LensaDaily - Warga Kecamatan Medan Labuhan langsung menyampaikan permasalahan banjir dan infrastruktur khususnya jalan rusak kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Keluhan tersebut disampaikan saat Rico Waas sapa warga yang digelar di Masjid Al Hijrah, Kompleks BTN, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Sabtu 4 Juli 2026.Tidak hanya mendengarkan keluhan warga, Rico Waas yang hadir didampingi sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan ini langsung memberikan solusi untuk masalah yang terjadi bahkan perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan banjir di wilayah tersebut akan dikerjakan dalam waktu dekat ini.Keluhan disampaikan, Hera Sianturi, warga Kelurahan Besar. Dirinya tidak dapat menyembunyikan keprihatinannya mengenai bencana banjir yang masih kerap melanda kompleks tempat tinggal mereka. Ia menggambarkan bagaimana kondisi banjir menahun ini sangat menyengat batin, terutama saat melihat warga lanjut usia dan para janda yang kondisi rumahnya masih rendah harus bersusah payah menghadapi air yang meluap."Kami yang masih muda dan kuat saja merasa letih dan lelah menghadapi banjir yang datang berkali-kali ini, apalagi orang tua kami dan para janda di sini," ujar Hera. Menurut Hera, salah satu pemicu utama banjir di kawasan tersebut adalah adanya kerusakan pada benteng atau tanggul di area sekitar kompleks. Struktur wilayah mereka yang menyerupai 'kuali' membuat air dengan cepat tertampung dan merendam pemukiman warga. Sebagai solusi, ia mengusulkan pembangunan benteng pembatas yang kokoh di sekeliling kompleks guna menghalau luapan air.Dijelaskan Rico Waas, dirinya komitmen untuk menyelesaikan persoalan banjir kronis yang kerap merendam kawasan kompleks BTN di Medan Labuhan. Menurutnya perbaikan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Oleh karena itu Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) diminta untuk segera mematangkan cetak biru pembenahan infrastruktur dalam skala besar."Kalau mau kita kerja, kita kerja jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung, ya sampai kapan pun kita gini terus. Saya bilang ke SDABMBK coba benahi dan tolong laporkan ke saya berapa pembiayaannya," tegas Rico Waas disambut antusias oleh warga setempat.Menurut Rico Waas, kondisi geografis Kompleks BTN saat ini sudah sangat kompleks dan perlahan beralih menyerupai rawa. Hal ini terlihat dari indikator air pembuangan di sekitar pemukiman dan tempat ibadah yang sudah menggenang konstan, berlumut, hingga berwarna hijau pekat.Oleh karena itu, selain pembenahan fisik yang membutuhkan anggaran besar secara bertahap, ia juga meminta pihak Kecamatan untuk segera melakukan pendataan elevasi (ketinggian) seluruh rumah warga sebelum opsi peninggian jalan sekunder dieksekusi."Terkait keluhan jalan rusak akibat genangan, saat ini proses tender telah berjalan. Dalam waktu dekat, material akan diuji coba untuk langsung mengeblog beton jalan utama dari ujung depan hingga ke area masjid," jelas Rico Waas.Selain penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak, Rico Waas juga menanggapi keluhan warga terkait LPJU mati yang dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan kriminal seperti begal. Seperti yang disampaikan Titi, warga Medan Labuhan. Menurutnya lampu jalan diwilayah tempat tinggalnya banyak yang mati bahkan tidak ada lampunya karena dicuri. Warga merasa khawatir jika tidak ada lampu apalagi jika beraktifitas di malam hari."Saya minta Kadis Perhubungan segera perbaiki lampu jalan yang mati atau rusak. Bahkan untuk keluhan tiang listrik yang sudah tidak layak segera koordinasikan ke PLN untuk segera diganti," tegas Rico Waas.Selanjutnya, Sipahutar warga Medan Labuhan, mengeluhkan jarak yang cukup jauh jika warga disini akan mengurus Adminduk. Untuk itu dirinya berharap akan ada Mal Pelayanan Publik di wilayah ini agar mempermudah warga."Kami juga meminta bantuan kepada bapak Wali Kota Medan untuk dapat membantu warga dalam hal lapangan pekerjaan. Karena kita ketahui disini banyak pabrik dan warga disini khusus generasi muda kesulitan mencari pekerjaan," ucapnya.Menanggapi hal tersebut, Rico Waas menyampaikan dimasa kepemimpinannya, pengurusan Adminduk khususnya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah dapat dilakukan di kantor Kecamatan masing-masing. "Pengurusan KK dan KTP saat ini dapat dilakukan di Kecamatan masing-masing. Tahun ini insyaallah seluruh kecamatan bisa menerapkannya. Selain itu, Pemko Medan juga akan kembali menggelar MPP Road show agar mempermudah warga. Terkait lapangan pekerjaan, Disnaker akan membantu warga untuk mendapatkan pekerjaan, atau warga dapat langsung datang ke MPP untuk Interview langsung melalui Program RW," jelas Rico Waas.Diakhir pertemuan tersebut, Rico Waas menyampaikan semua keluhan yang disampaikan warga akan ditindaklanjuti dengan baik dan dicari solusinya. Rico Waas pun berencana untuk lebih sering turun langsung ke lapangan guna meninjau situasi dan memastikan proses pembenahan berjalan dengan baik."Kondisi Medan Labuhan tepatnya di Komplek BTN ini menjadi atensi penting bagi saya. Mudah-mudahan bisa kita benahi sama-sama, insyaallah," pungkas Rico Waas.***

