LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menghadiri pembukaan Sinode ke-65 Huria Kristen Indonesia (HKI) yang berlangsung di Hotel Danau Toba, Medan, Rabu 25 Maret 2026. Kegiatan ini ditandai dengan pelepasan balon gas sebagai simbol dimulainya sinode.“Mudah-mudahan silaturahmi dan kerja sama serta kolaborasi kita bisa terus berjalan berdampingan, beriringan dan saling menguatkan satu sama lain. Karena itu saya terima kasih atas undangan dari HKI, sebagaimana dukungan yang selama ini diberikan kepada kami Pemerintah Provinsi,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga menyinggung berbagai bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir, seperti banjir, banjir bandang, dan longsor di sejumlah daerah. Ia mengajak seluruh jemaat HKI untuk turut berkontribusi dalam upaya pemulihan pascabencana serta menjaga kelestarian lingkungan.“Kita tahu satu hal, ini harus bisa kita antisipasi dan selesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk berkontribusi, karena pemerintah juga tidak bisa sendiri dalam menjalankan program pembangunan. Termasuk kedepannya, kita sama-sama menjaga alam, karena itu juga menjadi tugas kita. Caranya tidak perlu berlebihan, cukup merawat pohon, melestarikan sungai, jangan menyerobot (daerah aliran sungai),” jelas Bobby Nasution.Ia juga berharap para pengurus, tokoh agama, serta pimpinan HKI dapat membantu menyampaikan pesan pemerintah terkait pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat luas.“Kalau pemerintah saja yang menyuarakan, bisa banyak bantahan. Tetapi kalau ada pesan dari tokoh Agama seperti Bapak Ephorus dan para pendeta melalui sentuhan rohani, saya yakin para jemaat ini pasti bisa lebih mendengarkan,” sebut Gubernur.Selain itu, Bobby Nasution mengapresiasi rencana pengembangan kawasan agrowisata di Danau Toba yang akan difungsikan sebagai pusat pelatihan dengan luas sekitar 8 hektare. Ia menyebutkan, pembangunan ditargetkan mencapai 50 persen pada tahun depan dan diharapkan dapat menjadi destinasi wisata sekaligus sarana edukasi.“Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa HKI adalah bagian penting dari pembanguan Sumatera Utara. Pemprov Sumut akan melibatkan HKI dalam prosesnya. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf lahir batin,” tutup Gubernur.Senada dengan itu, Ketua Panitia Sinode ke-65 HKI 2026, Martua Sinurat, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur. Ia menilai kehadiran Bobby Nasution menjadi momentum berharga bagi HKI.“Tentu kehadiran Gubernur (Bobby Nasution) menjadi momentum berharga bagi HKI. Dari saya kecil sampai besar, dan sekarang menjadi panitia, baru kali ini Gubernur hadir di acara Sinode. Makanya ini menjadi kebanggaan bagi kami, dimana panitia dibentuk sejak setahun lalu dan inilah buah karyanya,” ungkap Martua.Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyematan ulos sebagai tanda penghormatan dari HKI kepada Gubernur Bobby Nasution. Acara turut dihadiri Ephorus HKI Pdt Firman Sibarani, perwakilan Kementerian Agama RI Mangarerak Barimbing, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Manuputty, serta para undangan lainnya.

LensaDaily - Buku berjudul Reset Indonesia lahir dari kegelisahan atas berbagai persoalan struktural yang kerap luput dari perhatian publik, yang bertujuan mendokumentasikan fakta, tetapi juga mengajak pembaca berpikir kritis terhadap realitas sosial dan politik yang terjadi di sekitar mereka.Penulis buku Reset Indonesia sekaligus jurnalis investigatif, Dhandy Dwi Laksono menegaskan bahwa buku ini lahir dari kegelisahan atas berbagai persoalan struktural yang kerap luput dari perhatian publik. “Buku ini mencoba merekam suara-suara yang sering dibungkam dan mengajak pembaca untuk tidak sekadar menjadi penonton,” ujar Dhandy dalam bedah buku berjudul Reset Indonesia di Medan, Kamis 5 Februari 2026.Kegiatan ini menjadi ruang diskusi publik untuk membahas isu-isu sosial, demokrasi, dan keberpihakan pada kelompok rentan yang diangkat dalam buku tersebut. Dhandy yang hadir bersama penulis lainnya, Benaya Harobu menegaskan, Reset Indonesia juga memberikan referensi sekaligus pencerahan bagi generasi muda.“Melalui bedah buku ini, saya berharap masyarakat semakin berani bersikap kritis dan peduli terhadap isu keadilan sosial,” harapnya.Benaya Harobu, menjelaskan bahwa proses penulisan buku dilakukan melalui riset panjang dan pendekatan naratif agar isu-isu berat dapat dipahami secara lebih luas oleh masyarakat.“Literasi kritis menjadi kunci untuk memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi,” ucapnya.Direktur Green Justice Indonesia (GJI), Panut Hadisiswoyo juga tidak kalah seru. Ia mengedepankan isu kerusakan lingkungan yang terus terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Mandailing Natal (Madina).“Tanpa keterlibatan masyarakat, kerusakan lingkungan tidak dapat kita hindari. Ekolagi hutan akan terus terancam, alih fungsi lahan terus terjadi dan masyarakat hanya akan menjadi korban bencana alam,” paparnya.Sementara Direktur Utama Indata Komunika Cemerlang selaku penyelenggara kegiatan, Fika Rahma, menyebutkan bahwa diskusi bedah buku berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga aktivis.“Sejumlah pertanyaan mengemuka terkait peran media, keberanian bersuara, serta tantangan dalam menyampaikan kebenaran di tengah tekanan kekuasaan,” sebut Fika.Fika berharap ccara tersebut dapat mendorong ruang-ruang diskusi serupa di berbagai daerah.Hadir sebagai pembanding dan diskusi buku tersebut, akademisi Ibnu Avena Matondang. Turut hadir dua pegiat literasi Sumatera Utara, Eka Delanta Rehulina dan Ranggini Triono.Fika juga menyebutkan, panitia penyelenggara merangkai kegiatan bedah buku dengan pameran foto bencana alam dan diskusi publik dengan merangkul Green Justice Indonesia.Dalam diskusi publik, GJI menghadirkan pembicara dari Voice of Forest, Prayugo Utama dan jurnalis Fahriza Batubara, serta Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Utara, Wahyu, dan Direktur GJI, Panut Hadisiswoyo.“Terima kasih buat Green Justice Indonesia atas dukungannya, hingga acara dapat terselenggara dengan baik,” tutup Fika.

LensaDaily - Pemko Banda Aceh melakukan kunjungan kerja ke Pemko Medan sebagai bentuk koordinasi terkait rencana pelaksanaan Pra Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) I Apeksi dan Raker Komwil I Apeksi Tahun 2026 yang akan digelar di Kota Banda Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman agar pelaksanaan Pra Raker dan Raker Komwil I Apeksi dapat berjalan lancar dan sukses.Rombongan Pemko Banda Aceh dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin diterima oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman di Balai Kota Medan, Senin 26 Januari 2026.Dalam sambutannya, Sekda Medan Wiriya Alrahman yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial, Muhammad Sofyan, Kepala Bappeda, Ferry Ichsan, serta Kepala Bagian Kerja Sama, Seri Inderahayu, menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran Pemko Banda Aceh."Kami ucapkan selamat datang kepada jajaran Pemko Banda Aceh. Semoga pertemuan ini dapat meningkatkan koordinasi dan menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman terkait Raker Komwil I Apeksi", kata Sekda.Sekda Wiriya Alrahman juga memberikan sejumlah masukan strategis terkait materi pembahasan dalam Raker Komwil I Apeksi, khususnya mengenai penanganan bencana alam. Ia menekankan pentingnya membangun sistem koordinasi antarkota agar dapat saling membantu ketika terjadi bencana.Sementara itu, Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem kerja sama dan koordinasi yang kuat antarpemerintah kota, terutama dalam menyikapi isu-isu strategis yang berskala nasional.“Kami datang ke Medan untuk membahas rencana pelaksanaan Pra Raker Komwil I Apeksi yang dijadwalkan pada 12 Februari, serta Raker Komwil I Apeksi pada 19–21 April mendatang. Kami ingin berbagi pengalaman dan menggali konsep terbaik agar pertemuan tersebut berjalan optimal,” ujar Jalaluddin.Ia berharap hasil koordinasi ini dapat menjadi fondasi kuat bagi terselenggaranya Raker Komwil I Apeksi 2026 di Kota Banda Aceh secara sukses dan memberi manfaat nyata bagi seluruh anggota Apeksi.

LensaDaily - Kota Medan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang diharapkan harus menjadi forum strategis, bukan sekadar kegiatan seremonial. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pun rakernas tersebut salah satu berbagi pengalaman tentang kesiapan bencana.Hal tersebut dikatakan Roco Waas dalam rapat persiapan Rakernas XVIII APEKSI 2026 dan Indonesia City Expo XXII APEKSI bersama jajaran pengurus Direktorat APEKSI di pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kamis 15 Januari 2026. Dalam pertemuan ini nantinya Pemko Medan mengusung tema Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat, sebagai bentuk komitmen untuk mendorong penguatan ketangguhan kota-kota di Indonesia.Dalam rapat tersebut hadir Tim Direktorat APEKSI yang dipimpin Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas dan Ketua Dharma Wanita Kota Medan Ny Ismiralda Wiriya Alrahman serta Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan diantaranya Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kepala Bappeda Ferry Ichsan dan Kadis Pariwisata Odi Batubara, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane serta Kasat Pol PP Muhammad Yunus.Ditegaskan Wali Kota Medan Rico Waas, Rakernas APEKSI harus menjadi forum strategis, bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, berbagai ancaman, mulai dari bencana alam hingga tekanan ekonomi global, menunjukkan bahwa suatu kota harus disiapkan agar kuat dan  tetap berfungsi serta terus melayani masyarakat dalam kondisi apa pun.“Rakernas ini bukan hanya soal kemeriahan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kota-kota di Indonesia menjadi semakin kuat dan mampu menopang bangsa,” ujar Rico Waas.Disampaikan Rico Waas, pengalaman bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025—termasuk Kota Medan, Aceh, dan Sumatera Barat—menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah kota. Di Medan sendiri, sebanyak 19 dari 21 kecamatan terdampak banjir, menyebabkan puluhan ribu kepala keluarga dan ratusan ribu jiwa merasakan dampaknya secara langsung.“Bencana membuka mata kita bahwa kota bisa lumpuh, baik secara infrastruktur, ekonomi, maupun fiskal. Karena itu, kota harus disiapkan agar tetap tangguh dalam kondisi apa pun,” kata Rico Waas.Atas dasar tersebut, dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan mengusulkan tema Rakernas XVIII APEKSI 2026, yakni “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat". Tema ini dimaknai sebagai ajakan kepada seluruh Pemerintah Kota untuk memperkuat ketangguhan secara menyeluruh, mulai dari aspek finansial dan fiskal, kemandirian ekonomi, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.Rico menambahkan, tidak hanya penanggulangan bencana, ketangguhan kota juga berkaitan erat dengan dinamika geopolitik dan ekonomi global yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap daerah. Karena itu, kerja sama antarkota dinilai menjadi strategi penting untuk saling menguatkan, termasuk melalui promosi produk unggulan dan perluasan pasar antarwilayah.“Kalau kota-kota di Indonesia saling menguatkan, saling memasarkan produknya, maka bangsa ini akan jauh lebih kuat. Medan tidak ingin tumbuh sendiri, tetapi tumbuh bersama kota-kota lain,” tegas Rico Waas.Melalui pertemuan Rakernas XVIII APEKSI 2026, Rico Waas berharap dapat menghadirkan diskusi yang berbobot serta melahirkan solusi dan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kota se-Indonesia."Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan kerja ke depan sekaligus kontribusi nyata kota-kota dalam menjaga stabilitas nasional," sebut Rico Waas.Ditambahkan Rico Waas, selain agenda rapat, Rakernas XVIII APEKSI 2026 dan Indonesia City Expo XXII juga akan menjadi ajang promosi potensi daerah, mulai dari budaya, kuliner, produk unggulan, hingga keberagaman multikultural Kota Medan yang diharapkan meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta.Sebelumnya Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam menyampaikan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan dinilai menjadi momentum penting untuk menunjukkan peran Medan sebagai kota yang inklusif sekaligus penggerak ketangguhan perkotaan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan slogan Medan Untuk Semua.Menurutnya penetapan tema Rakernas XVIII APEKSI oleh Pemko Medan, yakni “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", dinilai substantif dan visioner karena memaknai ketangguhan secara menyeluruh, tidak hanya dalam konteks kebencanaan, tetapi juga ketangguhan fiskal, ekonomi, tata kelola, digital, siber, serta ketangguhan masyarakat.Usai rapat persiapan Rakernas XVIII APEKSI, Tim Direktorat APEKSI melakukan survei ke beberapa lokasi yang akan menjadi tempat pertemuan rangkaian dalam kegiatan Rakernas yang akan digelar pada Juni 2026.

LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera secara daring dari rumah dinasnya, Kamis 15 Januari 2026. Kota Medan sebagai salah satu daerah yang terdampak bencana banjir dinilai sudah kembali normal dan pelayanan publik sudah berjalan sediakala.Rakor itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan dihadiri para menteri koordinator, menteri, serta kepala daerah se-Sumatera. Mengawali rakor, Menko PMK Pratikno menyampaikan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Keppres tersebut diterbitkan sebagai respons atas bencana alam yang menimbulkan dampak luas terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat di ketiga provinsi. Pratikno menjelaskan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Satgas ini bertugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum, rencana induk, serta rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Dalam struktur Satgas, Menko PMK bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah yang didampingi seluruh menteri koordinator, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai anggota.Sementara itu, Menteri Dalam Negeri ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana, dengan dukungan wakil ketua dari unsur TNI, BNPB, Brimob Polri, hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Satgas ini juga dilengkapi berbagai bidang teknis, meliputi infrastruktur, permukiman, sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan, guna memastikan pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.Dalam pelaksanaannya, Satgas diwajibkan mengelola data tunggal terintegrasi untuk menjamin ketepatan sasaran bantuan dan akurasi pelaksanaan pembangunan. Seluruh pendanaan program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN serta sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Presiden juga menekankan aspek akuntabilitas dengan mewajibkan laporan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi disampaikan secara berkala setiap dua bulan sekali. Keppres tersebut berlaku sejak 8 Januari 2026.Pada rakor itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas juga memaparkan indikator progres pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kota Medan.Berdasarkan data per 14 Januari 2026, kondisi Kota Medan pascabencana menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pelayanan publik di Kota Medan dilaporkan telah kembali normal dan berada pada zona hijau. Aktivitas pemerintahan berjalan seperti sediakala, didukung layanan kesehatan yang telah pulih sepenuhnya, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga klinik.Selain itu, sektor pendidikan juga telah kembali berfungsi normal, mencakup PAUD, TK, SMA/SMK, madrasah, hingga pondok pesantren. Akses transportasi pada jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah Kota Medan dilaporkan lancar tanpa hambatan berarti. Layanan dasar masyarakat, seperti pasokan listrik, distribusi air bersih PDAM, jaringan internet, serta operasional SPBU, juga berada dalam kondisi stabil, menandai fase pemulihan Kota Medan yang semakin terkendali pascabencana.