LensaDaily - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam mempercepat transformasi digital yang efisien, aman, dan berdampak nyata bagi masyarakat.Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Komdigi yang merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke-XVIII di Hotel Aryaduta, Medan, Rabu 1 Juli 2026.Forum Komdigi APEKSI 2026 ini dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Adlan S.Pd. hadir Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, Kadis Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane dan sejumlah Kadis Kominfo dari sejumlah Pemerintah Kota yang tergabung dalam APEKSI.Mengusung tema "Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat”, Aris memaparkan sejumlah strategi prioritas, mulai dari penataan ulang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, hingga transformasi komunikasi publik berbasis data.Dalam paparannya, Aris mengingatkan bahwa selama ini konsentrasi pengembangan digital di daerah kerap terjebak pada pembuatan aplikasi semata, sementara aspek tata kelola dan manajemen sering kali terlupakan"Selama ini kita selalu konsentrasi kepada layanan dan aplikasi. Di lima tahun ke depan, fokus kami adalah memberikan pendampingan melalui program Klinik Pemerintah Digital agar dimensi tata kelola dan manajemen di pemerintah daerah bisa ditingkatkan bersama," ujar Aris.Aris juga menekankan prinsip "minim aplikasi kaya fungsi" melalui pemisahan lapisan (layer) data dan aplikasi. Langkah ini diambil untuk menjaga kesatuan data (single source of truth) sekaligus menghindari ketergantungan pada vendor tertentu (vendor lock-in).Menyikapi keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah, Aris menyampaikan Kemenkomdigi mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) yang lebih efisien dengan prinsip pembayaran sesuai pemakaian (pay-as-you-use).Selain itu, lanjut Aris, skema Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) kini dibuka secara kolaboratif. Pemerintah kota yang memiliki infrastruktur pusat data yang memenuhi syarat diundang untuk bergabung dan berbagi pakai sumber daya.Sebagai wujud konkret pemanfaatan teknologi digital, Kemenkomdigi tengah membangun tiga kunci Digital Public Infrastructure, yakni: Single Sign-On (SSO): Satu pintu masuk untuk memudahkan akses publik. Kemudian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP):Untuk mendorong interoperabilitas data lintas instansi.Saat ini, jelas Aris, infrastruktur PDN telah diuji coba untuk mendukung program percepatan Bantuan Sosial (Bansos) melalui piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten/kota. Program ini mengintegrasikan data real-time dari berbagai instansi vertikal—seperti Kemendagri, BKN, ATR/BPN, BPJS, PLN, hingga Korlantas Polri—agar penyaluran bansos tepat sasaran dan memotong waktu birokrasi secara signifikan. Targetnya, program ini akan digulirkan secara nasional pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.Menghadapi tantangan era disrupsi digital dan maraknya hoaks (infodemic), Aris mengajak Dinas Kominfo di seluruh daerah untuk mengubah strategi komunikasi konvensional yang searah menjadi manajemen reputasi yang berbasis data.Kemenkomdigi kini mulai mengadopsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) untuk menganalisis tren media sosial dan mempercepat respons terhadap krisis komunikasi.Usai menjadi pembicara, Aris menyebutkan bahwa Forum Komdigi menjadi wadah krusial bagi pemerintah kota untuk saling berbagi best practice dan belajar dari kesalahan satu sama lain agar bisa "naik kelas" bersama. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kolaborasi lintas sektor—mulai dari antarpemerintah kota, kementerian, swasta, hingga akademisi—adalah solusi terbaik.Lebih lanjut, Kemenkomdigi kini tengah berfokus pada integrasi dan validitas data daerah. Menurutnya, teknologi mutakhir seperti Artificial Intejlligence (AI) tidak akan berjalan optimal tanpa input data yang valid dan interoperabilitas sistem aplikasi yang baik.Dengan keterbukaan dan tata kelola data yang matang, para pimpinan daerah diharapkan dapat memperoleh insight yang akurat guna mengambil keputusan secara cepat dan merespons setiap permasalahan masyarakat secara real-time.***

