LensaDaily - Persoalan tunggakan SPP yang menimpa seorang siswa SMP Panca Budi telah menemukan titik terang. Wali kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk turun tangan menjembatani komunikasi antara pihak orang tua dan pihak sekolah.Robby Cahyadi, orang tua dari siswa tersebut, mengonfirmasi bahwa seluruh permasalahan administratif terkait biaya pendidikan anaknya telah dinyatakan selesai atau clear.Dijelaskan Robby Cahyadi saat ditemui di sela-sela acara wisuda dan perpisahan SMP Panca Budi, di Hotel Le Polonia Medan, Rabu 13 Mei 2026, bahwa pihak Pemko Medan telah berkoordinasi dengan sekolah terkait tunggakan tersebut. Ia menegaskan tidak ada lagi beban biaya yang harus ditanggungnya."Untuk masalah anak saya sudah clear dan tidak ada permasalahan lagi mengenai SPP ataupun bayaran lainnya. Sudah dijamin oleh Pak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan," ujar Robby saat memberikan konfirmasi di hadapan perwakilan Dinas Pendidikan dan awak media.Robby Cahyadi juga meluruskan kabar miring yang sempat viral sebelumnya. Menurutnya, polemik yang terjadi sebelumnya hanyalah bentuk miskomunikasi antara dirinya dan pihak yayasan. Ia pun mengapresiasi respons positif dari pihak sekolah yang bahkan menawarkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di yayasan yang sama."Saya sebagai warga Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Dinas Pendidikan, dan terutama pihak yayasan. Masalah ini hanya miskomunikasi saja," tambahnya.Sebelumnya di tempat yang sama, Koordinator Yayasan Panca Budi, Ronny Irwanto, menegaskan bahwa permasalahan tunggakan SPP salah satu siswanya telah diselesaikan secara kekeluargaan. Ronny memastikan siswa yang bersangkutan kini telah resmi dinyatakan lulus dan tidak akan ada hambatan dalam pengambilan ijazah."Permasalahan ini sudah clear. Sebenarnya jauh-jauh hari sejak kondisi ekonomi orang tua siswa menurun dalam enam bulan terakhir, pihak sekolah tetap memberikan hak-hak siswa tersebut untuk mengikuti pelajaran, kegiatan, hingga ujian," ujar Ronny.Menurutnya, penyelesaian ini juga tidak lepas dari peran aktif Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan. Ronny pun mengapresiasi langkah Wali Kota Medan yang memberikan pendampingan intensif untuk memediasi kedua belah pihak.Mengenai sisa tunggakan yang ada, Ronny menjelaskan bahwa hal tersebut kini menjadi urusan administratif antara pihak Yayasan Panca Budi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan. "Tunggakan itu nanti urusan kami dengan Dinas Pendidikan, apakah melalui skema subsidi atau program lainnya. Yang pasti, hubungan administratif dengan orang tua sudah selesai dan ijazah tidak akan ditahan," tegasnya.Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar diwakili Kabid Pembinaan SMP, Prayogi memastikan polemik mengenai tunggakan SPP yang sempat dialami oleh salah seorang siswa di Perguruan Panca Budi telah diselesaikan dengan semangat kekeluargaan. Ditegaskan Prayogi, bahwa persoalan tersebut murni merupakan miskomunikasi antara pihak orang tua dan yayasan. Berdasarkan instruksi bapak Wali Kota Medan Rico Waas, tunggakan tersebut akan sepenuhnya dicover oleh Pemko Medan melalui program Tebus Ijazah."Terkait dengan tunggakan, berdasarkan instruksi Pak Wali Kota, akan diselesaikan melalui Dinas Pendidikan dengan Yayasan lewat program Tebus Ijazah. Jadi, sudah tidak ada masalah lagi bagi orang tua siswa," ujar Prayogi.Ia juga menambahkan bahwa hak-hak siswa tetap terpenuhi secara penuh tanpa pengurangan sedikit pun. Dalam kesempatan tersebut, Prayogi menekankan bahwa Pemko Medan sangat memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami kendala finansial. Ia mengajak seluruh warga Medan untuk tidak putus sekolah karena kendala biaya. "Pemko Medan telah menyiapkan berbagai bantuan, di antaranya PIP (Program Indonesia Pintar) dari pemerintah pusat dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) berupa uang tunai dari APBD Kota Medan serta BSM Perlengkapan Sekolah yang mencakup bantuan seragam, sepatu, dan tas," jelasnya.

LensaDaily - Langkah nyata dilakukan Kelurahan Pandau Hulu 1 dengan membangkitkan budaya literasi anak-anak di tengah tantangan kemajuan teknologi yang mulai mendominasi kehidupan seluruh lini dan usia. Melalui slogan 'DONGENG' (Mendorong Pengembangan Generasi melalui Bercerita), Kelurahan Pandau Hulu 1 berupaya membentuk generasi hebat dengan menanamkan kecintaan membaca sejak usia emas.Lurah Pandau Hulu 1, Marisi Duma Tamba mengungkapkan bahwa inisiatif ini bermula dari pengamatannya terhadap rendahnya minat masyarakat mengunjungi perpustakaan kecil yang ada di kantor lurah. Padahal, perpustakaan tersebut memiliki koleksi buku dongeng berkualitas yang merupakan sumbangan dari Perpustakaan Nasional melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan."Kita berinisiatif untuk jemput bola dengan mendatangi sekolah yang memiliki PAUD atau TK di wilayah kita. Salah satunya adalah TK Wiyata Dharma," ujar Marisi Duma Tamba, Kamis 7 Mei 2026.Setiap hari Selasa, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kelurahan Pandau Hulu 1 menyambangi sekolah untuk membacakan buku cerita selama 30 menit. Tidak hanya sekadar membaca, para petugas juga memperagakan isi cerita di depan anak-anak guna meningkatkan antusiasme mereka.Setiap minggunya, sebanyak 40 jenis buku cerita pendek dibawa untuk dieksplorasi. Anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih sendiri buku yang ingin mereka baca atau didengarkan ceritanya. Hasilnya, antusiasme siswa di TK Wiyata Dharma dilaporkan sangat tinggi terhadap program ini.Menyadari bahwa buku adalah jendela dunia, Lurah Pandau Hulu 1 mengajak para pegiat literasi untuk bergerak bersama secara 'door to door'. Gerakan ini bertujuan agar budaya membaca tidak kalah oleh arus informasi digital yang menjalar ke anak-anak.Selain itu, pihak Kelurahan Pandau Hulu 1 membuka pintu lebar bagi masyarakat yang ingin memberikan sumbangan buku edukasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkaya koleksi bacaan dan memastikan edukasi literasi sejak dini terus berkelanjutan di wilayah tersebut.

LensaDaily - Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen kota dalam menghadapi potensi gangguan keamanan saat menghadiri Tactical Floor Game (TFG) Sispamkota yang digelar Polrestabes Medan, Kamis 23 April 2026.Kegiatan yang berlangsung di Aula Dhira Brata Sat Brimob Polda Sumut ini menjadi ajang simulasi strategis untuk menguji kesiapan aparat dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran lalu lintas di Kota Medan.Didampingi Kasatpol PP Kota Medan M. Yunus serta Kadis Perhubungan Irsan Idris Nasution, Zakiyuddin menekankan bahwa pengamanan kota bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah, pusat perbelanjaan, hingga rumah sakit.Menurut Zakiyuddin, objek vital seperti mal kerap menjadi sasaran saat situasi tidak terkendali, sehingga kesiapan semua sektor, termasuk layanan kesehatan, menjadi krusial dalam mengantisipasi dampak yang mungkin timbul."Kalau terjadi situasi tidak terkendali, biasanya objek seperti mal menjadi sasaran. Karena itu, semua pihak harus siap, termasuk rumah sakit untuk penanganan korban," jelas Zakiyuddin.Lebih lanjut, Zakiyuddin menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas instansi melalui latihan bersama dan simulasi yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap jalur akses menuju titik aksi, mengingat massa sering mencari celah untuk masuk meski telah dilakukan pembatasan.“Simulasi ini penting agar kita siap sebelum kejadian. Jangan setelah terjadi baru kita bertindak,” kata Zakiyuddin Harahap.Selain itu, Zakiyuddin mengingatkan bahwa peran media sosial dalam memobilisasi massa secara cepat tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan pengendalian informasi yang tepat guna mencegah eskalasi situasi di lapangan.Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan pengamanan difokuskan pada empat objek vital, yakni Kantor DPRD Sumatera Utara, DPRD Kota Medan, Kantor Gubernur Sumut, dan Kantor Wali Kota Medan.Untuk mendukung pengamanan, disiapkan sekitar 3.800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemko Medan yang akan ditempatkan di titik-titik strategis. Selain itu, dibentuk tim penyekat di pintu masuk kota seperti Terminal Amplas dan Pinang Baris guna mengantisipasi pergerakan massa dari luar daerah.“Langkah ini penting karena Medan berbatasan langsung dengan Deli Serdang, Binjai, dan Tanah Karo. Pergerakan massa dari luar kota harus bisa dikendalikan,” jelasnya.Di sisi lain, kepolisian juga membentuk tim penegakan hukum serta memantau potensi penggerak aksi, termasuk melalui media sosial dan jaringan massa. Meski demikian, penyampaian aspirasi masyarakat tetap dijamin selama berlangsung tertib.“Kami tetap melayani penyampaian aspirasi, tetapi harus sesuai aturan. Peran liaison officer (LO) penting untuk menjembatani komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.Melalui simulasi Sispamkota ini, seluruh pihak diharapkan semakin siap menjaga kondusivitas Kota Medan, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

