LensaDaily - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan realisasi dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan. Malah bantuan tersebut saat ini dalam proses pemanfaatan dan menjadi sumber pendanaan penting mempercepat penanganan banjir.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferri Ichsan, menegaskan bantuan itu merupakan bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Bank Dunia yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.“Seluruh alokasi dana Bank Dunia itu disalurkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) II. Pemko Medan fokus pada tugas pengadaan tanah atau pembebasan lahan sesuai kesepakatan pemerintah pusat dan Bank Dunia,” ujarnya Selasa 2 Desember 2025.Ferri menjelaskan, sejak 2022 telah ditetapkan enam paket pengerjaan pengendalian banjir, termasuk normalisasi beberapa sungai besar yang melintasi Kota Medan serta pembangunan kolam retensi sebagai daerah tampungan air, yaitu Normalisasi Sungai Deli, Normalisasi Sungai Babura, Normalisasi Sungai Badera, Normalisasi Sungai Selayang, Kolam retensi di kawasan USU, Kolam retensi di Kawasan Industri Medan (KIM)Namun setelah dilakukan kajian teknis dan estimasi biaya pembebasan lahan, dua sungai utama yakni Sungai Deli dan Sungai Babura serta kolam retensi Universitas Sumatera Utara (USU) terpaksa dikeluarkan dari program yang didukung Bank Dunia, karena biaya pengadaan yang cukup tinggi.“Untuk normalisasi Sungai Deli dan Babura, kebutuhan pembebasan lahannya sangat besar masing-masing mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Nilai ini baru kami peroleh setelah dilakukan kajian mendalam sejak program dilaunching pada 2022,” ungkap Ferri.Karena keterbatasan kemampuan pengadaan tanah, akhirnya ketiga proyek tersebut tidak dimasukkan ke dalam pendanaan Bank Dunia. “Jadi ini karena sudah dikerjakan Pemko maka tidak lagi dimasukkan ke dalam program NUFReP,” sebutnya.Fokus Sungai Badera, Selayang, dan KIMSaat ini program yang didukung Bank Dunia difokuskan pada tiga titik prioritas, yaitu Normalisasi Sungai Badera, Normalisasi Sungai Selayang dan pengendalian banjir di Kawasan Industri MedanUntuk proyek kolam retensi Sungai Selayang, Ferri menyebut proses pembebasan lahan sudah hampir tuntas.“Pengadaan tanah oleh Dinas Perkim sudah hampir selesai. Tinggal dua persil lahan lagi yang masih dalam penyelesaian dan diharapkan segera rampung dalam waktu dekat,” katanya.Sementara untuk KIM, proses ganti rugi dilakukan langsung oleh PT Kawasan Industri Medan sesuai komitmen perusahaan tersebut. “Sudah selesai penunjukan adviser pengadaan tanah. Tahap berikutnya sosialisasi dan mediasi dengan pemilik tanah,” tambahnya.Pemko Respon Soal Tudingan Pemanfaatan Dana Bank DuniaMenanggapi komentar anggota DPRD Medan yang menyebut Pemko Medan tidak mau memanfaatkan dana Bank Dunia, Ferri menyatakan tudingan itu tidak benar dan jauh dari fakta di lapangan.“Sekarang prosesnya sudah berjalan. Tidak benar kalau dibilang kita tidak mau menggunakan dana tersebut. Justru Pemko Medan sangat mengharapkan itu agar segera terealisasi,” tegasnya.Ferri menekankan bahwa lambatnya realisasi program lebih disebabkan persoalan teknis, terutama terkait pembebasan lahan yang secara regulasi memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.“Awal tahun depan diharapkan sudah mulai proses lelang pada Januari, dan konstruksi ditargetkan bisa dimulai pada bulan Maret 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum c/q. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II. Kalau tidak ada permasalahan lahan, pengerjaan teknis pasti lebih cepat. Tapi karena ini menyangkut tanah dan warga, tentu prosesnya lebih panjang,” ujar Ferri.Komitmen Pemko MedanPemko Medan memastikan seluruh prosedur dan koordinasi terus ditempuh bersama Kementerian PUPR dan BWS Sumatera II untuk memastikan bantuan Bank Dunia tersebut memberikan manfaat maksimal bagi warga.“Kami tetap berkomitmen kuat menyelesaikan persoalan banjir di Medan secara bertahap dan menyeluruh. Dana ini sangat penting bagi kota, dan kami pastikan digunakan sebagaimana tujuannya,” tutup Ferri.

LensaDaily - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan bila persoalan banjir di Kota Medan sudah parah yang dihadapi 50 persen lebih wilayah yang harus ditangani segera. Untuk itu guna mengatasi permasalahan tersebut, Rico Waas akan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II untuk mengatasinya.Hal tersebut terungkap dalam Rapat bersama Pemko Medan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, di Balai Kota Medan, Senin 20 Oktober 2025. "Kondisi saat ini sudah urgent dan harus segera diambil tindakan untuk menyelesaikannya. Pemko Medan dan BBWS Sumatera II harus bekerjasama mengatasi persoalan ini demi kepentingan masyarakat," kata Rico Waas.Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi itu, Rico Waas mengatakan, sebuah kota tidak akan layak dipandang apabila selalu mengalami banjir. "Banyak masyarakat yang terkena dampak banjir ini. Hampir ratusan Kepala Keluarga. Bahkan dari 21 kecamatan, sekitar 17 Kecamatan diantaranya terdampak luapan sungai. Artinya lebih dari 50% wilayah kota Medan terdampak," ungkapnya.Maka dari itu, orang nomor satu di Pemko Medan itu, mengajak BBWS Sumatera II untuk bekerjasama mengatasi persoalan ini.“Saya tidak mau ada yang lempar bola kemana-mana lagi, permasalahan banjir ini harus segera kita selesaikan bersama. Apa yang diperlukan BBWS Sumatera II dari Pemko Medan akan kami dukung sepenuhnya,” pungkas Rico Waas dalam rapat yang juga dihadiri sejumlah pimpinan Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemko Medan.Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi dalam pertemuan itu memaparkan rencana pengendalian sungai besar yang ada di kota Medan. Menurutnya, ada tiga sungai besar yang membelah kota Medan yang harus segera mendapatkan penanganan."Salah satu yang menjadi sorotan kita untuk wilayah KIM, Martubung dan sekitarnya. Kita akan melakukan pembangunan saluran drainase tersendiri ke arah Sungai Kera, pembersihan saluran drainase tersier dan pelaksanaan normalisasi sungai," jelasnya.Febriyanto berharap langkah tersebut dapat mengurangi durasi hingga ketinggian genangan air.