LensaDaily - Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII melahirkan lima poin rekomendasi krusial yang akan diserahkan langsung kepada pengurus APEKSI Pusat. Para Kadis Kominfo se-Indonesia didorong untuk mempererat kekompakan dan mengusung prinsip kerja saling membantu demi mempercepat digitalisasi di tingkat daerah.Hal ini dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane, resmi menutup gelaran Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan, Kamis 2 Juli 2026.Acara penutupan ini turut dihadiri, Kepala BBLSDM Komdigi Medan, Christiany Juditha, Akademisi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Josep J. Darmawan, para Kadis Kominfo dari seluruh Pemerintah Kota, diantaranya Kadis Kominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, dan Kadis Kominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem."Kami menginginkan kita semua lebih kompak, lebih akrab, saling support, dan saling dukung. Kominfo adalah corong dari masing-masing kota. Lewat kebersamaan ini, kita bisa saling berbagi solusi," ujar Arrahmaan Pane di hadapan para delegasi.Menjawab keluhan klasik terkait keterbatasan anggaran di daerah, Arrahmaan Pane menawarkan solusi konkret berupa sinergi antarkota. Dirinya mencontohkan, daerah yang membutuhkan aplikasi pelayanan publik tidak perlu lagi membangunnya dari nol dengan biaya besar, melainkan bisa mereplikasi sistem yang sudah sukses diterapkan di kota lain."Kalau Makassar punya aplikasi bagus, kita bisa sharing dan buat MoU. Begitu juga kalau kita mau belajar regulasi penurunan kabel udara ke tanah, kita bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Kota Bandung. Konsep ini yang ingin kita bangun," jelasnya.Arrahmaan Pane juga mengusulkan pembentukan Forum Kominfo Kota khusus APEKSI yang rutin menggelar pertemuan daring (Zoom meeting) setiap bulan sebagai wadah pertemuan untuk berbagi kendala digitalisasi di daerah.Berdasarkan jaringan aspirasi yang dihimpun melalui Google Form selama dua hari berjalannya forum, Arrahmaan Pane membeberkan lima poin rekomendasi krusial yang akan diserahkan langsung kepada pengurus APEKSI Pusat, yang pertama yakni Regulasi Tata Kelola Komunikasi Publik Nasional dengan Mendorong diterbitkannya aturan yang komprehensif. Kedua Panduan Anggaran Advokasi Media dengan Memperkuat tata kelola anggaran terkait kemitraan media di daerah. Ketiga Regulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kominfo dengan Menyusun tolak ukur kinerja yang jelas bagi dinas Kominfo."Selanjutnya standardisasi Teknis Pemanfaatan AI dengan Merumuskan panduan resmi penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pelayanan publik dan Analisis Media Sosial & Infrastruktur Pemerintah Digital dengan Penguatan sistem monitoring isu publik serta infrastruktur digital yang merata di daerah," ujar Kadis Kominfo Medan.Menutup arahannya, Arrahmaan Pane menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah jauh-jauh hadir ke Kota Medan dan berharap kolaborasi erat ini akan berlanjut pada gelaran APEKSI tahun depan yang direncanakan berlangsung di Kota Bandung."Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami selama dua hari ini. Bawa pulang kenangan yang baik ke daerah masing-masing, dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai," pungkasnya.Sebagai ungkapan terima kasih atas partisipasi dalam Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane didampingi Sekretaris Kominfo Budi Hariono menyerahkan cenderamata kepada Kadis Kominfo Bandung dan Kadis Kominfo Makasar serta dua pemateri kegiatan workshop.***

LensaDaily - Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Medan, Selasa 9 Juni 2026.Sidang paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, serta dihadiri para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Medan, serta jajaran pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko  Medan.Dalam pidatonya, Rico Waas menyampaikan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan daerah secara keseluruhan. Karena itu, ia mengapresiasi pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Medan yang telah menjadwalkan agenda penyampaian Ranperda tersebut secara tepat waktu."Sebagai bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban keuangan yang dikelola melalui siklus APBD. Pengelolaan APBD pada dasarnya ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Rico Waas.Menurut Rico Waas, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan hak keuangan daerah, tetapi juga menuntut adanya pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Rico Waas menjelaskan, Ranperda yang disampaikan memuat laporan keuangan secara lengkap, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Selain itu, turut dilampirkan laporan keuangan tiga perusahaan umum daerah milik Pemko Medan."Ruang lingkup laporan pertanggungjawaban ini disusun secara lengkap, transparan dan informatif sehingga dapat menggambarkan seluruh capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025, termasuk manfaat dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik," ujar Rico Waas.Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan berhasil mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut."Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2025 telah dilaksanakan secara lebih berkualitas, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku," kata Rico Waas.Rico Waas menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya DPRD Medan yang menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara efektif."Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan yang secara konstruktif mendukung pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga dapat berjalan secara kolaboratif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel," ucapnya.Dalam pemaparannya, Rico Waas turut menjelaskan capaian keuangan daerah sepanjang tahun 2025. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai lebih dari Rp6,3 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar lebih dari Rp3 triliun, pendapatan transfer sebesar lebih dari Rp3,1 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar lebih dari Rp100 miliar. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah mencapai 90,79 persen dari target yang telah ditetapkan."Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp5,8 triliun yang terdiri atas belanja operasi sebesar lebih dari Rp4,7 triliun dan belanja modal sebesar lebih dari Rp1,03 triliun. Angka tersebut setara dengan 82,56 persen dari target anggaran yang ditetapkan. Adapun realisasi pembiayaan daerah tercatat sebesar lebih dari Rp105 miliar", jelas Rico Waas.Rico Waas menilai pengelolaan keuangan daerah yang efektif turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Hal itu tercermin dari sejumlah indikator makro ekonomi yang menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2025."Pertumbuhan ekonomi Kota Medan tercatat sebesar 5,10 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp353,28 triliun, serta inflasi terkendali pada angka 4,36 persen", ungkap Rico Waas.Menutup pidatonya, Rico Waas mengajak seluruh pihak menjadikan capaian APBD Tahun 2025 sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang."Prestasi yang telah dicapai harus menjadi semangat baru untuk terus memperbaiki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang masih ada. Pengelolaan keuangan daerah ke depan harus semakin baik dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Kota Medan secara berkelanjutan," pungkasnya.Usai menyampaikan sambutannya Rico Waas menyerahkan dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 kepada Ketua DPRD Kota Medan. Sidang paripurna DPRD Kota Medan ini selanjutnya beragendakan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025.

LensaDaily - Pemerintah Kota (Pemko) Medan meraih dua penghargaan nasional yang diraih menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pun mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemko Medan atas capaian dua penghargaan nasional tersebut.Apresiasi itu disampaikan Rico Waas usai membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam upacara peringatan Hari Otda ke-30 di halaman Kantor Wali Kota Medan, Senin 27 April 2026.“Ini bukan karya saya semata, tetapi kerja tim, kerja seluruh perangkat Pemko Medan, dari OPD, camat, lurah hingga seluruh jajaran. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kita semua,” ujar Rico Waas dalam upacara yang diikuti Sekda Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, camat, dan segenap ASN di lingkungan Pemko Medan.Ia menegaskan, capaian tersebut hasil kerja kolektif yang dibangun secara konsisten. Karena itu, seluruh jajaran diminta terus mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja dengan orientasi utama pada pelayanan kepada masyarakat.Beberapa hari terakhir, Pemko Medan mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Services Transformation serta menjadi terbaik kedua kategori Creative Financing dari 154 kabupaten/kota se-Sumatera. Penghargaan transformasi digital diberikan atas keberhasilan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk implementasi Smarttax dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong transparansi dan efisiensi layanan publik.Sementara itu, capaian Creative Financing menunjukkan kemampuan Pemko Medan dalam mengelola pembiayaan alternatif, seperti penguatan BLUD dan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.“Yang terpenting bukan penghargaan itu sendiri, tetapi bagaimana seluruh kerja kita kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan responsif,” tegasnya.Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga membacakan amanat Mendagri yang menekankan bahwa peringatan Hari Otda menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini mencerminkan komitmen untuk mengelola kemandirian daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Mendagri menyoroti pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, ketidaksinkronan program masih menjadi tantangan yang berdampak pada tumpang tindih kegiatan dan rendahnya efektivitas pembangunan.“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal,” kata Rico Waas saat membacakan sambutan Mendagri.Selain itu, pemerintah daerah didorong melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcomes), bukan sekadar penyerapan anggaran. Penerapan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.Rico Waas menambahkan, pemanfaatan teknologi dalam birokrasi kini menjadi kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan efisien.Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memprioritaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian, termasuk melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan program pemenuhan gizi masyarakat.