LensaDaily - Kegiatan Hope NOAH Nexus Protocol digelar di Ballroom Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam, Medan, Minggu (7/6/2026), sebagai wadah edukasi bagi masyarakat mengenai teknologi blockchain dan aset digital.Head of Community NOAH Nexus Protocol, Ayub Witjaksono, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan teknologi blockchain serta pemanfaatannya dalam ekosistem aset digital.Menurut Ayub, HOPE merupakan singkatan dari Happy of Presentation, yaitu kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai NOAH Nexus Protocol.“NOAH Nexus Protocol adalah platform di dunia blockchain dan kripto yang menggabungkan konsep Decentralized Finance (DeFi) dan Regenerative Finance (ReFi). Salah satu mekanisme yang diperkenalkan adalah staking, yaitu mengunci aset digital dalam periode tertentu untuk memperoleh imbal hasil,” ujarnya.Ayub menjelaskan, konsep tersebut diperkenalkan kepada masyarakat sebagai “menabung di blockchain”. Ia mengibaratkan staking seperti deposito, namun dilakukan melalui teknologi blockchain yang memiliki sistem pencatatan transparan dan sulit dimanipulasi.“Jika dalam perbankan dikenal deposito, di dunia blockchain dikenal sebagai staking. Seluruh prosesnya dijalankan melalui smart contract atau kontrak pintar yang bekerja secara otomatis sesuai aturan yang telah ditetapkan,” katanya.Dalam kesempatan itu, Ayub juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum bergabung dalam sebuah proyek aset digital. Menurutnya, masih banyak proyek kripto yang tidak memiliki fondasi kuat dan berpotensi merugikan masyarakat.Ia menyebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain kekuatan komunitas, mekanisme pembentukan likuiditas (liquidity pool), serta rekam jejak pengembang proyek.“Developer harus jelas dan tidak anonim. Masyarakat perlu mengetahui rekam jejak pengembang serta pihak yang melakukan validasi terhadap proyek tersebut. Edukasi dan pengetahuan menjadi hal penting agar tidak mudah terjebak pada proyek yang bermasalah,” jelasnya.Ayub menambahkan, NOAH Nexus Protocol berupaya menghadirkan akses yang lebih inklusif sehingga masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk kelompok ekonomi kecil, dapat mengenal dan mempelajari teknologi blockchain tanpa harus mengeluarkan modal besar.“Kami ingin teknologi ini dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Karena itu, edukasi menjadi langkah utama agar masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko yang ada sebelum mengambil keputusan,” pungkasnya.

LensaDaily - Judi online telah menjadi persoalan serius yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Sekitar 80 ribu usia anak-anak di Indonesia dari total 200 ribu korban judi online semua usia.Hal ini dikatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dalam edukasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertajuk "Indonesia.go.id Menyapa Medan: Gass Pol Tolak Judol" di Kembar Kafe, Jalan Sakti Lubis, Medan Amplas, Rabu 13 Mei 2026.Gerakan kampanye anti judi online bertajuk “GASS POL Tolak Judol! Jauhi Judi - Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online” ini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi praktik judi online yang semakin mengkhawatirkan.“Jumlah anak-anak yang juga menjadi korban judi online hampir 200 ribu orang, dan sekitar 80 ribu di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Jadi ini penting bagi kita membuka ruang untuk menyampaikan bahwa masalah ini luar biasa besar,” ujar Menteri Komdigi Meutya Hafid dihadapan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas yang turut hadir.Menurut Meutya, pemerintah tidak hanya fokus menutup akses dan melakukan takedown situs judi online, tetapi juga terus memperkuat edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.“Pemerintah hadir bukan hanya untuk menutup akses, tetapi juga menjangkau masyarakat dan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Ibu-ibu yang nanti curhat soal judi online bukan untuk membuka aib, tetapi menjadi pembelajaran bagi orang lain yang hadir di ruangan ini,” katanya.Ia menjelaskan, dampak judi online tidak hanya menghancurkan ekonomi keluarga, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hilangnya keharmonisan keluarga, hingga rusaknya masa depan anak-anak.“Banyak masukan kepada kami maupun yang muncul di media massa mengenai bagaimana seorang istri menjadi korban ketika suaminya terpapar judi online. Bukan hanya kehilangan ekonomi, tetapi juga kehilangan kebersamaan dalam keluarga. Bahkan ada yang melakukan kekerasan kepada orang tua maupun istrinya sendiri,” ungkap Meutya.Ia menambahkan, korban judi online tidak hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan, anak-anak, hingga masyarakat kurang mampu.“Judi ini tidak memapar laki-laki saja, meskipun angkanya sebagian besar laki-laki. Perempuan juga ada, tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga. Orang tidak mampu juga banyak, jadi ini sangat menyeluruh,” jelasnya.Meutya menegaskan pemberantasan judi online harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor.Kementerian Komdigi, kata dia, bertugas memerangi akses dengan menutup situs-situs judi online dan melakukan komunikasi publik kepada masyarakat.