LensaDaily - Judi online telah menjadi persoalan serius yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Sekitar 80 ribu usia anak-anak di Indonesia dari total 200 ribu korban judi online semua usia.Hal ini dikatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dalam edukasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertajuk "Indonesia.go.id Menyapa Medan: Gass Pol Tolak Judol" di Kembar Kafe, Jalan Sakti Lubis, Medan Amplas, Rabu 13 Mei 2026.Gerakan kampanye anti judi online bertajuk “GASS POL Tolak Judol! Jauhi Judi - Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online” ini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi praktik judi online yang semakin mengkhawatirkan.“Jumlah anak-anak yang juga menjadi korban judi online hampir 200 ribu orang, dan sekitar 80 ribu di antaranya merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Jadi ini penting bagi kita membuka ruang untuk menyampaikan bahwa masalah ini luar biasa besar,” ujar Menteri Komdigi Meutya Hafid dihadapan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas yang turut hadir.Menurut Meutya, pemerintah tidak hanya fokus menutup akses dan melakukan takedown situs judi online, tetapi juga terus memperkuat edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.“Pemerintah hadir bukan hanya untuk menutup akses, tetapi juga menjangkau masyarakat dan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Ibu-ibu yang nanti curhat soal judi online bukan untuk membuka aib, tetapi menjadi pembelajaran bagi orang lain yang hadir di ruangan ini,” katanya.Ia menjelaskan, dampak judi online tidak hanya menghancurkan ekonomi keluarga, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hilangnya keharmonisan keluarga, hingga rusaknya masa depan anak-anak.“Banyak masukan kepada kami maupun yang muncul di media massa mengenai bagaimana seorang istri menjadi korban ketika suaminya terpapar judi online. Bukan hanya kehilangan ekonomi, tetapi juga kehilangan kebersamaan dalam keluarga. Bahkan ada yang melakukan kekerasan kepada orang tua maupun istrinya sendiri,” ungkap Meutya.Ia menambahkan, korban judi online tidak hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan, anak-anak, hingga masyarakat kurang mampu.“Judi ini tidak memapar laki-laki saja, meskipun angkanya sebagian besar laki-laki. Perempuan juga ada, tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga. Orang tidak mampu juga banyak, jadi ini sangat menyeluruh,” jelasnya.Meutya menegaskan pemberantasan judi online harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor.Kementerian Komdigi, kata dia, bertugas memerangi akses dengan menutup situs-situs judi online dan melakukan komunikasi publik kepada masyarakat.“Pelakunya juga harus ditangkap, karena kalau tidak, situsnya akan terus bertambah. Maka harus ada pihak kepolisian, perbankan, OJK, hingga platform media sosial karena iklannya juga banyak muncul di sana,” tegasnya.Sedangkan Wali Kota Medan, Rico Waas secara tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online (judol) di Kota Medan.Rico Waas menyampaikan bahwa dampak judi online telah merusak berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga perangkat pemerintahan. Secara mengejutkan, Rico Waas mengungkapkan bahwa dirinya telah mengambil tindakan tegas dengan memecat seorang camat di jajaran Pemkot Medan yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online.Rico Waas juga mengingatkan bahwa meskipun teknologi diciptakan sebagai solusi, ia juga membawa celah negatif yang berbahaya. "Teknologi ternyata punya celah di mana hal-hal yang tidak menguntungkan kita masuk. Salah satunya adalah judi online yang menyerang anak-anak SD, SMA, hingga orang yang sudah bekerja," kata Rico Waas.Selain penegakan hukum dan sistem, Rico Waas menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama. Ia menyoroti fenomena individualisme akibat penggunaan gadget yang berlebihan, bahkan saat berada di meja makan."Kehidupan keluarganya jadi berantakan. Banyak yang cerai gara-gara judi online. Kecanduannya hampir sama dengan narkoba, merusak mentalitas dan keluarga kita," tegas Rico Waas.Kegiatan “GASS POL Tolak Judol” diharapkan menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak muda Kota Medan, agar menjauhi judi online dan memilih masa depan yang lebih baik.

