LensaDaily - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan pro-rakyat. Hal ini disampaikan Rico Waas saat menghadiri agenda Reses Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 Anggota DPR RI, Prananda Surya Paloh, yang berlangsung di Lapangan Barosokai, Kecamatan Medan Area, Senin 27 April 2026.Kehadiran Rico Waas dalam forum legislatif ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemko Medan dengan DPR RI dalam mengawal kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Rico Waas mengatakan bahwa reses bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan untuk menemukan solusi nyata dan berkelanjutan dari setiap permasalahan warga. ​"Reses adalah ruang bagi masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan solusi bersama," kata Rico Waas.Pemko Medan sendiri, bilang Rico Waas, sangat terbuka terhadap masukan. Melalui program Sapa Warga, Rico Waas rutin turun ke Kecamatan untuk memastikan isu infrastruktur, banjir, hingga layanan kesehatan tertangani dengan tepat."Kami menjamin bahwa setiap aspirasi yang masuk akan segera ditindaklanjuti, baik melalui eksekusi langsung di lapangan maupun diintegrasikan ke dalam perencanaan anggaran daerah. Artinya APBD harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat," ujar Rico Waas.Di hadapan ratusan warga yang hadir, Rico Waas juga memaparkan beberapa terobosan program sosial yang menjadi prioritasnya, diantaranya program tebus ijazah sebagai upaya konkret untuk memastikan tidak ada anak di Medan yang putus sekolah karena kendala biaya.Lalu program PKH Medan Makmur, menargetkan bantuan sosial bagi 10.000 penerima dengan fokus utama pada lansia dan penyandang disabilitas."Kami juga memiliki program penanganan gizi buruk, warga dapat melaporkan jika menemukan kasus gizi buruk agar Pemko bisa segera melakukan intervensi medis,"tambahnya.Orang nomor satu di Pemko Medan itu juga memberikan instruksi tegas kepada jajaran Camat, Lurah, hingga kepala lingkungan (Kepling) agar merespons cepat setiap keluhan warga.​"Saya minta seluruh jajaran kewilayahan responsif. Jika ada aparatur yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau abai terhadap laporan warga, jangan ragu untuk melaporkannya kepada kami," tegasnya.Sebagai bentuk nyata kepedulian, dalam acara tersebut Pemko Medan menyerahkan berbagai bantuan simbolis diantaranya bantuan rumah ibadah masing-masing Rp. 50 juta untuk Masjid Khalid bin Walid, Masjid Al Irwansyah, dan Masjid Khairiah. Bantuan PKH Medan Makmur, dan alat bantu kesehatan.Turut mendampingi Wali Kota dalam acara tersebut, Kadis Sosial Khoiruddin, Kadis Perkimcikataru John Ester Lase, Camat Medan Area Dedy Rustam Alamsyah Nasution, serta jajaran anggota DPRD Provinsi dan Kota dari Partai Nasdem.

LensaDaily - Gejolak geopolitik di Timur Tengah khususnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat - Israel sangat terdampak pada sektor energi dan lonjakan harga bahan bakar minyak, hingga akhirnya sejumlah negara terdampak bahkan hingga menetapkan kritis energi. Di tengah gejolak yang masih berlangsung, warga pun diimbau untuk menghemat konsumsi energi, BBM dan LPG.Hal ini dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, dr. Sofyan Tan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan riset dan inovasi masyarakat di Hotel Le Polonia, Jalan Jendral Sudirman, Medan,  Sabtu, 11 April 2026. Sofyan Tan menekankan solusi menghadapi krisis energi global melalui pengelolaan sampah plastik dan pemanfaatan teknologi riset untuk mengubah limbah plastik menjadi energi alternatif.Sofyan Tan menjelaskan bahwa sampah plastik bukan sekadar masalah estetika lingkungan, melainkan ancaman kesehatan yang nyata. Plastik yang tidak terurai sempurna akan berubah menjadi mikroplastik partikel yang lebih kecil dari virus."Jika plastik masuk ke ekosistem air dan dimakan ikan, lalu ikan tersebut kita konsumsi, racunnya akan berpindah ke tubuh manusia. Mikroplastik ini dapat menembus aliran darah dan memicu berbagai penyakit kronis," tegas Sofyan Tan politisi PDI Perjuangan itu di hadapan para peserta Bimtek.Melalui kolaborasi dengan BRIN, Sofyan Tan mendorong masyarakat dan untuk melihat sampah sebagai potensi ekonomi dan energi yang luar biasa. Sofyan Tan memaparkan bahwa dengan menggunakan teknologi yang tepat, proses pengolahan limbah ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, di mana setiap satu kilogram sampah plastik mampu dikonversi menjadi sekitar 0,85 liter bahan bakar.Jika teknologi ini diterapkan pada skala nasional, potensi kemandirian energi Indonesia akan meningkat drastis mengingat volume sampah plastik nasional saat ini mencapai angka 10,5 hingga 11,5 juta ton per tahun. Dengan optimalisasi riset, tumpukan limbah tersebut berpeluang besar menghasilkan hingga 10 juta liter