LensaDaily - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti tingginya angka pengangguran sebagai persoalan serius yang tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga menjadi fenomena nasional.Putih Sari mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih inovatif dalam membuka peluang kerja, khususnya di sektor tenaga kerja mandiri. Ia menyampaikan bahwa kondisi industri saat ini masih belum sepenuhnya pulih, sehingga dibutuhkan terobosan agar ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia dapat ditekan. “Kami meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, untuk melakukan berbagai inovasi. Perlu ada upaya untuk menumbuhkan tenaga kerja yang bersifat mandiri,” ujar Putih Sari. Menurutnya, dengan keterbatasan iklim industri saat ini, pengembangan tenaga kerja mandiri menjadi solusi yang relevan.Selain dapat menyerap tenaga kerja, pendekatan ini juga berpotensi menciptakan wirausahawan baru yang membuka lapangan kerja bagi orang lain. “Kita dorong Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat merancang program-program yang mampu melahirkan tenaga kerja mandiri—mereka yang bisa membuka lapangan kerja sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada dunia industri,” pungkas legislator Fraksi Gerindra itu. (*)(Medan)

LensaDaily - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi Polda Sumut atas keberhasilannya menekan angka kriminalitas secara signifikan. Dalam kunjungan kerja reses dalam rangka pengawasan mitra kerja di Sumatera Utara, Kamis (27/3/2025), ia menyebut pencapaian ini harus terus dijaga.“Luar biasa, kriminalitas di Sumut sudah sangat menurun. Ini harus dipertahankan demi keamanan masyarakat,” ujar Ahmad Sahroni.Ia juga menekankan pentingnya pelayanan humanis dalam kepolisian. “Polisi harus menjadikan masyarakat sebagai saudara dalam pelayanan,” katanya.Selain itu, ia mendukung kebijakan Kapolda dalam pengamanan Lebaran dengan memastikan seluruh kapolres memegang HT. “Dengan cara ini, Kapolda bisa langsung mengontrol situasi di lapangan,” tambahnya.Terkait restorative justice, Ahmad Sahroni menilai kerja sama erat antara Kepolisian dan Kejaksaan telah membantu menurunkan angka kriminalitas. “Banyak kasus bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan, ini bukti sinergi yang baik,” jelasnya. Ia juga mengapresiasi transformasi keamanan di Sumut. “Dulu tingkat kriminalitas tinggi, sekarang jauh lebih baik berkat kepemimpinan yang humanis,” tegasnya.Dalam aspek sarana dan prasarana, ia mengapresiasi pemanfaatan lahan Mapolda seluas 48 hektare sebagai ruang publik serta renovasi gereja untuk kepentingan masyarakat. “Saya melihat langsung bagaimana fasilitas ini bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepolisian,” katanya.Menutup keterangannya, ia menegaskan slogan “No Viral No Justice” tidak boleh lagi berlaku di Sumut. “Polisi harus jemput bola, jangan menunggu viral baru bertindak. Semua masyarakat berhak mendapat pelayanan yang sama,” tandasnya.(Medan)

LensaDaily - Sejak 2022 lalu, Mahzuzat,  harus menjadi orangtua tunggal bagi keempat anaknya setelah suaminya meninggal dunia.Perempuan berusia 50 tahun itu pun hanya bisa berjualan kue dengan penghasilan Rp50 ribu perhari.Jangankan berpikir untuk mengkuliahkan anak, untuk kehidupan sehari-hari pun pas-pasan.Namun hari itu, tangis Mahzuzat pecah saat dihampiri dr Sofyan Tan yang datang bersama rombongan Lions Club Indonesia Distrik 307–A2.Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, setelah mendengar kehidupan keseharian ibu berjilbab hitam tersebut, tanpa basa-basi langsung menawarkan beasiswa KIP Kuliah untuk anaknya yang tahun ini tamat SMA.“Anak ibu saya kuliahkan,” ujar Sofyan Tan yang juga sebagai Charter President Lions Club Medan Kasuari itu dalam kegiatan Baksos Lebaran Lions Club Indonesia Distrik 307-A2, Sabtu (22/3/2025).Tangis Mahzuzat pecah, disambut haru seisi ruangan yang melihat langsung betapa beruntungnya seorang ibu yang sudah janda, mendapat tawaran yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.