LensaDaily - Sebanyak 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan berdiri di Kota Medan yang diharapkan membawa multiplier effect (efek berganda), mulai dari pemenuhan gizi anak, pengentasan kemiskinan hingga peningkatan ekonomi pelaku UMKM lokal.Penegasan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat membuka acara High Level Meeting (HLM), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Mengenai Kemitraan SPPG dan Pelaku Usaha Potensial di Kota Medan, di Gedung PKK Kota Medan, Jumat 29 Mei 2026.Rico Waas menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar tentang memberikan makanan sehat kepada anak sekolah. Program nasional ini juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang masif melalui ekosistem SPPG."Kita ingin anak-anak kita sehat dan mendapatkan gizi yang standar serta merata. Namun jangan lupa, pembangunan gizi ini ada dapurnya. Dapur ini belinya ke para pelaku yang ada disekitar dapur. Di sinilah ekosistem ekonomi lokal kita bangun," kata Rico Waas.Program ini bilang Rico Waas, membantu anak-anak untuk dapat mengakses makanan yang layak dan bergizi. Untuk kota Medan sendiri, target menyasar 700.000 anak di 21 kecamatan, Pemko Medan juga telah berkomitmen memastikan generasi masa depan Medan tumbuh cerdas dan sehat. "Di Kota Medan ditargetkan berdiri 255 SPPG untuk melayani sekitar 700.000 anak. Alhamdulillah saat ini sudah aktif 235 SPPG," bilang Rico Waas.Selain itu, Rico Waas juga berharap setiap SPPG diproyeksikan menyerap 47 hingga 50 tenaga kerja lokal yang diprioritaskan bagi masyarakat rentan dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 (masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah).​"Harapan kami, mohon ini menjadi perhatian bersama agar yang dipekerjakan adalah masyarakat di sekitar dapur SPPG tersebut. Dari yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang punya penghasilan tetap," tegas Rico Waas dihadapan ratusan pengelolah SPPG dan pelaku usaha yang hadir.Lebih lanjut, Rico Waas juga ingin agar dapur SPPG diwajibkan membeli bahan baku dari warung, peternak, petani urban farming dan pengrajin di sekitarnya. Ia mencontohkan, jika ada warga sekitar yang beternak lele atau nila, pasokannya bisa langsung diserap oleh SPPG."Angka kebutuhan pangan untuk program ini per minggunya sangat fantastis. Untuk beras saja kebutuhan perminggu itu mencapai 183 ton, daging ayam 21 ton. Yang cukup tinggi itu tempe dan tahu. Saya ingin berikan mereka akses untuk menyuplai SPPG. Kita ingin mendengar para pedagang kecil di pasar tersenyum dan berkata, "Setiap hari ada yang membeli," terang Rico Waas.Meski berpotensi meningkatkan perputaran uang di masyarakat, Wali Kota Medan mengingatkan jajarannya beserta Bank Indonesia (BI) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tetap waspada terhadap risiko inflasi. Lonjakan permintaan bahan pangan yang masif berpotensi memicu kenaikan harga jika tidak distrategikan dengan matang.Untuk itu, Rico Waas menginstruksikan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat mulai dari hulu hingga hilir guna memastikan jalur jual-beli berjalan lancar tanpa merusak stabilitas harga pasar.​"Mau melihat masa depan Indonesia, lihat anak-anak kita sekarang. Berikan gizi, pendidikan, dan fasilitas terbaik, maka Indonesia masa depan akan maju luar biasa. Jika pengusaha kecil dapat income yang baik dan anak-anak sehat, maka ekonomi kita akan sangat stabil," tutup Rico Waas.Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Didit Widiana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarkat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana, serta pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan

LensaDaily - Pedagang pasar tradisional dan pelaku usaha di Kota Medan didorong terlibat dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan sistem koordinasi data yang real-time dinilai menjadi kunci agar distribusi kebutuhan pangan berjalan tepat sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, termasuk pedagang di 52 pasar tradisional di bawah BUMD Medan.Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan MBG dan Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa 14 April 2026.Dalam rapat yang dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Imam Gunadi, Sekda Wiriya Alrahman, Kasubag TU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Erdianta, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah, dan pihak Korwil SPPG itu, Rico Waas menekankan pentingnya menjadikan program MBG tidak hanya sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.Menurutnya, keterlibatan tenaga kerja lokal di setiap titik layanan perlu terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat kecamatan, sekaligus mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitar.Rico Waas juga menyampaikan apresiasi terhadap skema penyerapan tenaga kerja dalam program SPPG yang memprioritaskan masyarakat dari kategori Desil 1 dan Desil 2."Ini adalah program yang sangat baik di tengah tantangan lapangan pekerjaan saat ini. Kami sangat mengapresiasi kebijakan penyerapan tenaga kerja yang menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan," ujarnya.Seiring meningkatnya kebutuhan pangan dalam program tersebut, Rico Waas menilai sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia bahan pangan menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran distribusi. Ia mencontohkan kebutuhan telur yang diproyeksikan mencapai jutaan butir per bulan, sehingga memerlukan kesiapan pasokan yang terencana."Kita ingin kebutuhan SPPG berjalan selaras dengan kesiapan peternak dan UMKM. Dengan sinergi yang kuat, target pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi daerah," tambahnya.Dalam kesempatan itu, pihak Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG memaparkan capaian program hingga pertengahan April 2026. Secara kumulatif, MBG telah menjangkau 449.694 penerima manfaat. Distribusi program didukung oleh 201 satuan SPPG, dengan 181 di antaranya telah aktif melayani 3.134 kelompok masyarakat (Kelompok PM).Partisipasi masyarakat turut menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program ini, dengan tercatat 9.149 relawan yang terlibat.Mayoritas penerima manfaat berasal dari kalangan peserta didik, yakni sebanyak 374.567 orang. Selain itu, 75.136 penerima lainnya berasal dari kelompok non-peserta didik, terutama kelompok rentan kesehatan yang juga menjadi prioritas perhatian program.

