icon

LensaDaily.com

Kategori Berita

Cabang Berita

Pilih Tema:

Tag: Pati


Kericuhan di Pati Tak akan Terjadi di Medan, Rico Waas Pilih Cara Ini daripada Naikkan PBB

LensaDaily - Kerusuhan masyarakat Pati, Jawa Tengah, sebagai aksi protes terhadap keputusan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar 250 persen, sepertinya tidak akan terjadi di Kota Medan. Sebab Wali Kota Medan, Rico Waas menegaskan tidak menaikkan PBB 2025 dan lebih memilih lakukan penataan juga mencegah kebocoran pajak."(Optimalkan) yang sekarang, jangan sampai ada kebocoran, yang saat ini dirapikan dulu. Intinya, bagi saya yang sudah ada saat ini dirapikan dulu," ungkap Rico Waas usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka HUT ke- 80 Kemerdekaan RI di Gedung DPRD Medan, Jumat sore, 15 Agustus 2025.Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas sebagai penyumbang dari PBB. Namun, Rico Waas mengungkapkan akan mengoptimalkan pencapaian Bapenda Kota Medan, untuk menarik pajak dari masyarakat. "Yang ada di Bapenda ini harus diteliti yang mana belum. Terutama perusahaan harus dirapikan itu aja kita benahi dulu, baru kita bicarakan yang kedepannya," jelas politisi muda Partai NasDem itu.Belajar dari Kabupaten Pati, Rico Waas mengatakan bila ada kenaikan PBB tersebut, harus dilakukan kajian terlebih dahulu dengan melihat kemampuan dari masyarakat, yang membayar pajak. "Harus disesuaikan kemampuan masyarakatnya juga, kajian yang menyeluruh. Yang penting PBB ini, diatur secara umumnya dan kita harus melihat kemampuan masyarakatnya juga," kata Rico Waas. Rico Waas juga mengikuti arahan disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait peraturan dan prosedur yang ada dalam membuat kebijakan tentang kenaikan PBB.Tapi, Rico Waas menegaskan kembali Pemko Medan tidak ada menaikkan PBB di Kota Medan saat ini."Harus dikomunikasikan dengan baik, sampai saat belum ada (kenaikan PBB di Kota Medan)," katanya.

15 Agustus 2025