“Pelakunya juga harus ditangkap, karena kalau tidak, situsnya akan terus bertambah. Maka harus ada pihak kepolisian, perbankan, OJK, hingga platform media sosial karena iklannya juga banyak muncul di sana,” tegasnya.Sedangkan Wali Kota Medan, Rico Waas secara tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online (judol) di Kota Medan.Rico Waas menyampaikan bahwa dampak judi online telah merusak berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga perangkat pemerintahan. Secara mengejutkan, Rico Waas mengungkapkan bahwa dirinya telah mengambil tindakan tegas dengan memecat seorang camat di jajaran Pemkot Medan yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online.Rico Waas juga mengingatkan bahwa meskipun teknologi diciptakan sebagai solusi, ia juga membawa celah negatif yang berbahaya. "Teknologi ternyata punya celah di mana hal-hal yang tidak menguntungkan kita masuk. Salah satunya adalah judi online yang menyerang anak-anak SD, SMA, hingga orang yang sudah bekerja," kata Rico Waas.Selain penegakan hukum dan sistem, Rico Waas menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama. Ia menyoroti fenomena individualisme akibat penggunaan gadget yang berlebihan, bahkan saat berada di meja makan."Kehidupan keluarganya jadi berantakan. Banyak yang cerai gara-gara judi online. Kecanduannya hampir sama dengan narkoba, merusak mentalitas dan keluarga kita," tegas Rico Waas.Kegiatan “GASS POL Tolak Judol” diharapkan menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak muda Kota Medan, agar menjauhi judi online dan memilih masa depan yang lebih baik.

LensaDaily - Pelayanan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan di tingkat kecamatan diapresiasi. Pelayanan gebrakan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas ini bertujuan lebih dekat dan memudahkan masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan."Terkait dengan pelayanan e-KTP ini, bagus. Bagus dalam arti kan sesuai konsepnya lah, dekat ke masyarakat. Cuma menurut saya ini program bukan hal yang baru," kata Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Dr Fakhrur Rozi, M.Ikom, Rabu 13 Mei 2026.Fakhrur Rozi mengungkapkan bahwa pelayanan e-KTP di tingkat Kecamatan, bukan hal yang baru di Kota Medan. Karena, di era Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin sudah pernah dilakukan hal serupa."Karena ini bukan hal baru, maka harus diketahui juga kendala-kendala yang muncul. Misalnya, dulu itu seringkali kita dengar istilah blangko KTP kosong," sebut Fakhrur Rozi.Ia mengatakan Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, harus melakukan pemetaan masalah di tengah masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk)."Karena banyaknya minat orang untuk merekam e-KTP, karena dekat, blangko kosong. Nah ini kan, jangan pula ini jadi masalah baru. Jangan pula berulang masalahnya," jelas Fakhrur Rozi."Jangan pula cerita balik lagi blangko kosong, blangko kosong nanti. Karena kalau cerita itu berulang lagi, itu cerita lama dan enggak ada inovasi," tutur Fakhrur Rozi kembali.Dia menyebutkan dalam pemetaan potensi permasalahan atas pelayanan adminduk ini, harus jadi evaluasi dan kajian Disdukcapil Kota Medan seperti jangan ada lagi cerita  blangko kosong, itu satu. Kemudian, jangan lagi ada istilah pungutan-pungutan liar itu."Karena kan gini, makin banyak pelayanan yang dilakukan di kecamatan, potensi pungli itu kan lebih tinggi. Jangan jadi masalah baru juga, atau jangan jadi masalah. Kalau itu terjadi, ya enggak ada inovasi namanya," ungkapnya. Fakhrur Rozi mendorong Disdukcapil Kota Medan untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan Adminduk ini, dengan menciptakan pelayanan berbasis digital atau platform. Hal ini, memberikan pelayanan praktis, efisien dan kepastian bagi masyarakat. "Harusnya Disdukcapil menyiapkan platform model pelayanannya, platform digital misalnya. Jadi jangan manual lagi ceritanya, ini zaman sudah gampang," kata Fakhrur Rozi."Harusnya ada platform digital yang misalnya, platform itu bisa dipakai ketika orang melakukan perekaman di e-KTP di kecamatan seperti kita melakukan perekaman untuk pengurus paspor, bisa dicontoh pelayanan ini," jelas Fakhrur Rozi.Fakhrur Rozi mendukung program Wali Kota Medan, Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap memberikan pelayanan Adminduk yang baik kepada masyarakat."Intinya, harus ada inovasi dalam pelayanan lebih efektif berbasis digital kedepannya, kita mendukung hal itu," tandasnya.