“Syukur sekali, saya pingin anak saya jadi orang (sukses). Anak saya belum ada yang kuliah, ini yang nomor 3 mau kuliah,” ujar Mahzuzat sambil mengusap air mata.Hadir dalam kegiatan, Distrik Governor 307-A2 Djoni Ang, Ketua Daerah Lions Club Indonesia Distrik 307 – A2 Lion Devin Sotanto dan Lion Lius, Ketua Panitia Baksos Lebaran 2025 Lions Club Indonesia Distrik 307-A3 Lion Devin, serta pengurus Lions Club lainnya.Kegiatan Baksos diselenggarakan oleh 11 Lions Clubs secara bersama yakni  LCM Kesawan, LCM Lestari, LCM Priority, LCM Graha Helvetia, LCM Unity, LCM Kasuari, LCM Alumni Sutomo, LCM Eka Prasetya, LCM Eka Bersinar, LCM Kayana, LCM KSK.Ada 5 titik lokasi penyerahan paket Lebaran yakni di Jl Kasuari, Medan Sunggal 200 paket, Jl Selam, Medan Area 150 paket, Tembung Deli Serdang 150 paket, Mabar Hilir Medan Deli 100 paket dan Tangkahan Medan Labuhan 200 paket.Sofyan Tan mengajak seluruh penerima bantuan untuk mengangkat harkat dan derajat keluarga dengan cara menyekolahkan anak atau cucu setinggi mungkin, minimal menjadi sarjana.Hanya dengan pendidikan yang tinggi kita bisa melawan kemiskinan.“Paket sembako yang diberikan ini tentu tidak akan mengenyangkan perut untuk jangka panjang. Karena ini hanya bantuan untuk hari lebaran. Untuk meningkatan kesejahteraan dan perubahan nasib lebih baik, harus melalui pendidikan,” jelasnya.Distrik Governor 307-A2, Lion Djoni Ang, menyampaikan, 800 paket sembako untuk Idul Fitri yang dibagikan di 5 titik lokasi mereka kumpulkan dari 11 Lions Club secara bersama-sama.Paket yang diberikan adalah sesuatu yang rutin setiap tahun mereka berikan setiap hari besar keagamaan.Hal tersebut sebagai wujud bahwa Lions Club Indonesia dalam memberikan bantuan tidak pernah membedakan suku, ras dan agama. (*)(Medan)

LensaDaily - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, menyebutkan, pengentasan anak tidak sekolah (ATS) bisa dilakukan jika mandatory spending 20% anggaran pendidikan dikelola sebagian besarnya oleh Kementerian yang membidangi pendidikan.Sayangnya hal itu belum terwujud sehingga masih ada 4,2 juta anak usia 6-18 tahun secara nasional yang putus sekolah.Lebih mengkhawatirkan lagi lanjutnya, anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertanggung jawab untuk pengentasan ATS tersebut harus diefisiensi kembali hingga Rp7 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dialokasikan Rp71 triliun dan diperkirakan bakal menyedot anggaran sebesar Rp400 triliun per tahunnya.Besarnya anggaran MBG yang menjadi bagian dari program janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden tentu akan dikhawatirkan dapat mengganggu anggaran Kementerian lain.Bahkan bukan tidak mungkin suatu saat sekolah diminta mengalokasikan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menyokong program MBG.Meskipun sejak awal pada 2024 lalu pemerintah sudah menekankan dana BOS tidak akan terganggu.“Saya ingatkan, jangan pernah mau dana BOS untuk MBG. Kalau itu terjadi, habislah tidak ada lagi uang untuk operasional sekolah. Saya katakan ini karena saya orang pendidikan yang paham betul, jangan sampai terjadi,” kata Sofyan Tan dalam acara Workshop Pendidikan dengan tema Pengentasan ATS Dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun di Hotel Four Points  Medan, Jumat (21/3/2025).Sofyan Tan menegaskan, dirinya bukan anti dengan program MBG yang sudah menjadi janji kampanye. Namun dia berharap harusnya tidak sampai mengganggu pos anggaran pendidikan.Akan lebih baik lagi jika program tersebut terlebih dulu memfokuskan pada sekolah-sekolah di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar.Bukan di sekolah perkotaan yang rata-rata siswanya berasal dari keluarga mampu untuk sekedar memberi makan bergizi.Widyaprada Ahli Utama Dit SMA Kemdikdasmen, Purwadi Sutanto, mengatakan, untuk pengentasan ATS dibutuhkan sekolah terbuka yang menjadi pilihan alternatif bagi anak-anak usia sekolah yang telah putus sekolah dengan beragam alasan.Dari pengalaman yang pernah dilakukannya saat mengawal 8 SMA terbuka sebagai piloting program di beberapa provinsi, ternyata sangat besar peminatnya.“Karena sekolah terbuka ini sangat membantu menjadi pilihan alternatif dalam memenuhi hak anak akan pendidikan,” ujarnya.Pada kesempatan itu Purwadi juga menyampaikan apresiasinya kepada Sofyan Tan yang dianggap sebagai figur anggota Dewan yang sangat peduli terhadap pendidikan.Konsistensinya sebagai sosok yang selalu getol memperjuangkan pendidikan secara nasional diharapkan dapat mengantarkan beliau hingga ke periode ke-4 nantinya.Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), M. Basir Hasibuan, mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan untuk membuka SMA terbuka, agar bisa menghapus angka ATS di Sumut.Menurutnya ada beberapa alasan ATS di Sumut dari data yang dihimpunnya, yakni faktor ketidakmampuan secara ekonomi, faktor geografis kewilayahan antara jarak rumah dengan fasilitas pendidikan yang sangat jauh.Kemudian faktor bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, alasan telah menikah di usia sekolah, faktor kondisi sosial dan persoalan administratif kependudukan dimana ada anak hanya beribu namun tidak diketahui identitas ayahnya.“Banyak variasi penyebabnya yang menjadi perhatian bersama,” ujarnya. (*)(Medan)

LensaDaily - Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengungkapkan, dari 20% anggaran pendidikan di APBN 2025 yakni sebesar Rp724,2 triliun, hanya sebagian kecil yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).Sebagian besar dari anggaran tersebut justru dikelola oleh kementerian dan lembaga lain.“Dari yang 20% itu, Kemendikdasmen hanya kelola Rp33,5 T atau 4,63% dan Kemendiktisaintek Rp57,7 T atau 7,96%. Jika ditotal hanya 12,59% yang dikelola dari yang 20% tadi (Rp724,2 triliun),” kata Sofyan Tan dalam Workshop Pendidikan dengan tema Pengentasan ATS Dalam Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun di Hotel Grand Mercure, Medan, Jumat (14/3/2025).Sofyan Tan menyayangkan postur anggaran pendidikan di tahun 2025 justru lebih banyak dialokasikan ke anggaran pendidikan di kementerian/lembaga (K/L) lain yakni Rp104,5 triliun atau 14,42%.Anggaran tersebut biasa digunakan untuk pendidikan kedinasan yang ada di lembaga dan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan lainnya.Dalam paparannya Sofyan Tan menunjukkan postur anggaran pendidikan 2025. Pada rinciannya didapat jumlah total APBN Rp3.621,3 triliun. Anggaran pendidikan 20% dari APBN sebesar Rp724,2 triliun.Dari Rp724,2 triliun anggaran pendidikan tersebut dialokasikan 47,92% untuk transfer ke daerah; 14,42% Anggaran Pendidikan pada K/L; 9,10% anggaran pendidikan di Kementerian Agama; 7,96% anggaran di Kemendiktisaintek; 7,59% pembiayaan pendidikan; 4,9% anggaran pendidikan non K/L; 4,63% anggaran Kemendikdasmen; dan 3,45% dana abadi pendidikan.Menurutnya jika postur anggaran pendidikan masih seperti ini, maka sulit untuk menghasilkan siatem pendidikan yang baik. Untuk itu dirinya akan terus berjuang sesuai fungsinya di penganggaran untuk terus menaikkan postur anggaran pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang membidanginya.“Harusnya semua urusan pendidikan diatur oleh kementerian pendidikan dan punya postur anggaran yang lebih besar dari yang lain. Jika ini sudah terwujud maka persoalan anak tidak sekolah dan program wajib belajar 13 tahun dapat terealisasi dengan baik,” ungkapnya.Widyaprada Ahli Utama Dit SMA, Purwadi Sutanto, menyampaikan apresiasinya terhadap dr Sofyan Tan yang sudah berbuat banyak di bidang pendidikan termasuk dalam memperjuangkan anggaran di kementerian pendidikan. “Kiprah Pak Sofyan Tan luar biasa selama ini di Komisi X DPR RI. Pemikiran-pemikirannya bertumpu pada kepentingan kemajuan pendidikan di Sumut dan Indonesia,” ungkapnya.Purwandi mengatakan wajib belajar 13 tahun adalah tambahan wajib belajar 1 tahun pra sekolah seperti TK dan PAUD. Pendidikan ini jadi sangat penting untuk antisipasi anak tidak sekolah.Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Mujiono, mengatakan meski ada efisiensi namun anggaran di dinasnya tidak ada terpotong.Untuk itu melalui acara workshop pendidikan tersebut dia menyampaikan jika masih ada ditemukan anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di Medan, segera melaporkannya ke dinas.Pihak sekolah juga dapat mendata siswanya yang putus sekolah karena biaya agar dibantu hingga tamat sekolah.“Kami perlu data jika ada anak yang tidak sekolah sama sekali itu yang akan kami biayai. Dari sekolah juga bisa melaporkannya ke kami,” ungkapnya.(*)(Medan)