LensaDaily - Komitmen TNI dalam mendukung program peningkatan gizi anak sekolah kembali ditunjukkan melalui pendampingan distribusi makanan sehat dilakukan personel Koramil 0201-02/MT bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Kegiatan ini berlangsung di wilayah Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan menyasar 24 lembaga pendidikan dari berbagai jenjang.Babinsa Koramil 0201-02/MT, Serma Sutrisno mengatakan sekolah-sekolah penerima manfaat di antaranya adalah TK dan SD YWKA, SDS dan SMPS HKBP, sejumlah SD negeri seperti SDN 064968, SDN 060861, hingga pondok pesantren Nurul Furqon. Program ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta mendukung tumbuh kembang optimal anak usia sekolah.“Menu yang dibagikan terdiri dari nasi putih, ayam bumbu, tempe mendoan, tumis buncis dan wortel, serta buah salak. Seluruh makanan disiapkan secara higienis dan mengandung gizi seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di setiap jenjang,” sebut Serma Sutrisno. Kamis (22/05/2025) siang.Babinsa Koramil 0201-02/MT, Serma Sutrisno, yang memantau langsung distribusi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan stunting dan kekurangan gizi.“Kami hadir untuk memastikan kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Gizi yang baik sangat penting untuk mendukung proses belajar anak. Ini adalah investasi besar bagi masa depan bangsa,” ungkapnya. Dijelaskannya, distribusi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Kepala SPPG, Babinsa, guru, dan anggota SPPG. Kolaborasi ini mempermudah proses penyaluran dan menjamin setiap sekolah menerima sesuai jumlah siswa yang terdaftar.“Kegiatan pembagian makan siang tersebut berlangsung lancar hingga pukul 13.30 WIB. Pihak sekolah dan para orang tua menyampaikan apresiasi dan berharap kegiatan serupa terus digelar secara berkala di berbagai wilayah lainnya,” katanya.SPPG sendiri menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan banyak pihak dalam memperluas dampak program, demi mendukung kesehatan dan prestasi anak-anak Indonesia.(Medan)

LensaDaily - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, menyebutkan, pengentasan anak tidak sekolah (ATS) bisa dilakukan jika mandatory spending 20% anggaran pendidikan dikelola sebagian besarnya oleh Kementerian yang membidangi pendidikan.Sayangnya hal itu belum terwujud sehingga masih ada 4,2 juta anak usia 6-18 tahun secara nasional yang putus sekolah.Lebih mengkhawatirkan lagi lanjutnya, anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertanggung jawab untuk pengentasan ATS tersebut harus diefisiensi kembali hingga Rp7 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dialokasikan Rp71 triliun dan diperkirakan bakal menyedot anggaran sebesar Rp400 triliun per tahunnya.Besarnya anggaran MBG yang menjadi bagian dari program janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden tentu akan dikhawatirkan dapat mengganggu anggaran Kementerian lain.Bahkan bukan tidak mungkin suatu saat sekolah diminta mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menyokong program MBG.Meskipun sejak awal pada 2024 lalu pemerintah sudah menekankan dana BOS tidak akan terganggu.“Saya ingatkan, jangan pernah mau dana BOS untuk MBG. Kalau itu terjadi, habislah tidak ada lagi uang untuk operasional sekolah. Saya katakan ini karena saya orang pendidikan yang paham betul, jangan sampai terjadi,” kata Sofyan Tan dalam acara Workshop Pendidikan dengan tema Pengentasan ATS Dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun di Hotel Four Points  Medan, Jumat (21/3/2025).Sofyan Tan menegaskan, dirinya bukan anti dengan program MBG yang sudah menjadi janji kampanye. Namun dia berharap harusnya tidak sampai mengganggu pos anggaran pendidikan.Akan lebih baik lagi jika program tersebut terlebih dulu memfokuskan pada sekolah-sekolah di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar.Bukan di sekolah perkotaan yang rata-rata siswanya berasal dari keluarga mampu untuk sekedar memberi makan bergizi.Widyaprada Ahli Utama Dit SMA Kemdikdasmen, Purwadi Sutanto, mengatakan, untuk pengentasan ATS dibutuhkan sekolah terbuka yang menjadi pilihan alternatif bagi anak-anak usia sekolah yang telah putus sekolah dengan beragam alasan.Dari pengalaman yang pernah dilakukannya saat mengawal 8 SMA terbuka sebagai piloting program di beberapa provinsi, ternyata sangat besar peminatnya.“Karena sekolah terbuka ini sangat membantu menjadi pilihan alternatif dalam memenuhi hak anak akan pendidikan,” ujarnya.Pada kesempatan itu Purwadi juga menyampaikan apresiasinya kepada Sofyan Tan yang dianggap sebagai figur anggota Dewan yang sangat peduli terhadap pendidikan.Konsistensinya sebagai sosok yang selalu getol memperjuangkan pendidikan secara nasional diharapkan dapat mengantarkan beliau hingga ke periode ke-4 nantinya.Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), M. Basir Hasibuan, mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan untuk membuka SMA terbuka, agar bisa menghapus angka ATS di Sumut.Menurutnya ada beberapa alasan ATS di Sumut dari data yang dihimpunnya, yakni faktor ketidakmampuan secara ekonomi, faktor geografis kewilayahan antara jarak rumah dengan fasilitas pendidikan yang sangat jauh.Kemudian faktor bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, alasan telah menikah di usia sekolah, faktor kondisi sosial dan persoalan administratif kependudukan dimana ada anak hanya beribu namun tidak diketahui identitas ayahnya.“Banyak variasi penyebabnya yang menjadi perhatian bersama,” ujarnya. (*)(Medan)