LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemko Medan dalam menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang sehat, profesional, serta berpihak pada kesejahteraan pekerja.Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri jamuan makan siang dalam rangka penguatan sinergi antara Pemko Medan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan-perusahaan strategis di Kota Medan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di D'Heritage Balai Kota Medan, Rabu 8 Juli 2026.Rico Waas mengatakan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya gedung, jalan, maupun investasi. Menurutnya, pembangunan baru benar-benar bermakna apabila mampu menghadirkan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini berada di sektor informal dan belum menikmati jaminan sosial ketenagakerjaan.Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, serta para pimpinan perusahaan, BUMN, dan BUMD.Wali Kota menjelaskan, pekerja di sektor formal umumnya telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih banyak pekerja sektor informal seperti pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, hingga pelaku UMKM yang belum memperoleh perlindungan serupa. Padahal, kelompok pekerja tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan mendukung aktivitas dunia usaha Medan."Setiap perusahaan yang kita bangun harus memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya kepada pekerja di perusahaan itu sendiri. Kita semua saling terhubung. Ada pegawai yang berangkat kerja menggunakan ojek online, ada masyarakat yang mengonsumsi hasil tangkapan nelayan. Karena itu, pekerja formal dan informal harus berjalan beriringan," ujar Rico Waas.Untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico Waas mengajak perusahaan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu mendaftarkan pekerja sektor informal sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar membantu pemerintah, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian tanpa perlindungan.“Manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Medan. Misalnya santunan bagi peserta yang meninggal dunia maupun mengalami kecelakaan kerja, termasuk jaminan pendidikan bagi anak peserta. Karena itu, saya berharap manfaat tersebut juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang selama ini belum terlindungi,” ungkapnya.Rico Waas menambahkan, Pemko Medan saat ini telah mengalokasikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja rentan melalui APBD. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari keseluruhan pekerja yang membutuhkan perlindungan, sehingga kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kota Medan."Mari kita bangun Kota Medan dengan profesionalisme. Pemerintah akan terus mendorong iklim usaha yang baik, sementara perusahaan juga diharapkan ikut mengambil peran dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pekerja," tutupnya.Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, mengatakan Pemko Medan tengah menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait Universal Coverage Jamsostek dengan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Medan.Ia menyebutkan, pada 2026 Kota Medan menargetkan sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, masuk dalam cakupan UCJ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah dibiayai melalui APBD."Selebihnya kami mendorong kolaborasi dengan dunia usaha. Hari ini kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan kategori Platinum agar dapat berpartisipasi melalui program CSR untuk melindungi pekerja di ekosistem usahanya maupun masyarakat di sekitar perusahaan," ujar Ramaddan.Selain melibatkan perusahaan, Disnaker Medan juga mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu pekerja informal di lingkungan masing-masing memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.Menurut Ramaddan, pekerja yang didaftarkan akan memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sasaran program ini meliputi pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, serta berbagai pekerja informal lainnya yang belum memiliki penghasilan tetap dan belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.***