LensaDaily - Prestasi nasional yang ditorehkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dibawah kepemimpinan Rico Tri Putra Bayu Waas dengan meraih predikat Excellent City in Digital Public Service Transformation pada ajang National Governance Award 2026, harus sebagai pemicu dalam mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik melalui layanan digital kedepannya dengan lebih baik lagi."Penghargaan yang diterima Pemko Medan, sebagai pemicu untuk melakukan evaluasi dalam rangka, memperluas cakupan pelayanan digital, dari mulai melayani masyarakat yang belum melek digital, sampai yang sudah tinggi pemanfaatan sistem digital," jelas Akademisi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi Nasution SE, MT, Senin 27 April 2026.Rafriandi Nasution yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengkajian Permukiman dan Pengembangan Kota, menilai pembangunan di Kota Medan ini, juga selaras dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan yang terpadu."Tujuannya agar kesenjangan digital ditengah masyarakat bisa lebih kecil, antara penggunaan digital dengan manual," ungkap Dosen FISIP UISU ini.Rafriandi Nasution tidak lupa mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan, Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap yang terus berupaya memberikan terobosan pelayanan publik yang muda terjangkau dan profesional kepada masyarakat. Jadi pelopor Smart City, Rafriandi Nasution mengungkapkan bahwa hal tersebut, menjadi kunci sukses Rico Waas dalam memimpin Pemko Medan dalam hadirkan transformasi layanan digital di Kota Medan. Program itu, sudah terbukti dengan meraih penghargaan tersebut. Nah, Rafriandi Nasution mengingatkan kepada pucuk pimpinan Kota Medan, pelayanan berbasis digital dapat dikembangkan dari yang terdekat dari masyarakat, seperti pelayanan di Kantor Lurah hingga Kantor Kecamatan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan digital milik Pemko Medan. "Lakukan layanan sistem digital berbasis digital di Kelurahan, misalnya Pos Digital Kelurahan. Buat Aplikasi tapi harus aktif lakukan sosialisasi, agar antara 21 Kecamatan dapat diukur penyebarannya dan lakukan SWOT analisis sebelum membuat kebijakan yang baru," sebut Rafriandi Nasution.Rafriandi Nasution mengatakan pelayanan publik berbasis digital dimiliki Pemko Medan, sudah baik. Tapi, jangan lupa untuk ngencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Jadi jangan sampai sistem digital ini, lebih samangat di kalangan ASN nya tapi di masyarakat lemah. Bisa kita ambil contoh saat pendaftaran mudik gratis yang banyak masyarakat tak terlayani," jelas Rafriandi Nasution.Meski Kota Medan menuju 'Smart City', Rafriandi Nasution mengungkapkan harus didukung infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) mumpuni dalam melaksanakan program pelayanan publik berbasis digital ini."Pemerintah kota Medan harus bisa memastikan jaminan infrastruktur dan aksesabilitas terpenuhi, tidak lemot wifi yang di akses publik. Peningkatan SDM ahli digital perlu diperbanyak. Teknologi digital terus ditingkatkan. Dana Insentif disediakan oleh pemko untuk Pos Dinas dan Pos Pelayanan digital tingkat kelurahan.Agar Motivasi kerja dan apresiasi terhadap ASN yang bekerja lebih bersemangat," jelas Rafriandi Nasution. Rafriandi Nasution mengungkapkan bila keseluruhan siap melaksanakan layanan publik berbasis digital, Wali Kota Medan dapat muda melakukan kontrol terhadap kinerja anak buahnya, hingga mana masyarakat yang belum dilayani secara maksimal. Termasuk, bila ada masalah di tengah masyarakat, dapat ditangani secara langsung dan cepat."Terakhir team leader digital harus benar-benar diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk Perda yang memperkuat pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kota Medan," jelas Rafriandi Nasution. Rafriandi Nasution menambahkan dengan pelayanan digital ini, Pemko Medan bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pastinya, banyak maaf yang dirasakan dengan pelayanan berbasis digital ini kedepannya. "Wali Kota harus mampu meningkatkan Medan menjadi "Smart city", yang mampu memperluas cakupan layanan publik, pasar, konektivitas, lingkungan dan ekonomi perkotaan termasuk PAD kota Medan," tutur Rafriandi Nasution. Diberitakan sebelumnya, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan transformasi layanan publik berbasis digital. Capaian tersebut menegaskan posisi Medan sebagai salah satu kota terdepan dalam pengembangan smart city di Indonesia.Rico Waas menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan dalam menghadirkan layanan yang modern, inklusif, dan memudahkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya terus berinovasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel."Penghargaan ini merupakan hasil dedikasi seluruh jajaran Pemko Medan. digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal memberikan kemudahan bagi setiap warga,"kata Rico Waas didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane.