LensaDaily - Gejolak geopolitik di Timur Tengah khususnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat - Israel sangat terdampak pada sektor energi dan lonjakan harga bahan bakar minyak, hingga akhirnya sejumlah negara terdampak bahkan hingga menetapkan kritis energi. Di tengah gejolak yang masih berlangsung, warga pun diimbau untuk menghemat konsumsi energi, BBM dan LPG.Hal ini dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, dr. Sofyan Tan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan riset dan inovasi masyarakat di Hotel Le Polonia, Jalan Jendral Sudirman, Medan,  Sabtu, 11 April 2026. Sofyan Tan menekankan solusi menghadapi krisis energi global melalui pengelolaan sampah plastik dan pemanfaatan teknologi riset untuk mengubah limbah plastik menjadi energi alternatif.Sofyan Tan menjelaskan bahwa sampah plastik bukan sekadar masalah estetika lingkungan, melainkan ancaman kesehatan yang nyata. Plastik yang tidak terurai sempurna akan berubah menjadi mikroplastik partikel yang lebih kecil dari virus."Jika plastik masuk ke ekosistem air dan dimakan ikan, lalu ikan tersebut kita konsumsi, racunnya akan berpindah ke tubuh manusia. Mikroplastik ini dapat menembus aliran darah dan memicu berbagai penyakit kronis," tegas Sofyan Tan politisi PDI Perjuangan itu di hadapan para peserta Bimtek.Melalui kolaborasi dengan BRIN, Sofyan Tan mendorong masyarakat dan untuk melihat sampah sebagai potensi ekonomi dan energi yang luar biasa. Sofyan Tan memaparkan bahwa dengan menggunakan teknologi yang tepat, proses pengolahan limbah ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, di mana setiap satu kilogram sampah plastik mampu dikonversi menjadi sekitar 0,85 liter bahan bakar.Jika teknologi ini diterapkan pada skala nasional, potensi kemandirian energi Indonesia akan meningkat drastis mengingat volume sampah plastik nasional saat ini mencapai angka 10,5 hingga 11,5 juta ton per tahun. Dengan optimalisasi riset, tumpukan limbah tersebut berpeluang besar menghasilkan hingga 10 juta liter energi alternatif yang dapat menyokong kebutuhan dalam negeri."Kita menghabiskan triliunan rupiah untuk impor energi. Padahal, jika riset dan teknologi kita optimalkan, sampah yang selama ini dibuang bisa menutup sebagian besar kebutuhan energi nasional," jelas anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumut itu.Sebagai mitra kerja BRIN di Komisi X, dr. Sofyan Tan menekankan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk membumikan hasil riset agar dapat diaplikasikan langsung oleh masyarakat. Ia mendorong generasi muda dan akademisi untuk terus berinovasi guna menemukan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan terjangkau."Pengolahan sampah menjadi energi bukan lagi sekadar pilihan lingkungan, melainkan strategi bertahan hidup negara di masa depan. Jangan lihat plastik sebagai limbah, lihatlah sebagai energi," pungkasnya.Sedangkan Perekayasa Ahli Pertama BRIN, Fahruddin Joko Ermada yang hadir sebagai pemateri menuturkan bila produksi sampah di Indonesia mencapai 35 juta ton per tahun, dengan 19 persen merupakan sampah plastik dan terus mengalami peningkatan dengan kisaran 5 juta ton. Sedangkan daerah penghasil sampah terbanyak adalah Jakarta dan Tangerang Selatan.Di Medan sendiri, katanya, sampah mencapai 1.700 ton per hari, dengan 400 ton antaranya adalah sampah plastik. "Pengelolaan dan penanganan sampah di Medan belum terkelola atau open dumping yang berakhir di TPA. Sedangkan rencana penanganan sampah di Medan akan dijadikan sebagai energi listrik ini akan sangat baik," jelas Fahruddin.

LensaDaily - Forum Komunikasi Lembaga Adat (Forkala) Kota Medan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran Wali Kota Medan tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di Wilayah Kota Medan.Hal ini dari pertemuan Forkala dan FPK bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di rumah Dinas Wali Kota, Selasa 3 Maret 2026. Melalui pertemuan ini Forkala Kota Medan dan FPK menyatakan dukungannya terhadap Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di Wilayah Kota Medan.Ketua Forkala Kota Medan, Datuk Adil Freddy mengatakan perbedaan persepsi di tengah masyarakat terkait kebijakan tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, perbedaan tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman apalagi memecah persaudaraan.“Kami mendukung langkah Pak Wali Kota dalam menata Kota Medan. Jika ada persepsi yang kurang tepat, akan kami sampaikan kepada masyarakat agar dipahami secara utuh,” jelas Ketua Forkala didampingi Ketua FPK Delyuzar, Sekretaris Forkala Arwin Harahap dan Martinus Lase serta Abdul Rajab Pasaribu (Anggota Forkala).Menurut Datuk Adil, Forkala juga menegaskan komitmennya sebagai lembaga adat di kota multikultural untuk ikut menjaga kondusivitas serta menjadi jembatan komunikasi di tengah masyarakat.Dukungan serupa disampaikan Martinus Lase, perwakilan masyarakat Nias yang hadir dalam pertemuan itu. Dirinya menyebut pihaknya siap memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah.Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi masukan dari Forkala dan FPK. Dirinya menegaskan bahwa kebijakan yang diterbitkan bukan untuk melarang, melainkan menata.“Dalam setiap kebijakan pasti ada perbedaan persepsi. Kebijakan tersebut tidak melarang, melainkan menata. Namun memang ada yang memaknai berbeda Pro dan kontra itu biasa, yang penting kita tetap bersaudara,” kata Rico Waas didampingi Asisten Pemerintahan dan Sosial, Muhammad Sofyan dan Kepala Kesebangpol Andi Mario.Dijelaskan Rico Waas, Surat Edaran tersebut tidak dicabut. Namun, jika diperlukan akan dilakukan penyempurnaan dengan mengakomodasi berbagai masukan tanpa menghilangkan esensi kebijakan dinamika persepsi di tengah masyarakat.“Masukan tentu boleh diberikan. Kami akan mengakomodir semua pihak dan menyempurnakan Surat Edaran agar esensinya tetap terjaga serta bisa dipahami secara menyeluruh," jelas Rico Waas.Melalui pertemuan tersebut, Forkala dan FPK menegaskan sikapnya untuk berdiri bersama Pemko Medan dalam menjaga kondusivitas kota serta memastikan kebijakan yang diterbitkan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat luas.

LensaDaily - Persoalan banjir bertahun-tahun yang dialami warga Kelurahan Mabar Hilir direspon Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dengan menggandeng Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan PT Kawasan Industri Medan (KIM) untuk mengatasinya.Penanggulangan persoalan banjir ini, salah satunya dengan melakukan pembebasan lahan untuk penerusan saluran drainase yang telah mengalami penyempitan akibat diokuvasi warga. Rencana ini disampaikan Rico Waas untuk menjawab keluhan warga saat menggelar program Sapa Warga di Kantor Lurah Mabar Hilir, Sabtu 4 Oktober 2025.Saat dibuka 3 sesi keluhan apa yang ingin disampaikan, dominan warga Jalan Suasa Raya, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, meminta agar persoalan banjir segera diatasi karena aktivitas mereka langsung terhenti jika banjir terjadi. Atas dasar itu, Rico Waas menegaskan, masalah banjir di Kelurahan Mabar ini termasuk yang perlu penanganan khusus dari Pemko Medan. Diungkapkannya, sebenarnya sudah progres masalah banjir yang akan ditanggulangi.