LensaDaily - Pemko Medan memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan penyandang disabilitas agar mampu menjadi tenaga kerja yang tangguh dan mandiri. Kekurangan fisik bukan penghalang, semua warga Medan punya hak dan talenta yang sama untuk sukses.Hal tersebut dikatakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat membuka Pelatihan Kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Jalan Amal, Sunggal, pada Senin 6 Juli 2026.Sebanyak 20 penyandang disabilitas dilatih secara khusus untuk menjadi barista profesional yang siap kerja dan sebanyak 40 perempuan tangguh pencari nafkah di jalanan dibekali pelatihan safety riding.Dijelaskan Rico Waas, dirinya berkomitmen menciptakan ruang kerja yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pemko Medan memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan penyandang disabilitas agar mampu menjadi tenaga kerja yang tangguh dan mandiri."Kita ingin memberikan keadilan untuk semuanya. Kami percaya bahwasanya setiap orang memiliki kapasitas dan talenta," kata Rico Waas.Menurut Rico Waas, ini adalah ruang-ruang kesempatan yang adil untuk semuanya. Ada hal yang mungkin menjadi kekurangan secara fisik, tapi mereka diberikan talenta yang lebih. Kita harus mendorong agar masyarakat Kota Medan diberikan ruang tersebut.Rico Waas juga mengingatkan bahwa tantangan dunia kerja saat ini sudah tidak normatif lagi. Perusahaan saat ini menuntut spesifikasi pekerja yang tinggi, adaptif terhadap teknologi digital, serta memiliki komunikasi yang baik.Dirinya mencontohkan bagaimana sektor humas kini wajib menguasai aplikasi kreatif seperti CapCut dan Canva, serta dunia barista yang harus terus memperbarui menu-menu modern. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan seperti ini menjadi kunci agar tenaga kerja lokal tidak tersisih.Namun, selain keahlian teknis (hard skill), Rico Waas menekankan pentingnya faktor integritas agar para pekerja bisa bertahan lama (sustain) di tempat kerja."Saya berharap jangan begitu sudah masuk kerja, integritasnya hilang. Bawa pelatihan hari ini jadi bekal, buat integritas di dalam diri, dan seriuslah dalam bekerja. Jika kita punya skill, komunikasi baik, dan integritas tinggi, perusahaan yang akan mencari kita," tambah Rico WaasDalam kesempatan itu, Rico Waas juga melihat besarnya potensi di sektor informal dan wirausaha mandiri (UMKM), seperti penata rias (makeup artist) dan penata busana. Ia menceritakan pengalamannya saat acara Apeksi lalu, di mana permintaan jasa makeup artist di Kota Medan sempat habis karena tingginya kebutuhan dari luar kota. Melalui media sosial, ruang promosi bisnis mandiri kini jauh lebih mudah diakses.Sebagai solusi mengatasi kepadatan lapangan kerja di dalam kota, Pemko Medan juga melirik peluang kerja ke luar negeri. Rico Waas mengapresiasi program pembiayaan dari Bank BJB yang siap memfasilitasi calon pekerja melalui skema semacam KUR untuk mengikuti pelatihan di LPK sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, salah satunya Jepang sebagai tenaga okupasi atau caregiver."Kita perlu bekerja maksimal, tidak hanya di Kota Medan saja yang ruangnya bisa jadi sudah penuh. Wirausaha kita dorong, lapangan kerja di luar juga kita buka, agar seluruh masyarakat Kota Medan mendapatkan penghasilan untuk memberikan dampak baik bagi keluarganya," pungkas Rico.Sebelumnya  Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, Ramadan menyampaikan pihaknya terus bergerak agresif untuk menekan angka pengangguran melalui program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, program tahun ini berfokus penuh pada kepastian penyerapan lulusan di dunia industri serta perluasan inklusivitas sosial.Program pelatihan ini diikuti oleh total 100 orang peserta yang terbagi ke dalam 5 (lima) paket pelatihan dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut yakniPelatihan Barista (Khusus Penyandang Disabilitas)yang diikuti oleh 20 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 7 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026. Kemudian Pelatihan Alat Berat (Forklift) yang Diikuti oleh 20 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 18 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026"Selanjutnya pelatihan Safety Riding (2 Paket): Diikuti oleh 40 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 7 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026 dan Pelatihan Tata Kecantikan: Diikuti oleh 20 orang peserta dengan masa pelaksanaan selama 18 hari, terhitung mulai 6 Juli 2026", ucap Ramadan.Dijelaskan Ramadan seluruh peserta yang lulus dipastikan mengantongi legalitas profesional, mulai dari sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Surat Izin Operasional (SIO), hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) yang relevan dengan keahliannya.Ramadan menambahkan, Disnaker telah turun langsung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Lewat pertemuan dengan PT KINRA dan puluhan tenant, Disnaker berhasil memetakan kebutuhan riil tenaga kerja spesifik untuk diisi oleh pencari kerja asal Kota Medan." Pemko Medan memperluas jangkauan ke pasar internasional dengan menggandeng Bank BJB untuk memfasilitasi dana talangan bagi calon tenaga kerja ke Jepang. Program ini didukung oleh dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berstatus Sending Organization (SO) yang akan segera disahkan sebagai