LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang sehat demi kemajuan Kota Medan. Diharapkan rapat koordinasi tidak hanya sebatas forum formal, tetapi juga harus terbangun melalui komunikasi yang terbuka dan saling memahami.Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat membuka Rapat Koordinasi anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Medan di hotel Grand Antares, Medan Kota, Rabu 4 Maret 2026. Hadir dalam pertemuan tersebut unsur Forkopimda Kota Medan, Kacab BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan Jefri Iswanto, Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan diantaranya Kepala Bappeda, Ferry Ichsan, Plt Kadis Ketenagakerjaan, Ramaddan dan para Ketua Serikat Pekerja dan para Pengusaha.“Kota ini akan maju apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja memiliki pemikiran yang sama. Tantangan kita bukan di dalam, tetapi tantangan global seperti persoalan geopolitik dan ekonomi dunia. Itu yang harus kita hadapi bersama,” kata Rico Waas.Menurut Rico Waas, pekerja membutuhkan kesejahteraan, kepastian hak seperti THR, serta peningkatan keterampilan. Di sisi lain, pengusaha membutuhkan tenaga kerja yang profesional dan iklim usaha yang kondusif. Sementara pemerintah berkepentingan menciptakan stabilitas agar investasi terus tumbuh.Lanjut Rico Waas, jika investasi meningkat maka lapangan kerja akan terbuka luas dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan serta masalah sosial lainnya.“Kalau investasi datang, otomatis lapangan pekerjaan terbuka. Ketika masyarakat bekerja, itu menjadi prestasi kita bersama,” ujar Rico Waas.Dalam pertemuan ini Rico Waas juga menekankan pentingnya profesionalisme dan komitmen kedua belah pihak agar Medan dikenal sebagai kota yang nyaman bagi pekerja maupun investor.“Kita ingin orang bangga bekerja di Medan. Hubungan industrial harus sehat dan saling mendukung,” Tegas Rico Waas.Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas mengungkapkan capaian investasi Kota Medan tahun lalu melampaui target. Dari target Rp7,5 triliun, realisasi investasi mencapai Rp14,5 triliun. Dirinya optimistis potensi tersebut akan terus meningkat jika seluruh pihak solid menjaga iklim usaha."Pemko Medan terus berkomitmen membuka ruang komunikasi seluas-luasnya serta memastikan proses investasi berjalan profesional tanpa hambatan birokrasi yang berbelit", ucap Rico Waas.Diakhir sambutannya Rico Waas menyampaikan Pertemuan formal maupun informal harus terus kita perkuat. Pembangunan tidak bisa setengah-setengah. Kita harus solid membangun Kota Medan bersama.Sebelumnya Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan menyampaikan LKS Tripartit dibentuk untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui dialog, diskusi, serta saling memberi masukan antara unsur pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha.Dijelaskan Ramaddan, sebanyak 502 kasus hubungan industrial tercatat sepanjang tahun 2025 di Kota Medan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen berhasil diselesaikan melalui kesepakatan bersama.“Alhamdulillah lebih dari 60 persen kasus dapat diselesaikan secara kesepakatan bersama. Ini juga berkat peran mediator yang selama ini bekerja menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial,” ujar Ramaddan.Menurut Ramaddan, saat ini Kota Medan memiliki 17 mediator hubungan industrial dan menjadi salah satu daerah dengan jumlah mediator terbanyak di Indonesia."Ke depan, kualitas dan kuantitas mediator akan terus ditingkatkan, termasuk dengan pendekatan jemput bola ke perusahaan untuk melakukan pembinaan dan pencegahan dini terhadap potensi perselisihan", jelasnya.Dalam pertemuan ini Plt Kadis Ketenagakerjaan menghimbau seluruh perusahaan di Kota Medan untuk mematuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Artinya tidak ada toleransi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.“Pembayaran THR adalah kewajiban. Jika ada laporan dari serikat pekerja terkait pelanggaran, akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegasnya.Ramaddan juga menyampaikan komitmen LKS Tripartit dalam mendukung program pembangunan Kota Medan, termasuk menjaga kondusivitas iklim ketenagakerjaan.Selanjutnya dalam pertemuan ini Wali Kota Medan Rico Waas melaunching Posko THR Kota Medan. Posko ini berfungsi untuk memfasilitasi laporan warga, sebagai pusat mediasi dan konsultasi bagi buruh atau karyawan yang mengalami kendala terkait pencairan tunjangan.

