LensaDaily - Getirnya pengabdian 14 orang pensiunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi yang hingga kini belum menerima hak pesangon sejak memasuki masa purna bakti pada rentang tahun 2022 hingga 2023. Total hak yang belum dibayarkan perusahaan daerah tersebut mencapai Rp4 miliar.Ironisnya, para pensiunan ini sebenarnya telah memenangkan gugatan di PN Medan. Namun, meski putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), pihak manajemen PDAM Tirtanadi hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan merealisasikan pembayaran tersebut.Kondisi ini memaksa para pensiunan yang sudah berusia lanjut tersebut bertahan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Sebagian besar dari mereka tidak lagi memiliki penghasilan tetap dan sangat bergantung pada uang pesangon tersebut untuk biaya hidup serta pengobatan di masa tua.Perwakilan pensiunan, Lilik Suryadi mengungkapkan rasa kecewanya atas sikap perusahaan yang seolah menutup mata terhadap nasib mantan karyawannya."Kami ini sudah lanjut usia, sebagian dari kami sangat bergantung pada pesangon itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kami hanya menuntut hak yang seharusnya sudah diberikan sejak lama. Kami hanya meminta keadilan ditegakkan," ujar Lilik kepada wartawan, Kamis 30 April 2026.Kuasa Hukum para pensiunan, Benito Asdhie Kodiyat MS menegaskan bahwa kliennya telah menempuh seluruh prosedur legal yang ada di Indonesia. Mulai dari mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara hingga jalur gugatan di pengadilan."Harusnya tidak ada alasan lagi bagi PDAM Tirtanadi untuk tidak membayarkan uang pesangon tersebut. Seluruh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah dilalui dan sudah berkekuatan hukum tetap," tegas Benito didampingi Adamsyah Koto.Melihat kebuntuan yang ada, para pensiunan kini menaruh harapan besar kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Mereka memohon agar pemerintah provinsi selaku pemilik otoritas dapat melakukan intervensi dan memberikan solusi konkret.Ketidakhadiran hak dasar pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun ini menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap pemerintah tidak membiarkan para lansia ini menunggu lebih lama lagi tanpa kepastian, demi menjaga integritas perusahaan daerah dalam memenuhi kewajibannya.

LensaDaily - Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menekankan seluruh pihak terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan bergerak cepat dan bekerja secara terkoordinasi. Progres pembangunan, Zakiyuddin menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya drainase dan penerangan jalan.Hal tersebut dikatakan Zakiyuddin saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin 30 Maret 2026. Selain meninjau Zakiyuddin Harahap juga melakukan pertemuan dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara serta perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pertemuan itu, Zakiyuddin menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu tugas prioritas yang harus segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat dan bekerja secara terkoordinasi. “Kita sudah koordinasi, ini harus dipercepat karena ini tugas utama kita. Besok PU bersama Camat dan Lurah langsung turun untuk melihat kondisi drainase,” kata Zakiyuddin Harahap didampingi Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kadis Perkimcikataru Jhon Lase dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Benny Sinomba. Zakiyuddin menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya drainase dan penerangan jalan. Menurutnya, kondisi jalan tanpa drainase yang memadai tidak layak bagi lingkungan pendidikan maupun masyarakat sekitar.“Drainase harus segera dibuat. Tidak layak rasanya jalan di Kota Medan tanpa drainase. Begitu juga lampu penerangan harus segera dipasang,” tegas Zakiyuddin Harahap Selain itu, Zakiyuddin Harahap juga menginstruksikan agar pengerjaan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, seperti PDAM dan PLN, guna menghindari pekerjaan berulang yang selama ini kerap terjadi. “Kita tidak mau lagi kejadian, jalan sudah diaspal dibongkar lagi untuk pasang pipa atau kabel. Ini makan biaya, makan waktu, dan hasilnya tidak rapi,” jelas Zakiyuddin. Selanjutnya  Zakiyuddin Harahap menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, pihak pengembang, serta instansi terkait agar seluruh pekerjaan, mulai dari pembangunan drainase, pengaspalan jalan, hingga pemasangan utilitas, dapat dilakukan secara bersamaan dan terencana. “Lebih bagus kita kerjakan bersama. Jadi sekali kerja langsung selesai, tidak bongkar pasang lagi,” ucap Zakiyuddin Harahap.Zakiyuddin juga menyebut pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam merealisasikan program pembangunan. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait segera menggelar rapat koordinasi lanjutan guna memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dengan langkah percepatan dan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemko Medan optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera rampung dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.Sebelumnya  Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara serta perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Eva, menjelaskan pentingnya dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan guna mempercepat penyelesaian proyek yang menjadi salah satu ikon pendidikan baru di Kota Medan.“Medan diharapkan menjadi tolok ukur secara nasional. Saat ini penutup atap sudah terpasang, ini menjadi ikon pertama untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.Ia menjelaskan, pembangunan SR di Medan mencatat progres yang cukup signifikan. Secara nasional, capaian pembangunan SR di Medan termasuk yang tertinggi. Bahkan, untuk Kota Medan sendiri progresnya telah mencapai 28 persen. Dari total pekerjaan, sebanyak 13 bangunan telah menyelesaikan struktur utama. Dengan sisa waktu sekitar 92 hari menuju target 30 Juni, Pihaknya optimistis pembangunan dapat terus dikejar. “Kita optimis, jika semua berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat ini bisa mulai beroperasi pada 30 Juli 2026,” katanya.Meski demikian, Eva mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait kesiapan lingkungan pendukung. Ia menyoroti infrastruktur dasar seperti drainase, jalan lingkungan, serta lampu penerangan jalan yang belum sepenuhnya siap. “Lingkungan sekitar masih perlu pembenahan. Drainase, jalan, hingga penerangan harus segera diselesaikan agar memenuhi syarat kelayakan,” ucapnya.