LensaDaily - Pelayanan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan di tingkat kecamatan diapresiasi. Pelayanan gebrakan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas ini bertujuan lebih dekat dan memudahkan masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan."Terkait dengan pelayanan e-KTP ini, bagus. Bagus dalam arti kan sesuai konsepnya lah, dekat ke masyarakat. Cuma menurut saya ini program bukan hal yang baru," kata Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Dr Fakhrur Rozi, M.Ikom, Rabu 13 Mei 2026.Fakhrur Rozi mengungkapkan bahwa pelayanan e-KTP di tingkat Kecamatan, bukan hal yang baru di Kota Medan. Karena, di era Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin sudah pernah dilakukan hal serupa."Karena ini bukan hal baru, maka harus diketahui juga kendala-kendala yang muncul. Misalnya, dulu itu seringkali kita dengar istilah blangko KTP kosong," sebut Fakhrur Rozi.Ia mengatakan Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, harus melakukan pemetaan masalah di tengah masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk)."Karena banyaknya minat orang untuk merekam e-KTP, karena dekat, blangko kosong. Nah ini kan, jangan pula ini jadi masalah baru. Jangan pula berulang masalahnya," jelas Fakhrur Rozi."Jangan pula cerita balik lagi blangko kosong, blangko kosong nanti. Karena kalau cerita itu berulang lagi, itu cerita lama dan enggak ada inovasi," tutur Fakhrur Rozi kembali.Dia menyebutkan dalam pemetaan potensi permasalahan atas pelayanan adminduk ini, harus jadi evaluasi dan kajian Disdukcapil Kota Medan seperti jangan ada lagi cerita  blangko kosong, itu satu. Kemudian, jangan lagi ada istilah pungutan-pungutan liar itu."Karena kan gini, makin banyak pelayanan yang dilakukan di kecamatan, potensi pungli itu kan lebih tinggi. Jangan jadi masalah baru juga, atau jangan jadi masalah. Kalau itu terjadi, ya enggak ada inovasi namanya," ungkapnya. Fakhrur Rozi mendorong Disdukcapil Kota Medan untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan Adminduk ini, dengan menciptakan pelayanan berbasis digital atau platform. Hal ini, memberikan pelayanan praktis, efisien dan kepastian bagi masyarakat. "Harusnya Disdukcapil menyiapkan platform model pelayanannya, platform digital misalnya. Jadi jangan manual lagi ceritanya, ini zaman sudah gampang," kata Fakhrur Rozi."Harusnya ada platform digital yang misalnya, platform itu bisa dipakai ketika orang melakukan perekaman di e-KTP di kecamatan seperti kita melakukan perekaman untuk pengurus paspor, bisa dicontoh pelayanan ini," jelas Fakhrur Rozi.Fakhrur Rozi mendukung program Wali Kota Medan, Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap memberikan pelayanan Adminduk yang baik kepada masyarakat."Intinya, harus ada inovasi dalam pelayanan lebih efektif berbasis digital kedepannya, kita mendukung hal itu," tandasnya.

LensaDaily - Prestasi nasional yang ditorehkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dibawah kepemimpinan Rico Tri Putra Bayu Waas dengan meraih predikat Excellent City in Digital Public Service Transformation pada ajang National Governance Award 2026, harus sebagai pemicu dalam mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik melalui layanan digital kedepannya dengan lebih baik lagi."Penghargaan yang diterima Pemko Medan, sebagai pemicu untuk melakukan evaluasi dalam rangka, memperluas cakupan pelayanan digital, dari mulai melayani masyarakat yang belum melek digital, sampai yang sudah tinggi pemanfaatan sistem digital," jelas Akademisi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi Nasution SE, MT, Senin 27 April 2026.Rafriandi Nasution yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengkajian Permukiman dan Pengembangan Kota, menilai pembangunan di Kota Medan ini, juga selaras dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan yang terpadu."Tujuannya agar kesenjangan digital ditengah masyarakat bisa lebih kecil, antara penggunaan digital dengan manual," ungkap Dosen FISIP UISU ini.Rafriandi Nasution tidak lupa mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan, Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap yang terus berupaya memberikan terobosan pelayanan publik yang muda terjangkau dan profesional kepada masyarakat. Jadi pelopor Smart City, Rafriandi Nasution mengungkapkan bahwa hal tersebut, menjadi kunci sukses Rico Waas dalam memimpin Pemko Medan dalam hadirkan transformasi layanan digital di Kota Medan. Program itu, sudah terbukti dengan meraih penghargaan tersebut. Nah, Rafriandi Nasution mengingatkan kepada pucuk pimpinan Kota Medan, pelayanan berbasis digital dapat dikembangkan dari yang terdekat dari masyarakat, seperti pelayanan di Kantor Lurah hingga Kantor Kecamatan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan digital milik Pemko Medan. "Lakukan layanan sistem digital berbasis digital di Kelurahan, misalnya Pos Digital Kelurahan. Buat Aplikasi tapi harus aktif lakukan sosialisasi, agar antara 21 Kecamatan dapat diukur penyebarannya dan lakukan SWOT analisis sebelum membuat kebijakan yang baru," sebut Rafriandi Nasution.Rafriandi Nasution mengatakan pelayanan publik berbasis digital dimiliki Pemko Medan, sudah baik. Tapi, jangan lupa untuk ngencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Jadi jangan sampai sistem digital ini, lebih samangat di kalangan ASN nya tapi di masyarakat lemah. Bisa kita ambil contoh saat pendaftaran mudik gratis yang banyak masyarakat tak terlayani," jelas Rafriandi Nasution.Meski Kota Medan menuju 'Smart City', Rafriandi Nasution