LensaDaily - Pemerintah Kota Medan menegaskan Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di Wilayah Kota Medan bukan kebijakan pelarangan berdagang, melainkan langkah penataan agar aktivitas usaha berlangsung tertib, sehat, dan kondusif di tengah masyarakat majemuk.Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Medan, M. Sofyan, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Citra Effendi Capah, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Arrahmaan Pane, Minggu 22 Februari 2026 di Kantor Wali Kota Medan.Sofyan menegaskan pemerintah tidak melarang warga berdagang komoditas nonhalal, melainkan mengatur lokasi penjualan agar tidak menimbulkan gangguan lingkungan, risiko kesehatan, maupun ketidaknyamanan warga di sekitar fasilitas umum, rumah ibadah, dan sekolah.Menurut dia, penataan juga menjadi bentuk perlindungan sekaligus kepastian usaha bagi pedagang. Pemerintah telah menyiapkan lokasi khusus berjualan di Pasar Petisah dan Pasar Sambu, lengkap dengan area yang disiapkan pengelola pasar. Bahkan, fasilitas pembebasan retribusi diberikan selama satu tahun dan diusulkan menjadi dua tahun agar pedagang lebih nyaman menempati lokasi tersebut.“Tujuannya agar perdagangan tetap berjalan tertib dan hubungan sosial masyarakat tetap harmonis,” ujarnya.Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, Citra Effendi Capah, menambahkan surat edaran tersebut menegaskan kembali aturan yang sudah ada, seperti larangan berjualan di badan jalan, trotoar, dan drainase sebagaimana diatur dalam berbagai perda dan peraturan wali kota sebelumnya. Karena itu, kebijakan berlaku untuk seluruh pedagang, bukan hanya penjual daging nonhalal.Ia juga menekankan tidak ada larangan lokasi secara khusus selama pedagang mematuhi aturan dan mencantumkan labelisasi produk. Label diperlukan agar masyarakat mengetahui jenis dagangan yang dijual sehingga tidak terjadi kesalahan pembelian, praktik yang selama ini juga diterapkan di restoran, hotel, dan tempat makan.Citra mengungkapkan kebijakan itu disusun melalui proses dialog dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan Forum Komunikasi Umat Beragama, sebelum akhirnya disepakati menjadi surat edaran. Selain itu, pemerintah sebelumnya telah memediasi keluhan masyarakat terkait aktivitas penjualan di sejumlah lokasi dan menghasilkan kesepakatan bersama antara pedagang, tokoh masyarakat, dan aparat setempat.Menanggapi polemik dan tudingan diskriminasi setelah edaran terbit, Sofyan menyebut perbedaan penafsiran sebagai hal wajar. Pemerintah, kata dia, siap membuka ruang dialog dengan seluruh pihak terkait agar substansi kebijakan dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman."Kebijakan tersebut berorientasi pada penataan, bukan pelarangan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah menghadirkan solusi yang tertib, adil, dan tetap mendukung keberlangsungan usaha masyarakat di Kota Medan," tegasnya.

LensaDaily - Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menambah sekolah di Medan direvitalisasi. Permintaan tersebut menjadi perhatian utama Pemko Medan mengingat besarnya kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Medan demi menunjang pembelajaran yang berkualitas dan merata.Hal tersebut diungkapkan langsung Zakiyuddin kepada Mendikdasmen Republik Indonesia, Prof. Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja ke Medan dalam acara Revitalisasi Pendidikan yang digelar di SMK Negeri 7 Medan, Minggu 4 Januari 2026. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Medan menegaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.“Dan alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan langsung dan InsyaAllah tahun 2026 kata Pak Menteri ditambah,” ujar H. Zakiyuddin Harahap kepada wartawan usai acara.Zakiyuddin menjelaskan, pada tahun 2025 Kota Medan telah mendapatkan program revitalisasi pendidikan dengan total 48 satuan pendidikan, dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp 47 miliar. Sementara itu dalam sambutannya, Mendikdasmen merincikan bahwa pada tahun 2025 sekolah di Medan yang telah direvitalisasi meliputi 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan 2 SLB yang tersebar di berbagai wilayah Kota Medan.Ia menyebutkan, progres pengerjaan revitalisasi sekolah tersebut saat ini menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Sebanyak 24 satuan pendidikan telah selesai dengan progres di bawah 95 persen, 3 satuan pendidikan berada pada tahap penyelesaian 95 hingga 99 persen, sementara 21 satuan pendidikan lainnya telah rampung 100 persen.“Secara keseluruhan, pembangunan dan revitalisasi sekolah ini ditargetkan selesai seratus persen pada akhir Januari 2026. InsyaAllah bulan Februari seluruh sekolah yang direvitalisasi sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih berkualitas,” ungkapnya.Selain membahas revitalisasi sekolah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyampaikan laporan terkait dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Tercatat sebanyak 1.215 sekolah terdampak musibah, seperti longsor dan bencana alam lainnya.Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.157 sekolah dinyatakan telah siap beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, 19 sekolah masih melaksanakan pembelajaran menggunakan tenda darurat, dan 29 sekolah lainnya masih dalam proses pembersihan pascabencana.“InsyaAllah tanggal 5 nanti sebagian besar sekolah yang masih dalam proses pembersihan sudah bisa dipergunakan kembali,” jelasnya.Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran khusus terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak bencana. Edaran tersebut memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.Di akhir sambutannya, Mendikdasmen menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Wakil Wali Kota Medan serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah mendukung penuh program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.Dengan adanya komitmen penambahan jumlah sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026, Pemerintah Kota Medan berharap kualitas pendidikan semakin meningkat dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.