mitra resmi demi pengiriman tenaga kerja luar negeri secara masif", pungkasnya.Pembukaan Pelatihan ini ditandai dengan pemakaian tanda peserta dan kelengkapan pelatihan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Selain itu Rico Waas juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan PT Grab dan PT Kamiitra Mita Jaya UtamaPembukaan pelatihan ini tutur dihadiri, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Amran S, Kasat Lantas Polrestabes Medan, Wakil Direktur PT Kamitra Mitra Jaya Utama, Arif Faida Wasta. Head of Public Affairs Territorial PT Grab Teknologi Indonesia Wilayah Medan Edi Guru Gunawan Isma, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Jefri Suwanto dan Manager Bisnis Bank Jabar serta Segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.***

LensaDaily - Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah memfasilitasi sebanyak 1.017 orang untuk bekerja ke luar negeri melalui mekanisme resmi. Hal ini sebagai salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara prosedural.Disnaker Medan terus mendorong perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Medan. Negara dan kawasan tujuan penempatan tersebut meliputi Malaysia, Jepang, Timur Tengah, negara-negara Asia lainnya, Australia, dan Eropa.Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, S.K.M., M.K.M., menyampaikan bahwa pasar kerja luar negeri merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh warga Medan. Namun, ia menegaskan bahwa proses pemberangkatan harus dilakukan sesuai prosedur melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI yang terdaftar.Hal tersebut disampaikan Ramaddan dalam rapat evaluasi bersama P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja bahasa Jepang yang melaksanakan pelatihan serta pengiriman tenaga kerja, khususnya bagi warga Kota Medan. Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan pada 6 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan pengawasan dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri.Menurut Ramaddan, sejumlah sektor pekerjaan yang umumnya tersedia bagi tenaga kerja luar negeri antara lain operator produksi, perawat, caregiver, perkebunan, konstruksi, serta sektor lainnya. Karena itu, calon pekerja diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dalam aspek keterampilan, kelengkapan dokumen, kemampuan bahasa, dan pemahaman terhadap prosedur penempatan resmi.Disnaker Kota Medan juga mengimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar terlebih dahulu mencari informasi yang benar dari sumber resmi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan maupun melalui BP2MI. Langkah ini penting agar masyarakat terhindar dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.Sebagai tindak lanjut rapat evaluasi tersebut, Disnaker Kota Medan akan menginisiasi kerja sama dengan pihak perbankan terkait skema dana talangan biaya pemberangkatan, khususnya bagi calon pekerja yang akan bekerja ke Jepang. Inisiatif ini ditujukan untuk membantu warga Medan yang memiliki minat dan kesiapan bekerja ke luar negeri, tetapi menghadapi kendala pembiayaan awal.Melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja luar negeri secara prosedural, pembinaan terhadap mitra penempatan, pelatihan keterampilan, serta rencana dukungan pembiayaan, Disnaker Kota Medan berupaya membuka akses kerja yang aman, legal, dan produktif bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran di Kota Medan.

LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan jika peran kaum buruh merupakan pilar utama dan denyut nadi ekonomi serta pembangunan Kota Medan. Hal tersebut dikatakan Rico Waas saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Medan di Gedung Pardede Hall, Medan Baru, Jumat 1 Mei 2026.Peringatan berlangsung dengan penuh sukacita dan kebersamaan dengan berbagai kegiatan  yang dihadiri langsung Rico Waas. Dalam momen tersebut, Rico l Waas bernyanyi bersama buruh bahkan turun dari panggung berbaur dengan ribuan buruh lainnya. Selain bernyanyi, peringatan May Day juga diisi dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Medan Rico Waas yang diberikan kepada perwakilan buruh.  