LensaDaily - Program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Medan menjadi salah satu komitmen program Rumah Sakit (RS) Siloam dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perlindungan jaminan sosial. Senin 6 Oktober 2025. Melalui dana CSR-nya, RS Siloam menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 pekerja rentan di Kota Medan.Bantuan ini diserahkan langsung oleh CEO RS Siloam, Hartono, kepada perwakilan Gojek, dan disaksikan oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Ramadan dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto.Hartono berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di Kota Medan untuk turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, menyambut baik inisiatif RS Siloam. Ia menyebut langkah ini sebagai aksi nyata kehadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja, khususnya di sektor rentan."Hari ini kembali lagi diserahkan kepada 1.000 pekerja rentan. Ke depan, kami akan tingkatkan lagi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hal ini sangatlah penting untuk memberikan kepastian bahwa dirinya telah terlindungi program Jaminan Sosial," kata Jefri.Jefri menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan terus mendorong pemerintah daerah sekaligus mendukung langkah Pemko Medan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan memastikan keikutsertaan setiap masyarakat pekerja di Kota Medan dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. "Perlindungan ini dianggap krusial untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi para pekerja," tandas Jefri.

LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyiapkan 17 program prioritas yang akan direalisasikan Pemerintah  Kota Medan tahun 2026 mendatang. DPRD Kota Medan pun mengapresiasi 17 program prioritas tersebut yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan banjir dan kemiskinan serta lainnya.Hal ini diungkapkan oleh sejumlah Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Atas Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan Tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 didengarkan langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam sidang Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin 22 September 2025.Sidang Paripurna DPRD Kota Medan ini dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen. Hadir para Wakil Ketua DPRD, Sekda Wiriya Alrahman, dan para Anggota DPRD Kota Medan serta Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.Dalam pemandangan umumnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang disampaikan Anggota DPRD Medan Jusup Ginting Suka mengungkapkan pengajuan R-APBD 2026 merupakan pengajuan anggaran tahun pertama dari implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026."Oleh karenanya kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirumuskan dalam R APBD diharapkan menjadi instrumen dalam menyelesaikan dan menuntaskan sasaran dan target kinerja  prioritas pembangunan Kota Medan tahun 2026 sesuai RPJMD tahun 2025-2029 serta RKPD 2026", katanya.Dijelaskan Jusup Ginting Suka, Wali Kota Medan telah menjelaskan 17 Program Prioritas Pemko Medan untuk tahun 2026. Dari 17 program prioritas tersebut terdapat perhatian Fraksi PDI-P, yakni di bidang kesehatan. Menurut Jusup Ginting, program UHC yang telah berjalan selama ini sangat membantu masyarakat."Meski begitu, peningkatan mutu tetap harus dilakukan, mulai dari alat kesehatan, tenaga kesehatan dan  infrastrukturnya hingga permasalahan kekurangan ruangan rawat inap," jelasnya.Kemudian di bidang Pendidikan, Jusup Ginting menyampaikan perencanaan penataan dan pembangunan infrastruktur pendidikan benar-benar harus dilakukan merata dan berkeadilan, sehingga kesempatan dan peluang anak didik dan guru mendapatkan pelayanan dan hak yang sama. "Bantuan pendidikan kepada 500 siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP yang terdata sampai saat ini diharapkan  bisa segera direalisasikan bantuan beasiswa untuk pendidikan agar anak yang putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikannya," ucapnya.Selanjutnya Jusup Ginting mengungkapkan Fraksi PDIP mengapresiasi dan mendukung rencana Pemko Medan yang akan menggeser anggaran sebesar Rp250 miliar dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) ke Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk mengatasi permasalahan Banjir Rob di Medan Utara.“Kami Fraksi PDI-P apresiasi rencana Pemko Medan yang akan memprioritaskan penggunaan 35 persen anggaran dari Rp250 miliar itu diprioritaskan ke Medan Utara untuk mengatasi Banjir Rob, pembenahan kawasan kumuh dan program penanggulangan kemiskinan," ujarnya.Ditambahkan Jusup Ginting, Fraksi PDI-P berharap pergeseran anggaran tersebut benar-benar direalisasikan sepenuhnya sehingga kedepannya masyarakat di Medan Utara bisa merasakan manfaatnya. Selain itu program penanggulangan kemiskinan di Medan Utara juga bisa berhasil.Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem, dalam Pemandangan Umum yang disampaikan Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor, mengingatkan Pemko Medan tetap konsisten dan fokus mengutamakan program pembangunan yang terencana dan mempunyai skala prioritas dalam membangun Kota Medan dengan segala potensi yang dimiliki."Aspirasi masyarakat harus menjadi jiwa dalam R APBD Kota Medan tahun 2026. Pemko Medan bersama DPRD Medan harus terus bersinergi untuk menerapkan kebijakan yang berdampak untuk masyarakat kota Medan," jelasnya.Sebelum Sidang Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup, Rico Waas menerima berkas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Medan yang telah disampaikan dari Ketua DPRD Wong Chun Sen.