanye. Kebijakan Trump berpeluang menaikkan harga barang, yang berpeluang mendorong terjadinya laju tekanan inflasi. Baik langsung maupun tidak langsung Sumut akan terkena dampak dari kebijakan tersebut.Kedua, tensi geopolitik yang memburuk juga sangat berpeluang mendongkrak kenaikan harga minyak mentah maupun harga komoditas lainnya. Hal ini juga sangat berpeluang memicu terjadinya inflasi. "Ketiga, tren suku bunga acuan global yang bertahan tinggi. Dimana Bank Sentral di dunia akan lebih bernada hawkish, yang dipimpin oleh Bank Sentral AS," kata Gunawan.Dari tanah air, lanjut Gunawan, inflasi berpeluang terjadi dikarenakan oleh gangguan keuangan petani dan faktor cuaca, dimana deflasi yang sempat melanda Sumut telah mengurangi kemampuan keuangan petani untuk kembali bercocok tanam. Ada potensi gangguan produksi yang bisa memicu inflasi. Dan cuaca yang ekstrim juga berpeluang menjadi beban pengendalian inflasi di tahun yang akan datang. Jika beranggapan bahwa daya beli masih akan berada pada posisi yang sama di tahun depan, maka sebenarnya demand atau permintaan tidak akan mengalami lompatan yang signifikan. Ini bisa menahan laju tekanan inflasi itu sendiri. "Namun, jika inflasi terjadi disaat daya beli di tahun depan mengalami stagnasi, maka ini akan menjadi cerita pilu masyarakat Sumut," terangnya.Ia menilai inflasi di tahun 2025 masih akan sesuai dengan target Bank Indonesia sebesar 2,5% plus minus 1%. Dan berpeluang akan berakhir di batas tengah cenderung keatas. Pemerintah harus bersiap untuk merespon kemungkinan tersebut. "Dan gambaran bagaimana inflasi Sumut nantinya akan terbentuk, sangat terlihat di kuartal pertama tahun depan, khususnya saat Trump resmi menjabat sebagai Presiden AS," pungkasnya. (*)(Medan)