LensaDaily - Pemko Medan komitmen untuk membenahi fasilitas dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah agar semakin optimal melayani masyarakat, termasuk bagi pasien penyakit ginjal. Saat ini Instalasi Hemodialisa RSUD dr Pirngadi telah didukung sekitar 40 mesin yang mampu melayani hingga 80 pasien per hari.Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap pada Peringatan Hari Ginjal Sedunia yang digelar di Instalasi Hemodialisa RSUD dr Pirngadi Medan, Sabtu 4 April 2026.Zakiyuddin mengaku memiliki kedekatan emosional dengan layanan cuci darah. Ia mengenang almarhum ibundanya yang pernah menjalani perawatan serupa di masa ketika jaminan kesehatan belum sebaik saat ini. “Kalau melihat ruang cuci darah ini, saya teringat almarhum ibu saya. Waktu itu belum ada BPJS, biayanya sangat besar. Sekarang kita bersyukur pemerintah hadir melalui BPJS sehingga masyarakat sangat terbantu,” ujarnya.Ia menyebutkan, saat ini Instalasi Hemodialisa RSUD dr Pirngadi telah didukung sekitar 40 mesin yang mampu melayani hingga 80 pasien per hari. Menurutnya, kapasitas tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.Zakiyuddin menilai fasilitas yang ada masih perlu ditingkatkan. Pemko Medan, katanya, telah menyiapkan rencana pengembangan RSUD dr Pirngadi secara menyeluruh, termasuk pembangunan gedung baru.“Insyaallah dalam dua tahun ini Rumah Sakit Pirngadi akan dibangun dan akan berbeda. Akan ada gedung tujuh lantai dengan fasilitas parkir dua lantai. Kita ingin rumah sakit ini benar-benar bangkit,” katanya. Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai prioritas utama. Menurutnya, pelayanan yang humanis menjadi kunci utama dalam proses penyembuhan pasien. “Anggap pasien itu keluarga kita sendiri. Kalau kita sambut dengan baik, itu sudah separuh dari kesembuhan. Tapi kalau datang sudah disambut dengan wajah masam, itu justru menambah sakit,” tegasnya. Zakiyuddin juga menyoroti masih tingginya kebutuhan layanan kesehatan di Kota Medan. Ia mengungkapkan, permintaan kamar rawat inap masih tinggi, bahkan kerap menerima langsung permintaan bantuan dari masyarakat. Karena itu, Pemko Medan akan menambah kapasitas tempat tidur, termasuk untuk pasien BPJS. Saat ini, RSUD dr Pirngadi baru memiliki sekitar 130 tempat tidur yang diperuntukkan bagi pasien BPJS. Di sisi lain, ia memastikan Pemko Medan juga terus meningkatkan fasilitas penunjang, seperti kehadiran alat medis baru, termasuk CT Scan dan layanan laboratorium. Zakiyuddin turut mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kebersihan rumah sakit agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. “Bangunan boleh bagus, alat boleh canggih, tapi kalau pelayanan tidak baik, itu tidak ada artinya. Jadi kita benahi dulu pelayanannya,” ujarnya di hadapan Plt. Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan Mardohar Tambunan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini serta memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang memudahkan masyarakat berobat cukup dengan menggunakan KTP. “Sekarang dengan KTP saja masyarakat sudah bisa berobat. Ini harus kita syukuri. Harapan kita ke depan, layanan kesehatan bisa semakin baik dan menjangkau seluruh masyarakat,” pungkasnya.

LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan pengurusan ulang dokumen kependudukan warga Kota Medan terdampak bencana akan dibantu tanpa dipungut biaya. Hal ini dikatakan Roco Waas saat mendengar keluhan warga saat kegiatan Sapa Warga di Jalan Puskesmas, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 27 Desember 2025.Dalam dialog terbuka yang dihadiri pimpinan perangkat daerah, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari dokumen kependudukan yang hilang akibat banjir, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perbaikan jalan serta drainase. Salah satu warga, Adawia, mengeluhkan akta kelahiran yang hilang akibat banjir serta pelayanan di Puskesmas Gaperta yang dinilai kurang ramah dan menyulitkan warga, khususnya terkait rujukan serta layanan berobat menggunakan KTP maupun BPJS. Menanggapi hal tersebut, Rico Waas memastikan pengurusan ulang dokumen kependudukan akan dibantu tanpa dipungut biaya dan meminta Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan evaluasi terhadap pelayanan Puskesmas.“Pemerintah itu pelayan masyarakat. Kalau ada pelayanan yang kurang baik, harus dievaluasi dan diperbaiki,” tegas Rico Waas dalam kegiatan dimoderatori Camat Helvetia Junedi Lumbangaol itu. Keluhan serupa terkait layanan kesehatan juga disampaikan sejumlah warga lain yang berharap adanya perbaikan sikap dan sistem pelayanan di Puskesmas agar lebih humanis dan tidak mempersulit masyarakat.Selain itu, persoalan banjir menjadi aspirasi dominan. Warga Gang Satria, Gang Pribadi II, dan sepanjang Jalan Puskesmas mengeluhkan drainase yang tersumbat, parit yang terputus, serta kondisi jalan gang yang rendah sehingga mudah tergenang meski hujan tidak terlalu deras. Rico Waas langsung menginstruksikan Dinas SDABMBK untuk melakukan pendataan dan normalisasi drainase, serta menyiapkan perbaikan jalan dan parit secara bertahap.