LensaDaily - Prestasi nasional yang ditorehkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dibawah kepemimpinan Rico Tri Putra Bayu Waas dengan meraih predikat Excellent City in Digital Public Service Transformation pada ajang National Governance Award 2026, harus sebagai pemicu dalam mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik melalui layanan digital kedepannya dengan lebih baik lagi."Penghargaan yang diterima Pemko Medan, sebagai pemicu untuk melakukan evaluasi dalam rangka, memperluas cakupan pelayanan digital, dari mulai melayani masyarakat yang belum melek digital, sampai yang sudah tinggi pemanfaatan sistem digital," jelas Akademisi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi Nasution SE, MT, Senin 27 April 2026.Rafriandi Nasution yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengkajian Permukiman dan Pengembangan Kota, menilai pembangunan di Kota Medan ini, juga selaras dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan yang terpadu."Tujuannya agar kesenjangan digital ditengah masyarakat bisa lebih kecil, antara penggunaan digital dengan manual," ungkap Dosen FISIP UISU ini.Rafriandi Nasution tidak lupa mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan, Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap yang terus berupaya memberikan terobosan pelayanan publik yang muda terjangkau dan profesional kepada masyarakat. Jadi pelopor Smart City, Rafriandi Nasution mengungkapkan bahwa hal tersebut, menjadi kunci sukses Rico Waas dalam memimpin Pemko Medan dalam hadirkan transformasi layanan digital di Kota Medan. Program itu, sudah terbukti dengan meraih penghargaan tersebut. Nah, Rafriandi Nasution mengingatkan kepada pucuk pimpinan Kota Medan, pelayanan berbasis digital dapat dikembangkan dari yang terdekat dari masyarakat, seperti pelayanan di Kantor Lurah hingga Kantor Kecamatan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan digital milik Pemko Medan. "Lakukan layanan sistem digital berbasis digital di Kelurahan, misalnya Pos Digital Kelurahan. Buat Aplikasi tapi harus aktif lakukan sosialisasi, agar antara 21 Kecamatan dapat diukur penyebarannya dan lakukan SWOT analisis sebelum membuat kebijakan yang baru," sebut Rafriandi Nasution.Rafriandi Nasution mengatakan pelayanan publik berbasis digital dimiliki Pemko Medan, sudah baik. Tapi, jangan lupa untuk ngencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Jadi jangan sampai sistem digital ini, lebih samangat di kalangan ASN nya tapi di masyarakat lemah. Bisa kita ambil contoh saat pendaftaran mudik gratis yang banyak masyarakat tak terlayani," jelas Rafriandi Nasution.Meski Kota Medan menuju 'Smart City', Rafriandi Nasution mengungkapkan harus didukung infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) mumpuni dalam melaksanakan program pelayanan publik berbasis digital ini."Pemerintah kota Medan harus bisa memastikan jaminan infrastruktur dan aksesabilitas terpenuhi, tidak lemot wifi yang di akses publik. Peningkatan SDM ahli digital perlu diperbanyak. Teknologi digital terus ditingkatkan. Dana Insentif disediakan oleh pemko untuk Pos Dinas dan Pos Pelayanan digital tingkat kelurahan.Agar Motivasi kerja dan apresiasi terhadap ASN yang bekerja lebih bersemangat," jelas Rafriandi Nasution. Rafriandi Nasution mengungkapkan bila keseluruhan siap melaksanakan layanan publik berbasis digital, Wali Kota Medan dapat muda melakukan kontrol terhadap kinerja anak buahnya, hingga mana masyarakat yang belum dilayani secara maksimal. Termasuk, bila ada masalah di tengah masyarakat, dapat ditangani secara langsung dan cepat."Terakhir team leader digital harus benar-benar diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk Perda yang memperkuat pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kota Medan," jelas Rafriandi Nasution. Rafriandi Nasution menambahkan dengan pelayanan digital ini, Pemko Medan bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pastinya, banyak maaf yang dirasakan dengan pelayanan berbasis digital ini kedepannya. "Wali Kota harus mampu meningkatkan Medan menjadi "Smart city", yang mampu memperluas cakupan layanan publik, pasar, konektivitas, lingkungan dan ekonomi perkotaan termasuk PAD kota Medan," tutur Rafriandi Nasution. Diberitakan sebelumnya, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan transformasi layanan publik berbasis digital. Capaian tersebut menegaskan posisi Medan sebagai salah satu kota terdepan dalam pengembangan smart city di Indonesia.Rico Waas menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan dalam menghadirkan layanan yang modern, inklusif, dan memudahkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya terus berinovasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel."Penghargaan ini merupakan hasil dedikasi seluruh jajaran Pemko Medan. digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal memberikan kemudahan bagi setiap warga,"kata Rico Waas didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane.

LensaDaily - Transformasi layanan digital Kota Medan salah satu garda terdepan kota pintar (smart city) di Indonesia, dinobatkan sebagai Excellent City in Digital Public Service Transformation dalam ajang bergengsi National Governance Award 2026. ​Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas di Jakarta, Jumat 24 April 2026.Keberhasilan Rico Waas dalam menghadirkan transformasi layanan digital ini menempatkan Medan sebagai salah satu garda terdepan kota pintar (smart city) di Indonesia. ​Bagi Rico Waas, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan dalam menghadirkan pelayanan publik yang mordern, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat."Penghargaan ini merupakan hasil dedikasi seluruh jajaran Pemko Medan. digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal memberikan kemudahan bagi setiap warga,"kata Rico Waas didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane.​Rico Waas berharap pencapaian di tahun 2026 ini menjadi pemantik semangat bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan untuk tidak cepat puas. Sebab fokus utama ke depan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.​"Semoga prestasi ini semakin memacu semangat kita untuk terus berinovasi dan menjadikan Medan sebagai kota teladan dalam transformasi digital di Indonesia," tutupnya dengan nada optimis.