LensaDaily - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sebagai momentum melahirkan langkah nyata dalam memperkuat pembangunan kota, bukan sekadar menghasilkan rekomendasi di atas kertas. Rakernas XVIII APEKSI secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Grand City Hall Medan, Rabu 1 Juli 2026 malam.Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menyampaikan sambutannya kepada seluruh peserta mengaku bangga dan merasa terhormat karena Medan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan para wali kota se-Indonesia."Selamat datang di Kota Medan. Kami, Pemerintah Kota Medan, benar-benar merasa terhormat Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di Kota Medan. Kami ingin menjamu Bapak dan Ibu sebagai tuan rumah yang baik," ujarnya.Pembukaan Rakernas turut dihadiri antara lain oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, para wali kota dari seluruh Indonesia, jajaran Dewan Pengurus APEKSI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, serta para tamu undangan. Pembukaan ditandai dengan penabuhan Gordang Sambilan oleh Bima Arya didampingi Rico Waas,  Eri Cahyadi, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam.Rico Waas mengatakan rangkaian Rakernas XVIII APEKSI telah dimulai sejak 28 Juni dan akan berlangsung hingga 4 Juli 2026. Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari Youth City Changers (YCC), Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, Forum Bappeda, Forum Investasi, Ladies Program, hingga Indonesia City Expo.Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", Rico Waas berharap seluruh forum yang berlangsung selama Rakernas mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan perkotaan, mulai dari ketahanan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.Ia menegaskan hasil diskusi tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau rekomendasi semata."Kami berharap jangan sampai forum ini berakhir di atas kertas atau hanya menjadi wacana. Komitmen yang dibangun harus menjadi aksi nyata dan diimplementasikan di kota masing-masing agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.Rico Waas juga berharap rekomendasi Rakernas dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat, baik kementerian, kementerian koordinator, maupun DPR RI, sehingga berbagai kebutuhan daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional.Dalam kesempatan itu, Rico Waas memperkenalkan inovasi digitalisasi perpajakan restoran QRESTO yang dikembangkan Pemerintah Kota Medan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut. Melalui sistem tersebut, pembayaran pelanggan di restoran akan langsung terbagi secara otomatis sehingga pajak restoran sebesar 10 persen langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Menurutnya, inovasi tersebut akan meningkatkan transparansi sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan setiap kepala daerah memiliki ujian yang berbeda pada masa kepemimpinannya, mulai dari pandemi, bencana, penyesuaian fiskal, hingga dinamika media sosial.Menurutnya, kepala daerah saat ini menghadapi sedikitnya empat tantangan utama, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan kebijakan strategis nasional, pemenuhan janji kampanye, serta perkembangan algoritma media sosial yang turut memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah."Solusi atas berbagai tantangan itu sesungguhnya ada di daerah. Praktik-praktik terbaik ada di lingkungan kawan-kawan kita sendiri," ujar Bima.Ia mendorong pemerintah kota terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, memanfaatkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta membangun city branding yang kuat sebagai identitas daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing.Dalam kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi berbagai inovasi yang lahir dari kota-kota anggota APEKSI, termasuk keberhasilan sejumlah daerah meningkatkan PAD melalui berbagai terobosan.Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi Pemko Medan yang menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI. Ia berharap forum tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.Bobby juga mengapresiasi peran APEKSI yang selama ini menjadi motor penggerak lahirnya berbagai solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah kota. Namun, ia memberikan masukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat."Saya perhatikan rekomendasi APEKSI hampir selalu ditujukan kepada Pemerintah Pusat atau kementerian terkait. Karena saya sekarang di provinsi, saya menyarankan agar ke depan APEKSI juga melayangkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi melalui Komisariat Wilayah (Komwil) masing-masing," ujar Bobby.Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat tidak semua kota memiliki kemampuan fiskal dan tantangan yang sama. Pemerintah provinsi dapat menjadi mitra strategis dalam menjembatani kebutuhan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat.Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menegaskan Rakernas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah memperkuat sinergi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari pengurangan transfer daerah, beban belanja pegawai, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga penguatan PAD.Wali Kota Surabaya ini mengajak seluruh anggota APEKSI saling berbagi pengalaman dan inovasi sehingga tidak ada kota yang tertinggal."Tidak ada kota yang tertinggal dan tidak ada kota yang paling baik di antara kita. Ketika ada kelebihan di satu kota, kelebihan itu diberikan untuk membantu kota yang lain. Itulah semangat APEKSI," ujar Eri.***

