LensaDaily - Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menambah sekolah di Medan direvitalisasi. Permintaan tersebut menjadi perhatian utama Pemko Medan mengingat besarnya kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Medan demi menunjang pembelajaran yang berkualitas dan merata.Hal tersebut diungkapkan langsung Zakiyuddin kepada Mendikdasmen Republik Indonesia, Prof. Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja ke Medan dalam acara Revitalisasi Pendidikan yang digelar di SMK Negeri 7 Medan, Minggu 4 Januari 2026. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Medan menegaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.“Dan alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan langsung dan InsyaAllah tahun 2026 kata Pak Menteri ditambah,” ujar H. Zakiyuddin Harahap kepada wartawan usai acara.Zakiyuddin menjelaskan, pada tahun 2025 Kota Medan telah mendapatkan program revitalisasi pendidikan dengan total 48 satuan pendidikan, dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp 47 miliar. Sementara itu dalam sambutannya, Mendikdasmen merincikan bahwa pada tahun 2025 sekolah di Medan yang telah direvitalisasi meliputi 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan 2 SLB yang tersebar di berbagai wilayah Kota Medan.Ia menyebutkan, progres pengerjaan revitalisasi sekolah tersebut saat ini menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Sebanyak 24 satuan pendidikan telah selesai dengan progres di bawah 95 persen, 3 satuan pendidikan berada pada tahap penyelesaian 95 hingga 99 persen, sementara 21 satuan pendidikan lainnya telah rampung 100 persen.“Secara keseluruhan, pembangunan dan revitalisasi sekolah ini ditargetkan selesai seratus persen pada akhir Januari 2026. InsyaAllah bulan Februari seluruh sekolah yang direvitalisasi sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih berkualitas,” ungkapnya.Selain membahas revitalisasi sekolah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyampaikan laporan terkait dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Tercatat sebanyak 1.215 sekolah terdampak musibah, seperti longsor dan bencana alam lainnya.Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.157 sekolah dinyatakan telah siap beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, 19 sekolah masih melaksanakan pembelajaran menggunakan tenda darurat, dan 29 sekolah lainnya masih dalam proses pembersihan pascabencana.“InsyaAllah tanggal 5 nanti sebagian besar sekolah yang masih dalam proses pembersihan sudah bisa dipergunakan kembali,” jelasnya.Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran khusus terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak bencana. Edaran tersebut memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.Di akhir sambutannya, Mendikdasmen menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Wakil Wali Kota Medan serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah mendukung penuh program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.Dengan adanya komitmen penambahan jumlah sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026, Pemerintah Kota Medan berharap kualitas pendidikan semakin meningkat dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

LensaDaily - Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengungkapkan, dari 20% anggaran pendidikan di APBN 2025 yakni sebesar Rp724,2 triliun, hanya sebagian kecil yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).Sebagian besar dari anggaran tersebut justru dikelola oleh kementerian dan lembaga lain.“Dari yang 20% itu, Kemendikdasmen hanya kelola Rp33,5 T atau 4,63% dan Kemendiktisaintek Rp57,7 T atau 7,96%. Jika ditotal hanya 12,59% yang dikelola dari yang 20% tadi (Rp724,2 triliun),” kata Sofyan Tan dalam Workshop Pendidikan dengan tema Pengentasan ATS Dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun di Hotel Grand Mercure, Medan, Jumat (14/3/2025).Sofyan Tan menyayangkan postur anggaran pendidikan di tahun 2025 justru lebih banyak dialokasikan ke anggaran pendidikan di kementerian/lembaga (K/L) lain yakni Rp104,5 triliun atau 14,42%.Anggaran tersebut biasa digunakan untuk pendidikan kedinasan yang ada di lembaga dan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan lainnya.Dalam paparannya Sofyan Tan menunjukkan postur anggaran pendidikan 2025. Pada rinciannya didapat jumlah total APBN Rp3.621,3 triliun. Anggaran pendidikan 20% dari APBN sebesar Rp724,2 triliun.Dari Rp724,2 triliun anggaran pendidikan tersebut dialokasikan 47,92% untuk transfer ke daerah; 14,42% Anggaran Pendidikan pada K/L; 9,10% anggaran pendidikan di Kementerian Agama; 7,96% anggaran di Kemendiktisaintek; 7,59% pembiayaan pendidikan; 4,9% anggaran pendidikan non K/L; 4,63% anggaran Kemendikdasmen; dan 3,45% dana abadi pendidikan.Menurutnya jika postur anggaran pendidikan masih seperti ini, maka sulit untuk menghasilkan siatem pendidikan yang baik. Untuk itu dirinya akan terus berjuang sesuai fungsinya di penganggaran untuk terus menaikkan postur anggaran pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang membidanginya.“Harusnya semua urusan pendidikan diatur oleh kementerian pendidikan dan punya postur anggaran yang lebih besar dari yang lain. Jika ini sudah terwujud maka persoalan anak tidak sekolah dan program wajib belajar 13 tahun dapat terealisasi dengan baik,” ungkapnya.Widyaprada Ahli Utama Dit SMA, Purwadi Sutanto, menyampaikan apresiasinya terhadap dr Sofyan Tan yang sudah berbuat banyak di bidang pendidikan termasuk dalam memperjuangkan anggaran di kementerian pendidikan. “Kiprah Pak Sofyan Tan luar biasa selama ini di Komisi X DPR RI. Pemikiran-pemikirannya bertumpu pada kepentingan kemajuan pendidikan di Sumut dan Indonesia,” ungkapnya.Purwandi mengatakan wajib belajar 13 tahun adalah tambahan wajib belajar 1 tahun pra sekolah seperti TK dan PAUD. Pendidikan ini jadi sangat penting untuk antisipasi anak tidak sekolah.Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Mujiono, mengatakan meski ada efisiensi namun anggaran di dinasnya tidak ada terpotong.Untuk itu melalui acara workshop pendidikan tersebut dia menyampaikan jika masih ada ditemukan anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di Medan, segera melaporkannya ke dinas.Pihak sekolah juga dapat mendata siswanya yang putus sekolah karena biaya agar dibantu hingga tamat sekolah.“Kami perlu data jika ada anak yang tidak sekolah sama sekali itu yang akan kami biayai. Dari sekolah juga bisa melaporkannya ke kami,” ungkapnya.(*)(Medan)