“Salah satunya bekerjasama dengan BBWS Sumatera II dan PT KIM, termasuk pembebasan lahan yang akan digunakan  untuk penerusan saluran drainase. Proses ini sedikit membutuhkan waktu dan koordinasi dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan ini bisa disegerakan,“ kata Rico Waas. Jika rencana ini tidak disegerakan, jelas Rico Waas, maka masalah banjir di bagian – bagian lingkungan, mulai dari Lingkungan 1, 2, 5 hingga 8 tidak akan terselesaikan karena persoalannya sama.“Jadi harus ada jalur besar dari pembuangan airnya yang harus kita teruskan dari kawasan Mabar Hilir ini” jelasnya yang hadir dalam program Sapa Warga ini, didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah. Selain masalah banjir, warga dalam program Sapa Warga yang berlangsung dengan penuh keakraban ini, juga mengeluhkan persoalan jalan rusak, drainase, air bersih, limbah dan permintaan penambahan honor untuk bilal mayat, penggali kubur, guru Maghrib Mengaji, dan bilal mayat. Seperti yang disampaikan Syamsul, warga Lingkungan 4, Jalan Mangaan 1 agar diperbaiki karena saat ini kondisinya rusak. Diharapkannya, perbaikan jalan dilakukan dengan pembetonan agar lebih kuat dan tahan lama. Selain jalan rusak, Tukino juga mengeluhkan air leding belum masuk di wilayah mereka tinggal. Padahal kondisi air sumur yang dimiliki warga sudah tercemar akibat adanya tempat penampungan limbah. Akibatnya kondisi air sumur menghitam dan tak layak konsumsi.Kemudian, M Bahrum, warga Lingkungan 7, berharap agar Rico Waas dapat menambah honor untuk bilal mayat, penggali kubur, dan guru Maghrib Mengaji. Sebab, honor yang diterima saat ini dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Rico Waas pun menjawab satu persatu permintaan warga tersebut. Soal limbah, Kadis Lingkungan Hidup diminta segera menyurati perusahaan pembuang limbah untuk dilakukan pertemuan guna menyelesaikan masalah limbah yang mencemari sumur warga. Untuk permintaan pemasangan air leding, Rico Waas minta kepada Camat Medan Deli untuk membantu warga mencari kembali dokumen-dokumen yang pernah diajukan agar diproses kembali ke PDAM Tirtanadi. Sebab, di kawasan itu terdapat 837 KK yang membutuhkan air bersih. Menyikapi masalah permintaan penambahan honor bilal mayat, penggali kubur, dan guru Maghrib Mengaji, Rico Waas mengatakan, menampung sementara permintaan tersebut. Yang pasti, jelasnya, pemberian honor itu jangan dianggap sebagai gaji, tapi sebagai apresiasi Pemko Medan atas kinerja yang dilakukan. Terakhir, terkait perbaikan jalan dan drainase, Rico Waas segera menindaklanjutinya. Apalagi perbaikan jalan rusak itu sudah masuk dalam kontrak. “Jika sudah masuk dalam kontrak, InsyaAllah diperbaiki,“ ujarnya.

LensaDaily - Diduga tanggul limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PTPN IV Gunung Bayu di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, jebol. Insiden ini menyebabkan tercemarnya aliran sungai hingga merusak ekosistem.Termasuk, matinya ribuan ikan nila di kerambah Kelompok Budidaya Ikan Teratai, di Dusun X Desa Mangkei Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Rabu (08/01/2024).Atas kejadian ini, Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Batu Bara Lendi Aprianto. ST didampingi Manager PTPN IV Gunung Bayu, Rahyumi Arsyah dan Kepala Bidang (Kabid) Lingkungan Hidup, Tavy Juanda melakukan peninjaun.Lendi Aprianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan peninjauan sejak tanggal 01 Januari 2025.“Diperkirakan dugaan jebolnya tanggul limbah Pabrik Kelapa Sawit PTPN IV Gunung Bayu terjadi sejak Sabtu (28/12/2024) lalu, sehingga limbah keluar dari kolam dan mengalir ke sungai," ujarnya.Lendi Aprianto menyebutkan bahwa persoalan ini sudah di koordinasikan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara."Kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut dan sesuai Surat Tugas diperintahkan untuk melakukan verifikasi terkait adanya aduan dugaan pencemaran lingkungan oleh PTPN IV unit PKS Gunung Bayu," tandasnya.(Batu Bara)