“Kita tidak mau lagi parit seperti kolam. Harus ada aliran air yang benar agar banjir bisa direduksi,” ujarnya.Terkait bantuan sosial, sejumlah warga menyampaikan keluhan belum meratanya distribusi bantuan banjir dan tidak masuknya mereka sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya, meskipun kondisi ekonomi tergolong rentan.Rico Waas menjelaskan bahwa PKH merupakan program pemerintah pusat, sementara Pemerintah Kota Medan berperan mengusulkan data melalui DTKS. Meski demikian, ia menegaskan akan memperketat pendataan dan pengawasan agar bantuan benar-benar tepat sasaran."Ke depan, Pemko Medan juga berencana menambah kuota bantuan melalui PKH Kota Medan sebagai pelengkap program pusat," sebutnya. Rico Waas mengingatkan aparatur wilayah agar tidak bermain-main dalam pendataan dan menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan praktik tidak adil dalam penyaluran bantuan.Selain itu, warga juga mengeluhkan pengangkutan sampah yang dinilai belum rutin meskipun telah membayar iuran bulanan. Rico Waas meminta camat dan dinas terkait segera membenahi sistem pelayanan pengangkutan sampah agar menjangkau gang-gang kecil secara konsisten.Rico Waas menegaskan komitmen Pemko Medan untuk terus memperkuat pelayanan publik dan memprioritaskan penanganan banjir pada tahun 2026.“Kalau ada pelayanan yang masih kurang, laporkan. Dialog seperti ini akan terus kita lakukan agar pemerintah semakin dekat dan responsif terhadap masyarakat,” tegasnya.Usai kegiatan Sapa Warga, Rico Waas meninjau SD Negeri 066654 di Jalan Klambir V Gang Ksatria, Kelurahan Tanjung Gusta, yang sebelumnya terendam banjir. Di lokasi tersebut, Kepala SDN 066654 menyampaikan langsung kepada Wali Kota bahwa banjir merendam lingkungan sekolah hingga hampir tiga meter.Akibatnya, sejumlah inventaris sekolah rusak, seperti meja belajar dan buku-buku pelajaran siswa. Bahkan setelah air surut, lumpur tebal setinggi lutut orang dewasa masih mengendap di ruang-ruang kelas sehingga aktivitas belajar mengajar belum dapat berjalan normal.Menanggapi kondisi tersebut, Rico Waas mengatakan Pemko Medan akan melakukan pembenahan sesegera mungkin agar proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman.

LensaDaily - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Medan atas produktivitas dalam mendukung peningkatan kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha pada program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan selama periode Tahun 2024.Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto, memberikan langsung penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Fajar Syah putra SH., MH.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto menyampaikan capaian pemulihan iuran ini dilakukan melalui penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK), terdapat sebanyak 63 SKK selama periode tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Medan melalui bidang Perdata dan tata usaha Negara dengan realisasi pemulihan iuran sebesar Rp 2.397.186.094. Disamping itu BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota juga telah menyerahkan 1 (satu) Surat Kuasa Khusus Litigasi Kepada kejaksaan Negeri Medan untuk melakukan Gugatan Perdata pada Tahun 2024. "Jaksa Pengacara Negara Kejari Medan telah melayangkan gugatan perdata kepada perusahaan yang beralamat dan beroperasi di Kota Medan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di mana perusahaan tersebut sebagai tergugat setelah dilakukan upaya pembinaan dan mediasi namun masih belum ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan iuran,” ujar Jefri.Gugatan Sederhana dilakukan setelah melalui tahapan jalur non litigasi namun masih belum memberikan hasil yang baik, maka upaya selanjutnya dilakukan melalui jalur litigasi ke pengadilan. Atas capaian tersebut, Jefri Iswanto menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Kasidatun dan Tim Datun Kejari Medan.Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Fajar Syah Putra SH.,MH. menyambut baik dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Fajar mengungkapkan bahwa kami melalui bidang perdata dan tata usaha Negara akan memberikan support dan dukungan untuk meningkatkan kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha khususnya yang berada di wilayah Kota Medan.“Kami menghimbau kepada pemberi kerja dan badan usaha agar mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan juga tertib dalam membayar iuran. Kedepannya kami akan melibatkan unsur-unsur pemerintah dan dinas yang berkaitan melalui Forum Kepatuhan Kota Medan untuk dapat lebih meningkatkan Kepatuhan Pemberi Kerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bagi Pemberi Kerja/Badan Usaha yang masih membandel akan kita tindaklanjuti dengan pemasangan stiker “Tidak Patuh Program BPJS Ketenagakerjaan”. Pemasangan stiker tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pemulihan hak hak pekerja,” pungkas Fajar.(Medan)