LensaDaily - Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B menerima kunjungan silahturahmi dari pengurus Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia (LPPU) Kota Medan di ruangannya, Senin (19/5/2025). Adapun para pengurus LPPU Kota Medan yang menemui Ketua DPRD Medan yakni Ketua Umum, Fahrizal Iskandar Harahap, Nurainun Nasution, Sekretaris, Nurhayati, Rosmaneli, Hj. Roslina Zega, Rahimah Pohan, dan Suryani Lubis. Pada pertemuan tersebut, Ketua LPPU Kota Medan Fahrizal Iskandar Harahap mengatakan menemui Ketua DPRD Medan untuk meminta dukungan dan bantuan kegiatan yang akan mereka laksanakan dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 29 yang akan dilangsungkan di Manhattan Times Square lantai 3 pada tanggal 27 Mei 2025 mendatang. "Kami berharap pak Wong selaku ketua DPRD Kota Medan dapat memberi suport dan dukungan moril untuk mensukseskan kegiatan kami tersebut. Karena selama ini kegiatan kami selalu mendapat dukungan dan bantuan dari Ketua DPRD Kota Medan sebelumnya," ujar Fahrizal. Fahrizal dengan penuh yakin mengatakan kiranya dengan pertemuan mereka dengan ketua DPRD Medan dapat membawa kecerahan. Apalagi, menurut pengakuan ibu lansia ini, Pemko Medan kurang memberikan perhatian kepada lembaga yang di isi oleh ibu ibu lansia di Kota Medan tersebut. Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan menyambut baik rencana kegiatan HLUN tersebut. Dia juga mengatakan akan menghadiri kegiatan tersebut. "Mengenai bantuan, pasti saya bantu, namun kondisinya mungkin tidak sama dengan sebelumnya, mengingat efisiensi anggaran tahun ini," ujarnya. Wong juga menghubungi dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Medan untuk mempertanyakan ketersediaan anggaran kedua OPD Pemko Medan ini untuk turut membantu panitia LPPLU Kota Medan tersebut. Di sela-sela pembicaraan, para pengurus Lansia Kota Medan ini juga menagih janji Pemko Medan tentang potongan tarif bagi para Lansia diatas 60 tahun saat menumpangi mobil angkutan umum seperti bus listrik dan kenderaan lainnya. Bukan itu saja, para Lansia ini juga berharap ada layanan khusus bagi para lansia di Kota Medan. "Harapan kami, bisa diberikan diskon 50 persen dan diberi fasilitas khusus," katanya. Mendengarnya, Wong Chun Sen Tarigan berpendapat agar pelayanan saat menumpang Bus, para lansia dipermudah dan diberi kartu khusus bagi lansia. "Kalau bisa, para lansia diberikan kartu diskon naik angkutan umum kepada para lansia dan agar di Launching oleh Walikota Medan dalam waktu dekat ini, pemberian kartu diskon dan layanan khusus bagi para lansia yang ada di Kota Medan," tambahnya. (Medan)

LensaDaily - Pimpinan DPRD Medan, Hadi Suhendra mendukung langkah tegas Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan yang melakukan tindak tegas terhadap para pelaku tawuran di Kecamatan Medan Belawan. Pasalnya, aksi tawuran yang penuh dengan tindakan anarkis dan aksi kriminalitas itu sudah sangat lama menjadi momok yang meresahkan masyarakat, khususnya warga Belawan."Aksi tawuran di Belawan sudah lama terjadi dan seolah tidak ada habisnya. Pihak kepolisian sudah berkali-kali mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas, tetapi aksi tawuran masih terus terjadi. Sebagai Pimpinan DPRD Medan saya mendukung langkah tegas Kapolres Belawan, Pak Oloan Siahaan yang memberikan tindakan tegas kepada para pelaku tawuran," ucap Hadi Suhendra, Senin (5/5/2025).Dikatakan Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Suhendra itu, tindakan tegas yang diambil AKBP Oloan Siahaan merupakan langkah yang memang harus diambil. Pasalnya, mobil dinas Oloan Siahaan sempat dihadang dan diserang oleh puluhan remaja yang terlibat aksi tawuran di kawasan Tol Belmera."Saat itu Pak Kapolres Belawan sedang memantau situasi keamanan dan menemukan adanya remaja yang tawuran di Tol Belmera, para remaja ini kemudian menghadang mobil dinas beliau (Kapolres Belawan). Beliau turun untuk membubarkan aksi tawuran, tapi para remaja ini justru menyerang dengan kelewang ke arah Kapolres," ujar Suhendra.Karena mendapatkan serangan, AKBP Oloan Siahaan mencoba untuk melepaskan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, sambung Suhendra. Namun, tembakan peringatan itu tidak juga diindahkan dan para pelaku tetap melakukan penyerangan dengan menembakkan mercon dan melemparkan batu ke arah AKBP Oloan."Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Kapolres Belawan terpaksa melepaskan tembakan ke arah para pelaku tawuran yang ingin menyerangnya. Jadi saya fikir, ini murni bentuk pembelaan diri," katanya.Di luar dari peristiwa itu, sebagai wakil rakyat asal Belawan, Hadi Suhendra secara pribadi juga seringkali mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang maraknya aksi tawuran di Belawan. Akibatnya, masyarakat kerap dihantui rasa takut setiap kali beraktivitas."Tidak ada yang lebih utama dari terciptanya situasi yang aman bagi masyarakat. Untuk itu, saya dan masyarakat Belawan sangat mendukung segala upaya yang dilakukan Polres Belawan untuk memberantas aksi tawuran guna terciptanya situasi yang aman dan nyaman untuk masyarakat," tegasnya.Sebagai tokoh dari Medan Utara, Hadi Suhendra meminta Polda Sumut untuk ikut turun tangan dalam mengatasi maraknya aksi tawuran di Belawan."Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, dan warga Belawan sangat berharap masalah ini bisa segera selesai sehingga situasi yang kondusif bisa dirasakan masyarakat secara keseluruhan," pungkasnya.(Medan)

LensaDaily - Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi menggelar sosper Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jalan Dwikora, Kecamatan Medan Amplas dan Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Area.Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini kembali mengimbau masyarakat agar tertib administrasi kependudukan (adminduk).“Adminduk itu sumber data. Jadi mau apapun itu, baik pelayanan ataupun bantuan pastinya semua diambil dari data tersebut. Makanya, saya imbau kembali warga agar tertib adminduk,” terang Fauzi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).Fauzi menjelaskan banyaknya masyarakat yang tidak tertib adminduk akan terlihat ketika ada bantuan yang disalurkan pemerintah.“Nanti pas ada bantuan, warga yang tidak lengkap adminduknya harus ikhlas tidak mendapat bantuan, meskipun kalau secara kondisi harusnya dapat. Jadi untuk mengantisipasi itu, segera urus. Adminduk itu sangat penting dalam urusan apapun,” jelasnya.Misalnya, kata Fauzi, beberapa waktu lalu di media sosial (medsos) viral ada masyarakat yang terpaksa harus merekam KTP meski dalam kondisi sakit.“Memang itu kejadiannya di luar Sumatera, namun harus menjadi contoh bagi kita semua. Bayangkan dalam kondisi sakit Bapak Ibu terpaksa harus merekam KTP, tentu sangat miris. Saya tidak ingin itu terjadi dengan kita, makanya segera urus. Jika ada kendala laporkan kepada saya, akan saya bantu,” ujarnya.Mendengar pernyataan itu, salah seorang konstituen yang hadir, Halimahtusadiyah mengeluhkan Kartu Keluarga (KK) nya yang tidak terbaca di kecamatan.Keluhan lainnya juga disampaikan Ariance yang mengaku KTP -nya tidak terbaca hingga gagal mengikuti seleksi P3K pada tahun lalu. “Saya menyarankan untuk diperbarui dengan yang ada barcodenya. Setelah itu, cocokkan NIK di KK dan KTP. Jika memang tidak sinkron, segera urus ulang. Apa yang menjadi kendala nanti saat pengurusan laporkan kepada saya. Begitu juga warga lainnya, coba dicek ke Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP) apakah datanya sinkron,” sebutnya. (Medan)

LensaDaily - Sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, mengadukan ke Fraksi PKS DPRD Kota Medan meminta agar pembangunan jalan dan jembatan di kawasan tersebut segera direalisasikan.Salah satu tokoh masyarakat Kota Bangun, Ismet mengatakan jalan dan jembatan di Kota Bangun saat ini kondisinya sudah tidak layak.“Volume kendaraan dari hari ke hari semakin banyak sehingga rentan terjadi kecelakaan di jembatan tersebut. Kami harap di tahun ini pembangunannya bisa dilakukan,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).Dijelaskannya, jalan dan jembatan di Kota Bangun ini sangat strategis bagi para pengemudi, karena salah satu akses jalur cepat untuk sampai di tempat bekerja daerah KIM, terutama warga yang berdomisili daerah Medan Utara."Untuk itu, kami mohon agar Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan bisa merealisasikannya," katanya.Mendengar hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Datuk Iskandar Muda menyebut akan segera menyampaikan keluhan tersebut ke Pemko Medan.“Atas nama pribadi dan Fraksi PKS kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan warga. Kami (F-PKS) melalui Komisi IV akan segera mendesak Pemko Medan agar segera merealisasikannya. Kita akan terus mengawal sampai ini terealisasi di 2025 ini," jelasnya.Begitu juga dengan permasalahan Jalan Sersan Umar yang pembebasan tanah belum menemui titik terang.“Kita akan segera meminta Pemko Medan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini. Pastinya kita harap semua bisa direalisasikan secepatnya, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” tambahnya. (Medan)

LensaDaily - Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong menyebut akan memanggil Manajemen Grand Station KTV untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.Lantaran, hingga saat ini Tempat Hiburan Malam (THM) yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Kecamatan Medan Maimun itu tidak juga mengurus izin jualan minuman alkohol (minol) ke Pemko Medan.“Pastinya ini menjadi perhatian kami di Komisi III. Dalam rapat internal nanti, akan kita tambahkan jadwal pemanggilan ulang Grand Station KTV,” terang Dodi kepada wartawan, Senin (14/4/2025).Dikatakannya, segala usaha yang ada di Kota Medan tentu dalam pemantauannya. Hal itu tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.“Nanti kita lihat apa yang menjadi penyebab Grand Station KTV tak juga mengurus izinnya. Kalau memang murni dari mereka, pastinya kita beri ultimatum. Kita akan selalu memberi perhatian dan ruang terhadap pelaku usaha dan investasi, namun kalau membandel dan tidak menaati aturan juga harus kita tindak,” tegasnya. Politisi Demokrat ini menambahkan dalam RDP beberapa waktu lalu juga menyoroti rendahnya perolehan pajak Grand Station KTV.“Kami menduga ada kebocoran PAD di sana, makanya kami minta Bapenda untuk melakukan peninjauan ulang dan pengawasan maksimal. Ketentuan ini juga berlaku terhadap THM lainnya. Kita akan minta data lengkapnya ke Pemko Medan untuk mengetahui perolehan pajak serta izin dari semua THM yang ada di Kota Medan,” sebutnya. (Medan)