Kemudian Rico Waas yang hadir bersama Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Anggota DPRD Medan Lailatul Badri, serta unsur Forkopimda lainnya juga menarik kupon Lucky draw dan memberikan hadiah berupa Handphone, sepeda dan smart tv kepada buruh yang beruntung. Dalam sambutan yang penuh semangat, Rico Waas menegaskan bahwa kaum buruh merupakan pilar utama dan denyut nadi ekonomi serta pembangunan Kota Medan. "Buruh adalah denyut nadi ekonomi, kekuatan pembangunan, dan tonggak masa depan. Tanpa buruh, pembangunan hanyalah wacana belaka," kata Rico Waas di hadapan ribuan pekerja yang memadati lokasi acara. Rico Waas juga menyoroti pentingnya kepastian kerja dan perlindungan hak tenaga kerja. Dirinya berjanji bahwa aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi akan terus diteruskan secara resmi oleh Pemko Medan. Oleh karena itu pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja melalui dialog terbuka dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan buruh secara nyata. Pemko Medan, lanjut Rico, berkomitmen untuk terus mengawal hak-hak pekerja, mulai dari kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja, hingga sistem pengupahan yang berkeadilan. “Kami memahami aspirasi buruh dan akan terus mengawal agar kesejahteraan, kepastian kerja, serta perlindungan hak dapat terwujud secara nyata,” ujarnya.Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kesejahteraan pekerja, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan 10 poin komitmen strategis Pemerintah Kota Medan. Poin-poin tersebut mencakup penguatan sinergi tripartit, pengawasan ketat terhadap hak normatif pekerja, hingga upaya penentuan Upah Minimum Kota (UMK) yang lebih berkeadilan dan layak. Selain membahas aspek teknis kesejahteraan, Rico mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas kota melalui dialog yang komunikatif dan penuh rasa persaudaraan. Ia menegaskan bahwa Kota Medan adalah milik semua pihak, bukan hanya segelintir golongan. "Kota ini bukan hanya milik pemerintah atau pengusaha, tapi milik para buruh dan seluruh masyarakat Medan. Mari kita perjuangkan hak-hak buruh demi Medan yang berkeadilan," tegasnya yang disambut teriakan "Hidup Buruh!" dari para peserta. Peringatan May Day 2026 ini diikuti sekitar 1.000 peserta dari unsur pekerja, perusahaan, dan pemerintah dengan mengusung tema “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”. Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sekaligus Ketua Panitia, Ramaddan, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dalam rangkaian acara, perwakilan buruh membacakan pernyataan sikap yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Medan. Selain itu, Pemko Medan juga menyerahkan bantuan sosial berupa 1.100 paket sembako kepada para pekerja. Acara yang berlangsung tertib ini menjadi momentum refleksi bagi Pemko Medan untuk terus menghormati hak konstitusional buruh, termasuk hak dalam menyampaikan aspirasi. Peringatan May Day 2026 di Medan ditutup dengan pesan kolaborasi demi mewujudkan visi "Medan untuk Semua, Semua untuk Medan".

LensaDaily - Getirnya pengabdian 14 orang pensiunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi yang hingga kini belum menerima hak pesangon sejak memasuki masa purna bakti pada rentang tahun 2022 hingga 2023. Total hak yang belum dibayarkan perusahaan daerah tersebut mencapai Rp4 miliar.Ironisnya, para pensiunan ini sebenarnya telah memenangkan gugatan di PN Medan. Namun, meski putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), pihak manajemen PDAM Tirtanadi hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan merealisasikan pembayaran tersebut.Kondisi ini memaksa para pensiunan yang sudah berusia lanjut tersebut bertahan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Sebagian besar dari mereka tidak lagi memiliki penghasilan tetap dan sangat bergantung pada uang pesangon tersebut untuk biaya hidup serta pengobatan di masa tua.Perwakilan pensiunan, Lilik Suryadi mengungkapkan rasa kecewanya atas sikap perusahaan yang seolah menutup mata terhadap nasib mantan karyawannya."Kami ini sudah lanjut usia, sebagian dari kami sangat bergantung pada pesangon itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kami hanya menuntut hak yang seharusnya sudah diberikan sejak lama. Kami hanya meminta keadilan ditegakkan," ujar Lilik kepada wartawan, Kamis 30 April 2026.Kuasa Hukum para pensiunan, Benito Asdhie Kodiyat MS menegaskan bahwa kliennya telah menempuh seluruh prosedur legal yang ada di Indonesia. Mulai dari mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara hingga jalur gugatan di pengadilan."Harusnya tidak ada alasan lagi bagi PDAM Tirtanadi untuk tidak membayarkan uang pesangon tersebut. Seluruh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah dilalui dan sudah berkekuatan hukum tetap," tegas Benito didampingi Adamsyah Koto.Melihat kebuntuan yang ada, para pensiunan kini menaruh harapan besar kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Mereka memohon agar pemerintah provinsi selaku pemilik otoritas dapat melakukan intervensi dan memberikan solusi konkret.Ketidakhadiran hak dasar pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun ini menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap pemerintah tidak membiarkan para lansia ini menunggu lebih lama lagi tanpa kepastian, demi menjaga integritas perusahaan daerah dalam memenuhi kewajibannya.