energi alternatif yang dapat menyokong kebutuhan dalam negeri."Kita menghabiskan triliunan rupiah untuk impor energi. Padahal, jika riset dan teknologi kita optimalkan, sampah yang selama ini dibuang bisa menutup sebagian besar kebutuhan energi nasional," jelas anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumut itu.Sebagai mitra kerja BRIN di Komisi X, dr. Sofyan Tan menekankan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk membumikan hasil riset agar dapat diaplikasikan langsung oleh masyarakat. Ia mendorong generasi muda dan akademisi untuk terus berinovasi guna menemukan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan terjangkau."Pengolahan sampah menjadi energi bukan lagi sekadar pilihan lingkungan, melainkan strategi bertahan hidup negara di masa depan. Jangan lihat plastik sebagai limbah, lihatlah sebagai energi," pungkasnya.Sedangkan Perekayasa Ahli Pertama BRIN, Fahruddin Joko Ermada yang hadir sebagai pemateri menuturkan bila produksi sampah di Indonesia mencapai 35 juta ton per tahun, dengan 19 persen merupakan sampah plastik dan terus mengalami peningkatan dengan kisaran 5 juta ton. Sedangkan daerah penghasil sampah terbanyak adalah Jakarta dan Tangerang Selatan.Di Medan sendiri, katanya, sampah mencapai 1.700 ton per hari, dengan 400 ton antaranya adalah sampah plastik. "Pengelolaan dan penanganan sampah di Medan belum terkelola atau open dumping yang berakhir di TPA. Sedangkan rencana penanganan sampah di Medan akan dijadikan sebagai energi listrik ini akan sangat baik," jelas Fahruddin.

LensaDaily - Penyelesaian permasalahan banjir rob di Belawan diperlukan langkah konkret lintas sektor terkait guna mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan yang telah berlangsung lama tersebut. Hal ini sangat penting karena banyak pihak memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi geografis dan tata ruang wilayah tersebut.Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap dihadapan Komisi V DPR RI yang dipimpin Musa Rajekshah saat kunjungan ke Belawan Kamis 9 April 2026. Dalam keterangannya, Zakiyuddin menilai penanganan banjir rob di Belawan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan semata.“Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Sebab, di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina,” ujarnya.Ia menjelaskan, kondisi di lapangan menunjukkan keterbatasan kewenangan Pemko Medan, terutama terkait kepemilikan lahan. Sebagian wilayah bahkan berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat banyak yang tinggal dengan status sewa.“Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI. Sementara masyarakat juga banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini menjadi kendala ketika ingin melakukan penataan maupun normalisasi,” jelasnya.Selain itu, Zakiyuddin mengungkapkan banyak rumah-rumah berdiri di bantaran sungai, baik di lahan PT KAI maupun wilayah lainnya.Ia juga menyoroti kondisi sungai yang melintasi Kota Medan hingga ke wilayah Deliserdang dan mengalami penyempitan bahkan penutupan.“Kalau hanya Medan yang melakukan normalisasi, maka upaya kita akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk. Karena itu, perlu penanganan terpadu lintas daerah,” tegasnya.Zakiyuddin turut mengusulkan relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Namun, ia menyadari langkah tersebut membutuhkan pendekatan sosial yang matang.Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyampaikan bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya dapat dilakukan. Namun, kompleksitas persoalan terletak pada banyaknya pemangku kepentingan di kawasan tersebut.“Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya.Ia menambahkan, bahwa harus ada permasalahan yang jelas, sehingga penanganannya juga terarah.Dukungan terhadap upaya penanganan banjir rob juga datang dari Anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah (Ijeck). Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja.“Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit maupun tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob.“Kalau sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai. Selain itu, kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.Menurut Ijeck, diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang komprehensif menjadi kunci utama agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.“Kita tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. Menurutnya, pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat dapat memahami urgensi penataan kawasan. “Kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” ucapnya.Hadir dalam kunjungan tersebut anggota DPR RI dari Komisi V lainnya yakni Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Drs Hamka, Sriyanto Saputro dan Mori Hanafi.

LensaDaily - Sampah tak lagi menjadi persoalan karena dapat bernilai ekonomis dan menghasilkan, bahkan menjadi energi alternatif hingga kerajinan tangan dan daur ulang. Terpenting adalah pengelolaan yang baik dan inovasi untuk mengolah sampah menjadi potensi ekonomi dan kesehatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.Hal ini dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, dr Sofyan Tan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik di Kota Medan yang digelar bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Four Points by Medan Rabu dan Kamis 1-2 April 2026.“Yang kita sebut sampah hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang belum termanfaatkan dengan baik,” ujar Sofyan Tan.Ia menjelaskan, sampah terbagi menjadi tiga jenis, yakni organik, anorganik, dan bahan berbahaya beracun (B3). Dari ketiganya, sampah organik dinilai paling potensial untuk diolah kembali menjadi produk bernilai seperti pupuk kompos.Menurutnya, pemanfaatan sampah organik tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat.“Kalau dikelola dengan baik, sampah organik bisa menjadi pupuk yang bernilai ekonomi tinggi dan lebih sehat dibanding pupuk kimia,” katanya.Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai narasumber peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memberikan materi teknis pengolahan sampah organik kepada peserta. Para peserta dibekali metode praktis mulai dari pengolahan sederhana di rumah tangga hingga teknik pengomposan yang lebih terstruktur.Sofyan Tan juga menyinggung dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Ia menilai, selain meningkatkan biaya produksi hingga 60 persen, penggunaan bahan kimia dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.“Petani kita sering terjebak pinjaman hanya untuk beli pupuk kimia. Ini yang membuat mereka sulit keluar dari tekanan ekonomi,” ujarnya.Sebagai solusi, ia mendorong peralihan ke pupuk organik. Ia mencontohkan keberhasilan pembinaan petani kopi di Takengon, Aceh, yang kini mampu menghasilkan produk organik berstandar ekspor sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.“Kalau dikelola serius, organik ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga hutan tetap lestari,” ucapnya.Di akhir kegiatan, Sofyan Tan mengajak masyarakat untuk mulai dari hal sederhana, yakni mengelola sampah rumah tangga menjadi kompos. Menurutnya, langkah kecil tersebut jika dilakukan secara luas dapat berdampak besar bagi lingkungan.“Ketahanan pangan itu bisa dimulai dari rumah. Sampah jangan lagi dianggap tidak berguna,” tutupnya.

LensaDaily - Sebanyak 39 orang diamankan buntut dari aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa 26 Agustus 2025. Polisi menyebut, 39 orang yang ditangkap diduga sebagai provokator maupun pelaku anarkis, terdiri dari 15 mahasiswa dan 24 non-mahasiswa.Aksi yang digelar ratusan massa dengan tuntutan penghapusan tunjangan mewah anggota DPR RI pada awalnya berjalan tertib, namun kemudian memanas setelah sekelompok massa merobohkan pagar gerbang DPRD dan melakukan pelemparan batu serta petasan ke arah petugas.Untuk mencegah kerusuhan semakin meluas, aparat bertindak tegas namun tetap mengedepankan prinsip persuasif. Polisi mengamankan 39 orang yang diduga sebagai provokator maupun pelaku anarkis, terdiri dari 15 mahasiswa dan 24 non-mahasiswa. Seluruhnya dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut guna dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Di sisi lain, kericuhan juga mengakibatkan sejumlah aparat mengalami luka saat berupaya menahan massa. Beberapa personel dari Polda Sumut maupun Polrestabes Medan harus mendapatkan perawatan medis akibat terkena lemparan benda tumpul hingga tusukan pipa maupun terjatuh saat pengamanan.Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menegaskan bahwa langkah pengamanan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.“Kami menghormati hak menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi apabila aksi dilakukan dengan cara anarkis hingga merusak fasilitas dan melukai petugas, maka aparat wajib bertindak,” ujarnya.Lebih lanjut, Kombes Pol Ferry juga menyampaikan apresiasi terhadap sebagian besar peserta aksi yang tetap tertib dan kooperatif. Menurutnya, kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan hingga menimbulkan gangguan kamtibmas. “Polri selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Namun, keselamatan masyarakat, termasuk peserta aksi sendiri, tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.Hingga sekitar pukul 19.00 Wib, kondisi di sekitar Gedung DPRD Sumut sudah berangsur kondusif. Aparat gabungan dari Polda Sumut dan Polrestabes Medan masih bersiaga untuk memastikan keamanan serta mencegah terulangnya kericuhan.Dengan adanya tindakan tegas dan terukur tersebut, Polda Sumut berharap masyarakat tetap menyalurkan aspirasi secara damai, tertib, serta sesuai ketentuan undang-undang, sehingga kebebasan berpendapat dapat berjalan beriringan dengan keamanan dan ketertiban umum.