mengungkapkan harus didukung infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) mumpuni dalam melaksanakan program pelayanan publik berbasis digital ini."Pemerintah kota Medan harus bisa memastikan jaminan infrastruktur dan aksesabilitas terpenuhi, tidak lemot wifi yang di akses publik. Peningkatan SDM ahli digital perlu diperbanyak. Teknologi digital terus ditingkatkan. Dana Insentif disediakan oleh pemko untuk Pos Dinas dan Pos Pelayanan digital tingkat kelurahan.Agar Motivasi kerja dan apresiasi terhadap ASN yang bekerja lebih bersemangat," jelas Rafriandi Nasution. Rafriandi Nasution mengungkapkan bila keseluruhan siap melaksanakan layanan publik berbasis digital, Wali Kota Medan dapat muda melakukan kontrol terhadap kinerja anak buahnya, hingga mana masyarakat yang belum dilayani secara maksimal. Termasuk, bila ada masalah di tengah masyarakat, dapat ditangani secara langsung dan cepat."Terakhir team leader digital harus benar-benar diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk Perda yang memperkuat pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kota Medan," jelas Rafriandi Nasution. Rafriandi Nasution menambahkan dengan pelayanan digital ini, Pemko Medan bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pastinya, banyak maaf yang dirasakan dengan pelayanan berbasis digital ini kedepannya. "Wali Kota harus mampu meningkatkan Medan menjadi "Smart city", yang mampu memperluas cakupan layanan publik, pasar, konektivitas, lingkungan dan ekonomi perkotaan termasuk PAD kota Medan," tutur Rafriandi Nasution. Diberitakan sebelumnya, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan transformasi layanan publik berbasis digital. Capaian tersebut menegaskan posisi Medan sebagai salah satu kota terdepan dalam pengembangan smart city di Indonesia.Rico Waas menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan dalam menghadirkan layanan yang modern, inklusif, dan memudahkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya terus berinovasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel."Penghargaan ini merupakan hasil dedikasi seluruh jajaran Pemko Medan. digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal memberikan kemudahan bagi setiap warga,"kata Rico Waas didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane.

LensaDaily - Transformasi layanan digital Kota Medan salah satu garda terdepan kota pintar (smart city) di Indonesia, dinobatkan sebagai Excellent City in Digital Public Service Transformation dalam ajang bergengsi National Governance Award 2026. ​Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas di Jakarta, Jumat 24 April 2026.Keberhasilan Rico Waas dalam menghadirkan transformasi layanan digital ini menempatkan Medan sebagai salah satu garda terdepan kota pintar (smart city) di Indonesia. ​Bagi Rico Waas, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan dalam menghadirkan pelayanan publik yang mordern, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat."Penghargaan ini merupakan hasil dedikasi seluruh jajaran Pemko Medan. digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal memberikan kemudahan bagi setiap warga,"kata Rico Waas didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane.​Rico Waas berharap pencapaian di tahun 2026 ini menjadi pemantik semangat bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan untuk tidak cepat puas. Sebab fokus utama ke depan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.​"Semoga prestasi ini semakin memacu semangat kita untuk terus berinovasi dan menjadikan Medan sebagai kota teladan dalam transformasi digital di Indonesia," tutupnya dengan nada optimis.

LensaDaily - Penghargaan peringkat  kedua Perangkat Daerah terinovatif di lingkungan Pemko Medan berdasarkan penilaian Innovative Government Award (IGA) tahun 2025 diraih Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan. Piagam penghargaan ini diserahkan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas kepada Kadis Kominfo, Arrahmaan Pane pada kegiatan penyerahan hadiah Lomba Invensi dan Pengabdian Masyarakat di gedung serbaguna PKK, jalan Rotan, Medan Petisah, Kamis 12 Februari 2026.Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Diskominfo menghadirkan inovasi “Komin TV” (Kominfo Medan TV), yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis informasi dan komunikasi publik yang modern serta transparan.Komin TV merupakan kanal media informasi resmi milik Diskominfo Kota Medan yang berfungsi sebagai sarana publikasi, diseminasi informasi, serta dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Medan. Melalui platform ini, berbagai program, kebijakan, dan capaian pembangunan dapat diakses masyarakat secara cepat dan terbuka.Inovasi tersebut dinilai berhasil memperkuat arus informasi resmi pemerintah sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara Pemko Medan dan masyarakat. Dengan memanfaatkan platform digital, Komin TV menghadirkan konten berita, liputan kegiatan, hingga informasi pelayanan publik dalam format audiovisual yang mudah dipahami.Kadis Kominfo Arrahmaan Pane menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan transformasi digital di Kota Medan.“Komin TV akan terus kami kembangkan agar semakin informatif, edukatif, dan menjadi ruang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.Dengan kehadiran Komin TV, Pemerintah Kota Medan semakin mempertegas komitmennya sebagai pemerintahan yang terbuka, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sejalan dengan semangat membangun komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif.