LensaDaily - Kritikan tertuju pada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, atas pernyataannya yang mengklaim berbagai pembangunan dalam video profil Kota Medan merupakan hasil kerjanya saat menjabat Wali Kota Medan menuai kritik pedas. Polemik yang bermula dari pernyataan tersebut kini berkembang menjadi perdebatan mengenai ukuran keberhasilan pembangunan dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola proyek publik.Dalam pembukaan Rakernas APEKSI di Medan, Bobby menyampaikan secara berseloroh bahwa Wali Kota Medan Rico Waas 'menang' karena dapat menampilkan berbagai hasil pembangunan Kota Medan dalam video profil. Namun, ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan hasil kerja pemerintahannya saat memimpin Kota Medan."Kalau boleh sombong, Alhamdulillah saya yang bangun itu," ujar Bobby.Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan klaim tersebut dengan menyoroti sejumlah proyek strategis yang dinilai belum selesai atau belum berfungsi optimal, seperti revitalisasi Lapangan Merdeka dan pembangunan Islamic Center Medan. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap pembangunan yang telah berjalan serta berharap pemerintahan saat ini dapat menuntaskan proyek-proyek yang masih berlangsung.Menanggapi polemik tersebut, pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda menilai seorang kepala daerah memang berhak mengklaim pembangunan yang direncanakan maupun dimulai pada masa kepemimpinannya. Namun, menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari siapa yang memulai atau meresmikan proyek."Klaim itu sah secara administrasi. Tetapi dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan harus dibuktikan dengan proyek yang selesai tepat waktu, berfungsi sesuai tujuan, bebas dari persoalan hukum, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya menjawab wartawan, Jumat 3 Juli 2026.Elfenda menegaskan legitimasi keberhasilan pembangunan harus bertumpu pada akuntabilitas dan capaian kinerja yang terukur, bukan sekadar seremoni atau narasi politik. Menurutnya, paradigma pembangunan saat ini seharusnya tidak lagi berhenti pada indikator input dan output, melainkan berorientasi pada outcome dan impact. Artinya, keberhasilan baru dapat diakui apabila proyek selesai sesuai target, dimanfaatkan masyarakat, memberikan dampak sosial maupun ekonomi, serta tidak menjadi beban keuangan daerah akibat mangkrak atau membutuhkan perbaikan berulang."Kalau sebuah proyek strategis masih belum selesai atau belum berfungsi optimal, maka secara objektif capaian pembangunannya belum bisa disebut tuntas," tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian proyek strategis sering kali melibatkan lebih dari satu periode pemerintahan. Karena itu, keberlanjutan pembangunan harus menjadi prioritas agar pergantian kepemimpinan tidak menghambat proyek yang telah direncanakan.Hematnya, kritik netizen atas pernyataan Bobby Nasution yang berkembang di media sosial, justru menunjukkan masyarakat semakin kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran publik."Respons masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi. Pemerintah tidak perlu terjebak pada pencitraan, tetapi fokus membuktikan hasil pembangunan melalui transparansi, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Analis FITRA Sumut ini. Senada dengan itu, Founder Ethics of Care, Dr Farid Wajdi, menilai polemik tersebut sesungguhnya bukan sekadar persoalan siapa yang membangun, melainkan menyangkut integritas akuntabilitas pemerintahan dalam negara demokrasi.Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memulai proyek atau banyaknya proyek yang diumumkan kepada publik, melainkan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat."Yang sedang diuji publik adalah integritas akuntabilitas pemerintahan. Ketika sebuah proyek masih menyisakan pekerjaan, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, atau kualitasnya masih dipersoalkan, klaim keberhasilan akan selalu berhadapan dengan satu pertanyaan sederhana tetapi sangat menentukan: berhasil menurut ukuran siapa?" ujarnya.Farid menilai pembangunan publik lahir untuk memenuhi kebutuhan warga, bukan kebutuhan simbolik seorang pemimpin. Karena itu, klaim keberhasilan menjadi problematis apabila realitas di lapangan memperlihatkan proyek belum selesai atau belum memberikan pelayanan kepada masyarakat."Anggaran telah terserap bukan berarti manfaat telah hadir. Bangunan telah berdiri bukan berarti pelayanan telah berjalan. Pembangunan baru memperoleh legitimasi ketika masyarakat menikmati hasilnya, bukan ketika pejabat menceritakan prosesnya," katanya.Ia juga menyoroti kecenderungan pembangunan dipersonalisasi sebagai prestasi individu, padahal proyek strategis merupakan hasil kerja institusi yang melibatkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga penyelesaian yang kerap berlangsung lintas periode pemerintahan.Menurut Farid, kritik publik di era digital juga tidak layak dipandang sebagai gangguan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari pengawasan terhadap penggunaan uang negara."Yang dibutuhkan publik bukan pembelaan retoris, melainkan data progres, target penyelesaian, kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, serta kepastian manfaat. Akuntabilitas lahir dari keterbukaan, bukan dari klaim," ujarnya.Baik Elfenda maupun Farid sepakat bahwa polemik tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar tidak menjadikan pembangunan sebagai komoditas politik atau ajang saling mengklaim prestasi. Mereka menilai keberhasilan pemerintah pada akhirnya akan diukur oleh masyarakat melalui kualitas pelayanan dan manfaat nyata yang dirasakan, bukan oleh narasi yang dibangun para pejabat."Jabatan publik tidak memberikan hak untuk memonopoli prestasi, tetapi menghadirkan kewajiban mempertanggungjawabkan hasil. Dalam demokrasi yang sehat, pengakuan paling bernilai bukan lahir dari ucapan seorang pemimpin mengenai dirinya sendiri, melainkan tumbuh secara alamiah dari masyarakat yang merasakan kualitas pembangunan secara nyata," pungkas Farid. ***

LensaDaily - Ratusan skater tampil di Go Skateboarding Day (GSD) North Sumatera 2026 di Lapangan Merdeka Medan, Minggu 21 Juni 2026. Keberadaan event dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan olahraga skateboarding di daerah. Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang hadir menyaksikan GSD dan berharap semakin banyak event dan skatepark dibangun di Sumut untuk mendukung perkembangan olahraga skateboard.Menurut Bobby Nasution, keberadaan event dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan olahraga skateboarding di daerah. Karena itu, ia mendorong kabupaten/kota untuk menghadirkan ruang bagi para skater sekaligus memperbanyak kompetisi.“Banyak dari kabupaten/kota yang minta (skatepark), dari kami nanti yang besar. Yang terpenting ada dua, event tolong dibanyakin karena tanpa event skater tidak akan bisa berlatih. Kedua tempatnya, mudah-mudahan nanti ada di beberapa kabupaten/kota dan kami dari provinsi bisa mengembangkannya lagi,” kata Bobby Nasution.Salah satu skatepark ikonik di Sumut saat ini adalah Skate Plaza Lapangan Merdeka Medan. Fasilitas tersebut dibangun saat Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan, bersamaan dengan revitalisasi Lapangan Merdeka dan pembangunan skate plaza di Kebun Bunga.Antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini terlihat pada pelaksanaan GSD North Sumatera 2026 yang diikuti ratusan skater dari berbagai daerah. Tidak sedikit anak-anak yang turut berpartisipasi memeriahkan kegiatan tahunan tersebut.Bobby menilai pembinaan skateboarding harus dilakukan sejak usia dini karena olahraga ini membutuhkan proses latihan yang panjang dan berkelanjutan.“Ini bukan olahraga yang instan, perlu latihan yang panjang. Jadi, dari usia dini saya sangat berharap mereka memiliki tempat yang bagus. Apalagi skateboarding menjadi salah satu cabor di PON kemarin, kita perlu terus kembangkan ini,” ujarnya.Salah seorang skater asal Medan, Irfan, mengaku senang dengan perkembangan fasilitas skateboard di Sumut saat ini. Menurutnya, keberadaan sejumlah skatepark tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan para skater, tetapi juga mempererat hubungan antar komunitas.“Saya dan teman-teman sangat senang. Di Medan ada Kebun Bunga, di sini (Lapangan Merdeka), di Stadion Deliserdang, di Menteng juga ada, udah banyak. Dukungan Pak Bobby ke skater luar biasa, mudah-mudahan nanti ada yang besar,” kata Irfan.Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Mahfullah Pratama Daulay, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmasah Harahap, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda P. Setiawan, pimpinan OPD terkait, jajaran Komisi Indonesia Skateboard (KIS) Sumut, serta ratusan skater dari berbagai kabupaten/kota di Sumut.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang jejaring pengampuan mata dengan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan mata.Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu 3 Juni 2026.Gubernur Bobby Nasution mengatakan, kerja sama tersebut sejalan dengan program prioritas Pemprov Sumut di bidang kesehatan. Setelah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Pemprov Sumut kini fokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.“Pemprov Sumut, hari ini salah satu program prioritas di bidang kesehatan yang pertama kali kami capai adalah bagaimana masyarakat Sumut bisa mengakses layanan kesehatan, sudah kami coba di awal masa jabatan kami. Hari ini setelah masyarakat mendapat layanan kesehatan, kami coba meningkatkan kualitas layanannya,” kata Bobby.Menurut Bobby, peningkatan kualitas layanan kesehatan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pembenahan fasilitas kesehatan hingga penguatan kapasitas layanan rumah sakit.“Kami coba memperbaiki baik fasilitas kesehatan itu sendiri seperti rumah sakit, Puskesmas, RSUD. Hari ini (nota kesepahaman) bagian dari pengoptimalan layanan rumah sakit, khususnya rumah sakit mata yang dimiliki Provinsi Sumut,” ujarnya.Sebagai informasi, Rumah Sakit Mata Cicendo merupakan Pusat Mata Nasional yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan mata di Indonesia.Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Antonia Kartika menjelaskan, program jejaring pengampuan mata difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dokter dan perawat mata di Sumut.“Dan kita akan memulai, sebenarnya sudah dimulai beberapa waktu yang lalu untuk tahap satu, yaitu kita melakukan peningkatan dari basic science atau teori melalui zoom meeting. Dan besok kita akan melakukan workshop kepada dokter mata dari sekitar 49 rumah sakit di Sumatera Utara, dan juga perawat mata, dan sehari setelahnya kita akan melakukan pendampingan operasi katarak,” kata Kartika.Selain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, program pengampuan juga diarahkan untuk menekan angka kebutaan di Indonesia yang hingga saat ini masih tergolong tinggi.Menurut Kartika, prevalensi kebutaan di Indonesia mencapai sekitar 3%. Karena itu, program pengampuan diharapkan mampu meningkatkan penanganan berbagai penyakit penyebab kebutaan.“Kami melakukan pengampuan untuk menurunkan angka tersebut, terutama pada penyakit penyebab kebutaan seperti katarak, diabetik retinopati, glukoma dan lainnya,” kata Kartika.