LensaDaily - Bangunan liar yang berdiri di atas lahan aset milik Pemko Medan dengan alas Hak Pengelolaan (HPL) nomor 1 Tanjung Selamat tahun 1990 di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, ditertibkan Tim Terpadu, Senin 24 November 2025.Penertiban ini dilakukan terkait rencana Pemerintah Pusat yang akan menggunakan lahan tersebut untuk pembangunan Program Prioritas Nasional yakni Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tingkat SD, SMP dan SMA serta pembangunan SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).Sebelum penertiban dilakukan, Tim Terpadu yang terdiri dari Satpol PP, TNI-POLRI, BKAD, Dinas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Ketapang ini melakukan Apel bersama yang dipimpin Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Muhammad Sofyan. Selanjutnya sekitar pukul 08:30 WIB, Tim Terpadu bergerak dengan berjalan kaki menuju lokasi yang lahannya akan ditertibkan. Selain puluhan personil penertiban lahan ini juga menurunkan sejumlah truk dan alat berat excavator untuk merubuhkan bangunan semi permanen yang berdiri diatas aset Pemko Medan tersebut.Begitu tiba dilokasi Tim Terpadu yang dipimpin Muhammad Sofyan dengan humanis melakukan dialog dan negoisasi kepada warga yang mendiami lahan tersebut untuk segera mengosongkan bangunan semi permanen yang dibangun diatas lahan milik Pemko Medan. Sebelumnya pihak Kecamatan Medan Tuntungan juga telah mensosialisasikan terkait hal ini.Setelah berdiskusi, sebagian warga tetap tidak mau mengosongkan bangunan tersebut. Kemudian dengan tegas Muhammad Sofyan memerintahkan personil untuk membantu warga mengosongkan bangunan termasuk mengevakuasi dan mengangkat barang-barang.Usai dipastikan kosong, dengan alat berat excavator, personil merubuhkan bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah dan warung. Selain itu personil juga memasang patok tanda batas tanah milik Pemko Medan diatas lahan HPL seluas 265.135 M2. Disela- sela penertiban,Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Muhammad Sofyan mengatakan di lahan seluas 26 hektar ini sekitar 6,8 hektar akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Selain itu juga akan dibangun SPPG untuk program MBG."Ada dua program prioritas nasional yang akan dilakukan pembangunan di aset Pemko Medan. Direncanakan awal bulan Desember akan dimulai pembangunannya," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan.Menurut Sofyan, dari luas HPL 26 hektar lebih ini, nantinya  dipakai untuk sekolah rakyat tingkat SD, SMP dan  SMA sekitar 6 hektar dan untuk SPPG lahan yang digunakan kurang dari 1 hektar atau sekitar 800 meter."Pengerjaan Proyek segera dilakukan. Saat ini proses pematangan lahan makanya harus dikosongkan. Setelah pematangan lahan proses selanjutnya bangunan fisik. Tahun ajaran 2026 sudah harus difungsikan. Sebab SR untuk tingkat SD SMP SMA kota Medan masih menggunakan fasilitas milik Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Muhammad Sofyan.Dijelaskan Sofyan, diatas lahan milik Pemko Medan ini beberapa warga mengakui telah lama mendiami lahan tersebut kurang lebih sudah 25 tahun. "Namun karena lahan ini memang milik Pemko Medan, jadi lahan kita kosongkan. Bagi warga yang digusur akan direlokasi ke Rusunawa di Kayu Putih, Medan Deli," jelas Muhammad Sofyan. Selanjutnya meskipun diawal penertiban sempat ada penolakan dari warga, namun penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Pemko Medan berlangsung lancar. Setelah itu Satpol PP Kota Medan akan melakukan penjagaan di lahan tersebut agar tidak ada lagi warga yang mendirikan bangunan diatasnya.Turut hadir dalam penertiban sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah diantaranya Kasat Pol PP Muhammad Yunus, Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Plt Kadis Ketapang Pertanian Perikanan, Ahmad Untung Lubis dan Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan serta Camat Medan Tuntungan.

LensaDaily - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kautsar yang berlokasi di Jalan Pelajar, Medan Kota, pada Jumat malam pukul 20.00 WIB. Kunjungan ini usai melakukan peletakan batu pertama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di jajaran Polda Sumut.Kegiatan silaturahmi ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kapolda Sumut, Forkopimda Sumut, serta pejabat utama (PJU) Polda Sumut. Kehadiran Kapolri bersama rombongan disambut hangat oleh pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kautsar.Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan pentingnya memperkuat ukhuwah islamiyah dan sinergi antara institusi kepolisian dengan pesantren serta seluruh elemen masyarakat. "Kolaborasi dan doa dari para ulama serta santri menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di Sumatera Utara," kata Kapolri.Suasana hangat dan penuh keakraban terasa sepanjang acara, yang juga diisi dengan ramah tamah, tausiah singkat, serta doa bersama untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.Dengan adanya silaturahmi ini, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kokoh antara Polri dan keluarga besar pesantren dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak mulia.