LensaDaily - Seluruh pakar perencana se-Indonesia diajak untuk berkolaborasi merumuskan solusi konkret demi melahirkan kota yang tangguh, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini guna mempersiapkan tantangan pengelolaan perkotaan di tahun 2026 terbukti semakin kompleks.Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, dalam sambutannya saat membuka Forum Bakti Bappeda yang merupakan rangkaian dari Rakernas APEKSI ke-XVIII Tahun 2026, di Hotel JW Marriott, Selasa 30 Juni 2026.Zakiyuddin mengatakan, kedepannya konsep pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi lebih jauh harus sudah memikirkan bagaimana membangun kota yang lebih tangguh.​"Dalam perspektif yang paling sederhana, kota yang baik adalah kota yang membuat warganya tersenyum dan meningkat kualitas hidupnya. Mari kita buktikan bahwa dari ruang diskusi hari ini, cetak biru kota masa depan akan dilahirkan," kata Zakiyuddin optimis.Zakiyuddin juga menegaskan bahwa Forum Bakti Bappeda ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan panggung krusial untuk saling bertukar ide dan diskusi antardaerah. Sedikitnya ada lima point penting yang disampaikan Zakiyuddin dalam forum itu.Pertama, tidak ada satu pun kota yang bisa sukses sendirian di era sekarang. Kota-kota di Indonesia harus tumbuh bersama dan saling mendukung sebagai mitra strategis pembangunan yang saling menguntungkan.Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi kota wajib berjalan beriringan dengan kelestarian alam. Zakiyudin mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengorbankan daya dukung lingkungan demi mengejar investasi. Sasarannya jelas, yakni mewariskan kota hijau untuk generasi masa depan.Selanjutnya yang ketiga, mendorong APEKSI sebagai wadah utama untuk memperkuat sektor UMKM. Langkah konkretnya adalah melalui digitalisasi dan integrasi pasar antar kota agar UMKM lokal bisa naik kelas.Ke empat, Keterbatasan anggaran (fiskal) daerah tidak boleh menghentikan pembangunan. Artinya para perencana kota ditantang mencari strategi konkret untuk melibatkan sektor swasta dan memanfaatkan skema pembiayaan kreatif dalam mendanai infrastruktur kota.Dan yang kelima, daerah harus mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat yang adaptif, sekaligus berani memberikan umpan balik (feedback) yang jujur mengenai dampak nyata dari implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan."Saya berharap melalui forum ini kita dapat merumuskan rekomendasi kebijakan. Ini adalah ruang untuk mencari solusi atas segala keterbatasan dalam berkarya untuk membangun kota yang lebih baik di masa mendatang," harap Zakiyuddin.Forum bergengsi ini turut pula dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Ketua Forum Bakti Dadang Wihana, para Kepala Bappeda, Bapperida, serta Bappelitbangda se-Indonesia.***

LensaDaily - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan posisi keuangan daerah yang sehat ditandai dengan nihilnya beban utang jangka panjang, sekaligus membeberkan komitmen efisiensi anggaran di tengah keterbatasan sumber daya pembangunan. Hal tersebut disampaikan Rico Waas pada penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada sidang Paripurna yang digelar DPRD Kota Medan, Senin 22 Juni 2026."Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun, kita patut bersyukur bahwa indikator utama pembangunan kota, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil kita wujudkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan", kata Rico Waas di hadapan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan pimpinan juga anggota DPRD Medan yang berhadir.Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Rico menyampaikan salah satu poin krusial dalam tanggapannya adalah klarifikasi mengenai kondisi keuangan daerah.Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Pemko Medan secara tegas mengumumkan tidak memiliki kewajiban atau utang jangka panjang yang membebani APBD. Sementara itu, besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp592 Miliar."Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026, periode di mana realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas", jelas Rico Waas.Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra terkait penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rico Waas menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penyesuaian dan efisiensi anggaran. Meski terjadi penghematan, Pemko Medan tetap memprioritaskan penanganan masalah mendasar secara cepat tanggap menggunakan skala prioritas.Untuk penanganan banjir sendiri, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar lebih dari Rp255 Miliar yang tersebar di tiga program strategis. "Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap," tegas Rico Waas.Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan juga menerangkan kendala normatif seperti normalisasi fisik sungai yang sepenuhnya merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung selain untuk langkah koordinasi dan pembebasan lahan sharing daerah.Kemudian di sektor pendapatan, Rico Waas mengakui realisasi PAD tahun 2025 berada pada angka Rp3 Triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp6,3 Triliun. Guna menggenjot kemandirian fiskal dan mengantisipasi kebocoran pajak/retribusi, Pemko Medan tengah mempercepat transformasi digital secara masif."Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak", ujar Rico Waas.Disisi lain, Rico Waas juga menyampaikan langkah efisiensi cerdas juga ditunjukkan Pemko Medan dengan tidak merealisasikan anggaran kerawanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa seluruh indikator aktivitas tersebut telah terakomodasi dan ter-cover penuh oleh Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kebijakan ini sengaja diambil agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat lainnya," sebut Rico Waas  Di akhir penjelasannya, Rico Waas memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan prima, bahkan e-KTP Medan kini bisa digunakan untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar kota yang bermitra dengan BPJS." Di bidang infrastruktur estetika, Pemko menargetkan 13 titik jalan bebas kabel udara (kabel tanam) selesai pada tahun 2026 seiring dengan akselerasi Program Strategis Nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang", pungkas Rico Waas.Sidang paripurna tanggapan Kepala Daerah ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

LensaDaily - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menunjukkan respons cepat terhadap berbagai persoalan warga saat kegiatan Sapa Warga yang digelar di halaman SDN 060936, Jalan Pintu Air II, Kwala Bekala, Medan Johor, Sabtu 13 Juni 2026. Dalam dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan beragam keluhan, mulai dari kondisi taman kota, persoalan drainase, banjir, hingga infrastruktur lingkungan.Kegiatan ini dilaksanakan usai gotong royong bersama masyarakat. Agus, warga Karya Jaya Gedung Johor, menyoroti kondisi Taman Cadika yang dinilai tidak terawat. Menanggapi hal itu, Rico Waas langsung menjadikan Taman Cadika sebagai perhatian khusus.“Kadispora dan DLH, tolong jaga kebersihan Cadika secara menyeluruh, tidak hanya di jalur depan. Bagian belakang juga harus dipantau. Minggu depan harus sudah bersih,” tegasnya.Keluhan berikutnya datang dari Yus, warga Lingkungan 11 Suka Maju, terkait genangan air yang kerap terjadi saat hujan akibat drainase yang tidak optimal. Wali Kota langsung meminta jajaran Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk turun mengecek dan mempercepat penanganan.“Kalau memungkinkan, segera kita dorong realisasinya,” ujarnya dalam kegiatan yang dihadiri Asisten Pemerintahan M. Sofyan dan sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.Sahara Tarigan juga menyoroti proyek normalisasi drainase yang tidak tuntas, serta kondisi Jalan Gang Cangkul yang rusak. Rico Waas merespons dengan meminta dinas terkait segera mengecek dan melanjutkan pekerjaan.Usman Lubis dari Kelurahan Titi Kuning mengeluhkan kondisi jalan rusak serta keberadaan TPS yang mengganggu aktivitas ibadah karena bau menyengat. Rico Waas menegaskan pihaknya akan terus mendorong perbaikan jalan oleh pemerintah provinsi serta meminta dinas terkait menata ulang lokasi TPS.Keluhan serius juga datang dari Asmudin Lubis, warga Kedai Durian, terkait banjir kiriman dari wilayah Deli Serdang. Ia meminta pelebaran dan pendalaman parit agar aliran air dapat tertampung dengan baik. Wali Kota langsung memerintahkan pengecekan dan kajian teknis.Tak hanya itu, persoalan minimnya penerangan jalan dan kondisi jalan rusak di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian. Rico Waas meminta Dinas Perhubungan segera turun ke lokasi pada hari yang sama.Warga Lingkungan 9 Kwala Bekala bahkan mengeluhkan banjir yang terjadi hingga tiga kali dalam sebulan. Menanggapi hal ini, pihak kecamatan menyampaikan bahwa normalisasi drainase sepanjang 800 meter menuju Sungai Babura sedang berjalan, serta pemasangan lampu penerangan akan dilakukan segera.Di sektor layanan kesehatan, warga bernama Agnes mempertanyakan status BPJS yang tidak aktif. Rico memastikan bahwa warga tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).“Tidak aktif pun tetap bisa dilayani. Tidak ada alasan untuk tidak dilayani,” tegasnya.Wali Kota juga meminta Camat Medan Johor Bachtiar dekat dengan warga. "Jadikan mereka keluarga. Keluhan seperti ini harus cepat ditindaklanjuti,” pesannya.Rico Waas juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Ia meminta warga dan pihak kecamatan yang menghadiri kegiatan itu untuk lebih peduli terhadap kondisi parit dan drainase, serta tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik yang kerap menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air.“Jangan sampai ada lagi sampah plastik menumpuk di parit. Ini harus kita jaga bersama, karena dampaknya kembali ke kita semua, terutama saat hujan,” pungkasnya.