LensaDaily - Pagelaran Piala ASEAN Football Federation (AFF) U-19 2026 di Sumatera Utara (Sumut) dipastikan menggunakan dua venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Madya Atletik. Stadion Teladan dinilai belum layak untuk menggelar pertandingan, namun masih ada opsi lain.Sebelumnya, Stadion Teladan Medan sempat masuk dalam daftar venue untuk ajang Asean U-19 Boys' Bank Sumut Championship 2026. Namun hingga Sabtu (30/5/2026), sejumlah infrastruktur pendukung stadion tersebut masih belum rampung, sehingga belum dapat digunakan untuk menggelar pertandingan dengan penonton.Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, kondisi lapangan Stadion Teladan sebenarnya sudah layak digunakan. Akan tetapi, fasilitas pendukung yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan penonton masih memerlukan penyelesaian."Kalau lapangan sudah oke, tetapi infrastruktur pendukung seperti toilet, akses, dan pendukung lainnya belum. Ini terkait masalah keamanan untuk penonton, bukan masalah lapangan," ujar Bobby Nasution usai meninjau Stadion Teladan Medan, Sabtu 30 Mei 2026.Menurut Bobby, Pemprov Sumut mendukung penuh keputusan PSSI terkait penggunaan venue dalam ajang internasional tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek keselamatan penonton."Kami tentu mendukung penuh keputusan PSSI, apalagi ini terkait safety penonton," katanya.Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asprov PSSI Sumut, Arya Sinulingga, mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat dua opsi pemanfaatan Stadion Teladan selama penyelenggaraan turnamen berlangsung.Opsi pertama adalah menjadikan stadion tersebut sebagai lokasi latihan tim peserta. Sedangkan opsi kedua, stadion dapat digunakan sebagai venue pertandingan dengan skema tanpa penonton."Sampai hari ini keputusannya belum ada. Ada dua opsi, serendah-rendahnya menjadi tempat latihan dan yang kedua untuk pertandingan tetapi tanpa penonton. Mungkin ada empat pertandingan," kata Arya Sinulingga.Piala AFF U-19 2026 akan resmi dibuka pada Senin (1/6/2026) di Stadion Utama Sumut. Laga pembuka dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB, kemudian dilanjutkan pertandingan Tim Nasional Indonesia U-19 menghadapi Timor Leste U-19 pada pukul 20.00 WIB.

LensaDaily - Penangkapan oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial FIS (25) oleh Satnarkoba Polrestabes Medan bikin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution geram. Bobby menegaskan, ASN yang terlibat penyalahgunaan narkoba harus diberikan sanksi berat, bahkan tidak menutup kemungkinan diberhentikan jika terbukti bersalah dan divonis pidana di atas dua tahun.“Kalau memang hukumannya nanti di atas dua tahun, bisa kita pecat. Kalau bisa hukumannya berat sekalian,” tegas Bobby kepada wartawan, Kamis 21 Mei 2026.Menurut Bobby, informasi penangkapan ASN yang terungkap berdinas di lingkungan Biro Perekonomian Pemprov Sumut tersebut sudah diterimanya dari Sekda dan BKD Sumut. Ia pun langsung meminta agar proses penindakan dilakukan tegas tanpa toleransi.“Kita sudah ingatkan berkali-kali, masih juga melanggar,” ujarnya.Bobby mengatakan, status ASN tersebut saat ini masih menunggu proses hukum dari kepolisian. Namun, Pemprov Sumut memastikan akan mengambil tindakan sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.“Sekarang kita tunggu proses dari Polres, tapi saya tadi sudah bilang, kalau memang salah ya dijatuhkan hukuman saja yang berat,” katanya.Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyinggung rencana penguatan regulasi terkait pemberantasan narkoba di Sumut. Ia mengaku sudah meminta agar rancangan peraturan daerah (Perda) segera diajukan ke DPRD Sumut tahun ini.“Sudah kita bahas dengan DPRD. Kita minta tahun ini bisa masuk agenda supaya cepat dibahas dan diputuskan,” ucapnya.Sebelumnya, seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut, ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Medan atas dugaan peredaran vape mengandung  narkoba pada Selasa 19 Mei 2026. Dari tangan jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu, petugas menyita 1 vape dengan kandungan narkoba yang diselipkan dalam tumpukan roti tawar.Informasi yang dihimpun di Polrestabes Medan menyebutkan, penangkapan oknum ASN berinisial FIS (25) warga Kabupaten Batubara itu dilakukan usai petugas menerima informasi dari masyarakat, perihal aktivitas mencurigakan pelaku yang sering menerima paket barang kiriman di rumah kost di Kel Babura, Kec Medan Baru tempat tinggal FIS selama di Kota Medan.Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mendapati pelaku yang baru tiba di rumah kost, membawa satu bungkus roti tawar yang kemasannya tidak seperti roti tawar baru pada umumnya.Saat digeledah, disitulah petugas menemukan satu bungkus vape berlogo Batman, disimpan dalam tumpukan roti tawar yang dibawanya.